{"id":11901,"date":"2025-03-11T06:31:46","date_gmt":"2025-03-11T06:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=11901"},"modified":"2025-03-11T06:32:36","modified_gmt":"2025-03-11T06:32:36","slug":"revisi-uu-perkoperasian-hadapi-tantangan-zaman-dan-roh-korporasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/03\/11\/revisi-uu-perkoperasian-hadapi-tantangan-zaman-dan-roh-korporasi\/","title":{"rendered":"Revisi UU Perkoperasian: Hadapi Tantangan Zaman dan Roh Korporasi"},"content":{"rendered":"

ppmindonesia.com.Jakarta <\/b>– Semangat reformasi sektor koperasi<\/a> tengah bergema di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah sedang menggodok revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian untuk menjawab tantangan zaman dan mengembalikan jati diri koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.<\/span><\/p>\n

Revisi ini menjadi krusial karena UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa koperasi memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945.<\/span><\/p>\n

“Koperasi bukan hanya menjadi pilar ekonomi yang penting, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat, terutama di tingkat lokal dan pedesaan,” ujar Nurdin.<\/span><\/p>\n

Namun, koperasi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait tata kelola dan regulasi yang belum optimal. Oleh karena itu, revisi UU Perkoperasian menjadi langkah penting untuk memperkuat koperasi sebagai lembaga yang mandiri dan berdaya saing.<\/span><\/p>\n

Tantangan Zaman dan Roh Korporasi<\/b><\/p>\n

Salah satu tantangan utama yang dihadapi koperasi adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Koperasi perlu beradaptasi dengan tren teknologi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.<\/span><\/p>\n

Selain itu, koperasi juga menghadapi tantangan “roh korporasi” yang terus merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bernuansa korporasi dan menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.<\/span><\/p>\n

“Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi kehidupan negara, termasuk jiwa usaha yang sesuai dengan kegotongroyongan: koperasi. Gara-gara bernuansa korporasi, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian<\/span> 1 <\/span>dibatalkan Mahkamah Konstitusi<\/span> 2 <\/span>(MK),” bunyi pernyataan MK.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Fokus Revisi UU Perkoperasian<\/b><\/p>\n

Revisi UU Perkoperasian ini memiliki beberapa fokus utama, antara lain:<\/span><\/p>\n