{"id":13811,"date":"2025-08-04T09:13:01","date_gmt":"2025-08-04T09:13:01","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=13811"},"modified":"2025-08-04T09:13:40","modified_gmt":"2025-08-04T09:13:40","slug":"prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/","title":{"rendered":"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum?"},"content":{"rendered":"<p><strong>ppmindonesia.com<\/strong><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>.Jakarta<\/strong> &#8211; Masa jabatan Presiden Joko Widodo telah usai, berganti ke era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dunia politik dan hukum di Tanah Air kembali diwarnai kehebohan setelah pengumuman langkah kontroversial terkait pemberian <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/\">abolisi dan amnesti<\/a> terhadap dua tokoh penting nasional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Kamis (31\/7\/2025), bahwa DPR memberikan persetujuan terhadap Surat Presiden yang mengabulkan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, dan amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Langkah ini menuai banyak pertanyaan besar: Apakah keputusan tersebut murni pilihan hukum yang berdasarkan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, atau justru merupakan langkah politik strategis yang dikemas dalam kerangka legal?<\/span><\/p>\n<p><b>Hak Prerogatif Presiden dalam Konstitusi<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Abolisi dan amnesti memang diatur sebagai hak prerogatif Presiden sesuai Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Secara teknis, abolisi digunakan untuk menghentikan proses penuntutan pidana sebelum putusan inkracht, seperti yang terjadi dalam kasus Tom Lembong yang saat ini sedang mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun terkait kasus korupsi impor gula.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sementara itu, amnesti adalah penghapusan seluruh akibat hukum dari tindak pidana, termasuk hukuman dan catatan kriminal. Contohnya, Hasto Kristiyanto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun dalam perkara suap mekanisme pergantian antarwaktu anggota legislatif, kini mendapat status hukum baru setelah menerima amnesti.<\/span><\/p>\n<p><b>Sebuah Atmosfer Persatuan?<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Kebijakan ini diutarakan sebagai bagian dari upaya mencapai persatuan nasional menjelang Hari Kemerdekaan ke-80. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi menciptakan suasana kondusif dan rekonsiliasi kebangsaan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Namun, asumsi mengedepankan persatuan seringkali menuai kritik. Di tengah masyarakat yang masih kegelisahan terhadap isu korupsi dan ketidakadilan hukum, langkah politik ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa pengampunan negara sedang digunakan sebagai alat kekuasaan dan penguatan elit tertentu.<\/span><\/p>\n<p><b>Perspektif Akademisi dan Pakar Hukum<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pengajar hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian, menyatakan secara hukum abolisi dan amnesti memang sah. Tapi, ia mempertanyakan keadilan moral di balik pemberian tersebut, terutama kepada tokoh-tokoh dari kalangan elit politik dan ekonomi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Senada, Wahyu Priyanka dari Universitas Islam Indonesia menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden seharusnya tidak diabaikan dalam praktiknya jika berkaitan dengan keadilan masyarakat. \u201cTransparansi dan keadilan harus tetap diutamakan,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Guru besar hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, bahkan menyebut kasus ini sebagai \u201cmurni perkara hukum, bukan politik,\u201d meski di sisi lain menyadari adanya motif politik di balik keputusan ini. Ia menambahkan, pemberian amnesti dan abolisi idealnya dilakukan dalam konteks politik yang jelas dan transparan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Chudry Sitompul, pakar hukum pidana dari UI, menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya meredam ketegangan pasca-Pemilu 2024 dan menunjukkan bahwa Presiden berupaya menjaga stabilitas politik, sekaligus memperlihatkan bahwa ada faktor politis yang cukup kuat di balik keputusan tersebut.<\/span><\/p>\n<p><b>Persepsi Publik dan Masa Depan Hukum<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Kritik dari berbagai kalangan\u2014mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat\u2014menggarisbawahi bahwa pengampunan ini dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem hukum. BEM SI, misalnya, menilai kebijakan ini berpotensi memperbaiki citra kekuasaan yang otoriter dan mengancam demokrasi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cPengampunan tanpa dasar keadilan yang kuat akan membuka peluang oligarki dan menyempitkan ruang kontrol rakyat terhadap pemerintah,\u201d ujar Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat BEM SI.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Di akhir, apakah langkah politik ini akan memperkuat atau justru melemahkan sistem hukum nasional? Hanya waktu dan kejelasan proses yang akan menjawabnya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) yang mempunyai jaringan Nasional juga mendapat pertanyaan dari para aktifis yang membandingkan nasib para terpidana yang tidak memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Banyak narapidana dengan kasus ringan, termasuk pelanggaran sosial ekonomi, belum mendapat akses pengampunan serupa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u201cApakah negara juga akan mempertimbangkan pemberian pengampunan bagi petani yang dikriminalisasi karena mempertahankan tanahnya, atau bagi buruh yang dipidana karena aksi protes?\u201d tanya seorang aktivis hukum dari LBH Jakarta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Fenomena ini mencerminkan jurang antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai pengalaman hidup rakyat. Ketika hukum lebih mudah melunak untuk elite, kepercayaan publik terhadap keadilan menjadi taruhannya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para pengamat mengingatkan, bahwa dalam demokrasi dan negara hukum, keberpihakan terhadap keadilan harus tetap diutamakan. Hak prerogatif Presiden sebaiknya digunakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak kehilangan legitimasi dan kepercayaan rakyat.(acank)<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Masa jabatan Presiden Joko Widodo telah&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":13812,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Penulis; acank| Editor; asyary","footnotes":""},"categories":[208,36],"tags":[1822,1821,332,1823],"newstopic":[],"class_list":["post-13811","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-nasional","tag-abolisi","tag-amnesti","tag-hukum","tag-tom-lembong"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum? - ppmindonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum? - ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Masa jabatan Presiden Joko Widodo telah...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-08-04T09:13:01+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-08-04T09:13:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"666\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"375\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\"},\"headline\":\"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum?\",\"datePublished\":\"2025-08-04T09:13:01+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-04T09:13:40+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/\"},\"wordCount\":664,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/abolisi-1.jpg\",\"keywords\":[\"abolisi\",\"amnesti\",\"hukum\",\"tom lembong\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Nasional\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/\",\"name\":\"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum? - ppmindonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/abolisi-1.jpg\",\"datePublished\":\"2025-08-04T09:13:01+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-04T09:13:40+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/abolisi-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/abolisi-1.jpg\",\"width\":666,\"height\":375},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"name\":\"ppm\",\"description\":\"The Center for People Participation\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\",\"name\":\"ppm\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"width\":572,\"height\":141,\"caption\":\"ppm\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\",\"name\":\"Redaksi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/ppmindonesia.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/author\\\/redaksi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum? - ppmindonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum? - ppmindonesia","og_description":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Masa jabatan Presiden Joko Widodo telah...","og_url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/","og_site_name":"ppmindonesia","article_published_time":"2025-08-04T09:13:01+00:00","article_modified_time":"2025-08-04T09:13:40+00:00","og_image":[{"width":666,"height":375,"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/"},"author":{"name":"Redaksi","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c"},"headline":"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum?","datePublished":"2025-08-04T09:13:01+00:00","dateModified":"2025-08-04T09:13:40+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/"},"wordCount":664,"publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg","keywords":["abolisi","amnesti","hukum","tom lembong"],"articleSection":["Berita","Nasional"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/","name":"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum? - ppmindonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg","datePublished":"2025-08-04T09:13:01+00:00","dateModified":"2025-08-04T09:13:40+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/#primaryimage","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg","width":666,"height":375},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/prabowo-beri-abolisi-dan-amnesti-keputusan-politik-atau-hukum\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ppmindonesia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti: Keputusan Politik atau Hukum?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","name":"ppm","description":"The Center for People Participation","publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization","name":"ppm","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","width":572,"height":141,"caption":"ppm"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c","name":"Redaksi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi"},"sameAs":["http:\/\/ppmindonesia.com"],"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-200x113.jpg",200,113,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Masa jabatan Presiden Joko Widodo telah...","rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"landscape":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"portraits":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1.jpg",666,375,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/abolisi-1-200x113.jpg",200,113,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/berita\/\" rel=\"category tag\">Berita<\/a> <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/nasional\/\" rel=\"category tag\">Nasional<\/a>","rttpg_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Masa jabatan Presiden Joko Widodo telah...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13811"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13811\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13814,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13811\/revisions\/13814"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13811"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=13811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}