{"id":13815,"date":"2025-08-04T16:30:28","date_gmt":"2025-08-04T16:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=13815"},"modified":"2025-08-04T17:27:31","modified_gmt":"2025-08-04T17:27:31","slug":"ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/","title":{"rendered":"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja"},"content":{"rendered":"<p><b>ppmindonesia.com<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2014 Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menyoroti kebijakan abolisi dan amnesti yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang belum mencerminkan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PPM meminta pemerintah menjadikan pengampunan hukum sebagai kebijakan yang inklusif, bukan hanya ditujukan bagi elite politik yang memiliki akses kekuasaan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ketua Presidium Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional, Eko Suryono , mengatakan bahwa pemberian <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/\">amnesti<\/a> kepada sejumlah tokoh politik pasca pemilu 2024 perlu diimbangi dengan perhatian terhadap ribuan narapidana kasus ringan yang selama ini luput dari kebijakan pemulihan hukum.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Banyak dari mereka berasal dari kalangan petani, buruh, hingga aktivis lingkungan yang tersandung perkara administratif atau kriminalisasi kebijakan.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">&#8220;Keadilan tidak boleh bersifat selektif. Amnesti bukan hanya untuk tokoh terkenal, tetapi juga harus menjangkau warga kecil yang selama ini menghadapi ketimpangan hukum,&#8221;<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> ujar Eko Suryono saat\u00a0 di hubungi ppmindonesia\u00a0 di Solo , Minggu (3\/8\/2025).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PPM menilai kebijakan abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dapat dimaknai sebagai strategi rekonsiliasi politik pasca pilpres. Namun, langkah itu dinilai kurang menyentuh kelompok rentan yang selama ini mengalami ketidakadilan hukum.<\/span><\/p>\n<p><b>Peluang Reformasi<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam kajian PPM mencatat bahwa sekitar 67 persen narapidana kasus ringan di Indonesia berasal dari kalangan masyarakat miskin, sebagian besar terkait dengan pelanggaran minor seperti konflik agraria, jual beli lahan, atau aktivitas ekonomi informal yang dipidanakan.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Namun hingga kini, belum ada sinyal kuat dari pemerintah bahwa kelompok tersebut akan masuk dalam skema pengampunan serupa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Menurut Eko Suryono , inilah momen tepat untuk mereformasi sistem pemberian amnesti agar tidak sekadar menjadi instrumen politik, melainkan jalan menuju pemulihan hukum yang lebih adil.<\/span><\/p>\n<blockquote><p><i><span style=\"font-weight: 400;\">&#8220;Kalau pemerintah serius ingin menciptakan rekonsiliasi nasional, maka harus ada mekanisme amnesti yang merata, transparan, dan berpihak pada masyarakat yang terpinggirkan,&#8221;<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> ujarnya.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><b>Kritik terhadap Ketimpangan<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Beberapa akademisi dan lembaga antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) turut memberikan catatan kritis. Mereka menilai bahwa intervensi eksekutif dalam proses hukum, terutama jika dilakukan sebelum putusan inkrah, dapat melemahkan prinsip penegakan hukum yang imparsial.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Peneliti hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Dian Mulyadi, mengatakan bahwa secara konstitusional presiden memang memiliki wewenang memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Namun, kebijakan tersebut harus didasarkan pada asas keadilan substantif dan bukan sekadar pertimbangan politik.<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">&#8220;Yang menjadi persoalan bukan hanya legalitas, tetapi legitimasi moral dan keadilan publik. Jika publik melihat hanya elite yang mendapat pengampunan, maka kepercayaan terhadap hukum akan runtuh,&#8221;<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> kata Dian.<\/span><\/p>\n<p><b>Suara dari Daerah<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Di lapangan, banyak komunitas masyarakat sipil mengekspresikan harapan agar amnesti juga diberikan kepada petani dan warga desa yang menjadi korban konflik lahan. Salah satu contohnya adalah kasus Sumatra Utara, memvonis Ketua Komunitas Adat, Ompu Umbak Siallagan atau Sorbatua Siallagan, dengan hukuman penjara selama dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar yang jika tidak dibayarkan maka diganti hukuman kurungan enam bulan.(Rabu, 14\/8\/24)<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ketua Majelis hakim, Dessy Ginting, mengatakan bahwa klaim tanah ulayat sebagaimana yang dijelaskan terdakwa &#8220;tidak terbukti berdasarkan keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<\/span><\/p>\n<blockquote><p><i><span style=\"font-weight: 400;\">&#8220;Petani kami bukan koruptor. Mereka hanya ingin mempertahankan hidup dari tanahnya sendiri. Kalau tokoh politik bisa dibebaskan, mengapa rakyat kecil tidak?&#8221;<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> ujarnya saat dihubungi ppmindonesia, Senin (4\/8\/2025).<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><b>Mendorong Evaluasi Nasional<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PPM mendorong pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga keagamaan untuk meninjau ulang daftar narapidana yang berpotensi mendapat pengampunan. Tujuannya agar proses pemberian abolisi dan amnesti tidak hanya diputuskan secara elitis, tetapi melalui prinsip keadilan distributif.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">PPM juga menyerukan agar reformasi terhadap mekanisme pemberian amnesti dijadikan agenda nasional pemerintahan Prabowo. Hal ini dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan bernegara.<\/span><\/p>\n<blockquote><p><i><span style=\"font-weight: 400;\">&#8220;Jangan sampai pengampunan menjadi simbol eksklusivitas elite. Keadilan sejati adalah ketika semua warga, tanpa kecuali, merasakan perlindungan hukum yang adil dan merata,&#8221;<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> tutup Eko (emha)<\/span><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ppmindonesia.com \u2014 Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menyoroti kebijakan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":13816,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Penulis: emha| Editor; asyary|","footnotes":""},"categories":[208,36],"tags":[1822,1821,159],"newstopic":[],"class_list":["post-13815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-nasional","tag-abolisi","tag-amnesti","tag-prabowo-subianto"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja - ppmindonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja - ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ppmindonesia.com \u2014 Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menyoroti kebijakan...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-08-04T16:30:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-08-04T17:27:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1472\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"832\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\"},\"headline\":\"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja\",\"datePublished\":\"2025-08-04T16:30:28+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-04T17:27:31+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/\"},\"wordCount\":605,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/amnesti-2.jpg\",\"keywords\":[\"abolisi\",\"amnesti\",\"prabowo subianto\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Nasional\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/\",\"name\":\"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja - ppmindonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/amnesti-2.jpg\",\"datePublished\":\"2025-08-04T16:30:28+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-04T17:27:31+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/amnesti-2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/amnesti-2.jpg\",\"width\":1472,\"height\":832},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/04\\\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"name\":\"ppm\",\"description\":\"The Center for People Participation\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\",\"name\":\"ppm\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"width\":572,\"height\":141,\"caption\":\"ppm\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\",\"name\":\"Redaksi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/ppmindonesia.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/author\\\/redaksi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja - ppmindonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja - ppmindonesia","og_description":"ppmindonesia.com \u2014 Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menyoroti kebijakan...","og_url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/","og_site_name":"ppmindonesia","article_published_time":"2025-08-04T16:30:28+00:00","article_modified_time":"2025-08-04T17:27:31+00:00","og_image":[{"width":1472,"height":832,"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/"},"author":{"name":"Redaksi","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c"},"headline":"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja","datePublished":"2025-08-04T16:30:28+00:00","dateModified":"2025-08-04T17:27:31+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/"},"wordCount":605,"publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg","keywords":["abolisi","amnesti","prabowo subianto"],"articleSection":["Berita","Nasional"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/","name":"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja - ppmindonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg","datePublished":"2025-08-04T16:30:28+00:00","dateModified":"2025-08-04T17:27:31+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/#primaryimage","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg","width":1472,"height":832},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/04\/ppm-amnesti-harus-inklusif-bukan-untuk-elite-saja\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ppmindonesia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"PPM: Amnesti Harus Inklusif, Bukan untuk Elite Saja"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","name":"ppm","description":"The Center for People Participation","publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization","name":"ppm","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","width":572,"height":141,"caption":"ppm"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c","name":"Redaksi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi"},"sameAs":["http:\/\/ppmindonesia.com"],"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-200x113.jpg",200,113,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"ppmindonesia.com \u2014 Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menyoroti kebijakan...","rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"landscape":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"portraits":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2.jpg",1472,832,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/amnesti-2-200x113.jpg",200,113,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/berita\/\" rel=\"category tag\">Berita<\/a> <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/nasional\/\" rel=\"category tag\">Nasional<\/a>","rttpg_excerpt":"ppmindonesia.com \u2014 Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menyoroti kebijakan...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13815"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13815\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13819,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13815\/revisions\/13819"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13816"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13815"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=13815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}