Jakarta|PPMIndonesia.com– Gagasan membangkitkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa kembali menguat melalui program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Pemerintah menargetkan koperasi menjadi simpul distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, hingga stabilisasi harga di tingkat desa.
Di tengah optimisme tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar: koperasi yang sedang dibangun ini tumbuh dari kebutuhan dan inisiatif warga desa, atau lebih merupakan desain kebijakan dari atas?
Skala Nasional, Karakter Lokal
Program Kopdes Merah Putih dirancang dalam skala besar dengan target nasional yang ambisius. Standar fasilitas, sistem manajemen, hingga model operasional disiapkan agar koperasi desa mampu bersaing dengan jaringan ritel modern.
Namun, desa di Indonesia memiliki karakter yang sangat beragam. Kebutuhan desa pertanian berbeda dengan desa pesisir atau desa penyangga kota. Jika desain operasional terlalu seragam, risiko yang muncul adalah ketidaksesuaian dengan kondisi riil masyarakat setempat.
“Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh relevansinya dengan kebutuhan anggota,” ujar Anwar Hariyono Sekretaris Jenderal PPM Nasional . Tanpa partisipasi aktif warga sejak tahap perencanaan, koperasi berpotensi menjadi proyek administratif, bukan gerakan sosial ekonomi.
Peran Mitra Korporasi
Dalam implementasinya, sejumlah gerai Kopdes melibatkan PT Agrinas sebagai mitra pengelola pada fase awal. Skema ini dimaksudkan untuk mempercepat profesionalisasi dan memastikan sistem berjalan efektif.
Langkah tersebut dipandang sebagian pihak sebagai strategi pragmatis. Namun, ada pula yang mempertanyakan apakah model ini tetap menjaga prinsip koperasi sebagai usaha milik anggota. Masa transisi pengelolaan menjadi titik krusial untuk memastikan transfer kapasitas benar-benar terjadi, bukan sekadar alih sistem.
Koperasi yang kuat, menurut para pemerhati, bukan hanya yang memiliki fasilitas lengkap, melainkan yang mampu membangun tata kelola transparan dan partisipatif.
Wacana Pembatasan Ritel Modern
Diskursus tentang Kopdes Merah Putih juga bersinggungan dengan pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang menyebut bahwa jika koperasi desa sudah berjalan optimal, ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret seharusnya dapat dihentikan.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan publik. Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi perputaran ekonomi lokal agar tidak tersedot ke pusat. Di sisi lain, jaringan ritel modern selama ini berperan dalam distribusi barang dan penciptaan lapangan kerja.
Bagi sebagian kalangan, isu utama bukan pada siapa pelaku usahanya, melainkan bagaimana menciptakan ekosistem yang adil dan kompetitif.
Ruh Koperasi dan Tantangan Partisipasi
Sejarah koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan lahir dari gerakan kolektif warga. Kepercayaan anggota, transparansi keuangan, dan musyawarah menjadi fondasi utama.
Jika koperasi hadir terutama sebagai implementasi target nasional, tantangannya adalah memastikan warga desa tidak sekadar menjadi penerima program. Mereka harus dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.
Tanpa itu, koperasi berisiko kehilangan ruhnya sebagai gerakan dari bawah.
Menentukan Arah
Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi menjadi motor baru ekonomi desa. Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sejauh mana desa benar-benar menjadi subjek, bukan objek kebijakan.
Pertanyaan “koperasi dari bawah atau desain dari atas” bukanlah bentuk resistensi, melainkan refleksi agar arah kebijakan tetap berpijak pada prinsip dasar koperasi: kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan bersama.
Di tengah dinamika ekonomi nasional, desa membutuhkan kebijakan yang tidak hanya cepat dan ambisius, tetapi juga peka terhadap konteks lokal. Karena pada akhirnya, koperasi yang kuat bukanlah yang paling besar skalanya, melainkan yang paling kokoh partisipasinya. (emha)
