Jakarta|PPMIndonesia.com — Di tengah upaya memperkuat ekonomi berbasis rakyat, Koperasi Peranserta Masyarakat (Kopermas) Nusantara hadir dengan model terintegrasi yang diklaim mampu menyederhanakan struktur kelembagaan sekaligus mempercepat pengembangan unit usaha di daerah.
Berbeda dengan pola koperasi berjenjang—primer, pusat, hingga induk—Kopermas Nusantara dirancang sebagai koperasi tingkat nasional yang memungkinkan jaringan di kabupaten dan provinsi membentuk unit kerja tanpa harus mendirikan badan hukum baru.
“Jaringan daerah cukup mengajukan Surat Keputusan pembentukan unit kerja. Tidak perlu membuat akta notaris dan izin baru. Dengan begitu, energi bisa langsung difokuskan pada pengembangan usaha,” Anwar Hariyono Sekretaris Jenderal PPM Nasional dan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Usaha Kopermas Nusantara dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/2/2026).
Penyederhanaan Struktur
Model ini disebut sebagai hasil konsultasi dengan Kementerian Koperasi saat proses pendirian koperasi. Pola terintegrasi dipilih untuk menghindari kerumitan administratif yang selama ini dinilai menghambat akselerasi gerakan ekonomi di tingkat akar rumput.
Dalam praktiknya, banyak koperasi menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengurus legalitas, sementara aktivitas usaha berjalan lambat. Kopermas Nusantara mencoba membalik pendekatan itu: legalitas menjadi fondasi bersama di tingkat nasional, sementara daerah fokus membangun unit usaha produktif.
Anwar Hariyono menilai, penyederhanaan struktur dapat menjadi solusi atas persoalan klasik koperasi di Indonesia. “Koperasi sering kuat secara organisasi, tetapi lemah dalam bisnis. Jika model ini konsisten dijalankan, ia bisa mempercepat pembentukan ekosistem usaha,” katanya.
Belajar dari Pengalaman Masa Lalu
Selain penyederhanaan, Kopermas Nusantara juga menekankan sistem verifikasi organisasi. Setiap jaringan yang ingin mengakses peluang usaha nasional harus terdata dan terstruktur melalui mekanisme koperasi.
Langkah ini disebut sebagai pembelajaran dari pengalaman program Kredit Usaha Tani (KUT) pada era Menteri Koperasi dan UKM Adi Sasono. Saat itu, semangat pemberdayaan ekonomi rakyat tinggi, tetapi lemahnya pengawasan dan verifikasi memunculkan berbagai persoalan distribusi dan akuntabilitas.
“Kita belajar bahwa peluang ekonomi harus diiringi tata kelola yang kuat. Tanpa sistem, niat baik bisa disalahgunakan,” ujar sumber tersebut.
Fokus pada Unit Usaha Riil
Kopermas Nusantara mendorong setiap daerah memiliki minimal satu unit usaha aktif. Sektor yang disasar beragam, mulai dari pengolahan hasil pertanian, hilirisasi komoditas lokal seperti sorgum, hingga layanan penyediaan kebutuhan gizi masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan menghidupkan organisasi dari dalam. Aktivitas ekonomi riil dinilai akan memperkuat partisipasi anggota, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di sejumlah daerah, inisiatif tersebut mulai dijalankan melalui kolaborasi dengan pesantren, kelompok tani, dan komunitas lokal. Para penggerak koperasi menilai bahwa pemberdayaan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui wacana, melainkan harus diwujudkan dalam produksi dan distribusi nyata.
Momentum Kebijakan Nasional
Dalam konteks kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian pangan dan hilirisasi industri, koperasi dinilai memiliki ruang strategis untuk berperan lebih besar.
Anshory aktifis PPM menilai, jika koperasi mampu mengintegrasikan tata kelola yang profesional dengan gerakan ekonomi berbasis komunitas, model seperti Kopermas Nusantara berpotensi menjadi jembatan antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat.
Namun demikian, tantangan tetap ada. Profesionalisme pengelolaan usaha, transparansi keuangan, dan konsistensi ideologi ekonomi kerakyatan menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Koperasi tidak boleh hanya menjadi kendaraan administratif. Ia harus menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif,” ujar aktivis PPM melalui pesan singkatnya pada ppmindonesia,com.
Dengan pendekatan terintegrasi dan fokus pada unit usaha, Kopermas Nusantara berharap dapat menjadi salah satu model kebangkitan ekonomi rakyat—mengembalikan koperasi pada fungsi dasarnya sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. (emha)
