{"id":14016,"date":"2025-08-19T07:56:17","date_gmt":"2025-08-19T07:56:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=14016"},"modified":"2025-08-19T07:57:40","modified_gmt":"2025-08-19T07:57:40","slug":"kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/","title":{"rendered":"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/ppmindonesia.com\"><b>ppmindonesia.com<\/b><\/a><b>.Jakarta <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; Gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/\">PBB-P2)<\/a> di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir memicu gejolak sosial. Kasus terbaru terjadi di Pati, Jawa Tengah, yang sempat berencana menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah Presiden Prabowo Subianto menegur Bupati Pati Sudewo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Meski dibatalkan, aksi protes tetap meletup. Sekitar 25.000 warga memadati Alun-Alun Pati pada 13 Agustus lalu, menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Fenomena serupa juga terjadi di daerah lain seperti Jombang, Cirebon, Semarang, dan Bone.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Di Jombang, Jawa Timur, seorang warga bernama Heri Dwi Cahyono (61) mengaku terkejut karena PBB tanahnya pada 2024 naik hingga 1.202 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati Jombang Warsubi menegaskan kenaikan tersebut merupakan dampak penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 yang disusun berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat, bukan kebijakan sepihak pemerintahannya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Kasus di Semarang, Cirebon, dan Bone pun menunjukkan tren serupa: penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) memicu lonjakan PBB-P2 secara drastis, dengan klaim pemerintah daerah bahwa kebijakan tersebut adalah penyesuaian regulasi, bukan sekadar kenaikan tarif.<\/span><\/p>\n<p><b>Mengapa PBB-P2 Naik?<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 didorong kebutuhan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tuntutan kemandirian fiskal pasca-desentralisasi.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cPBB-P2 menjadi instrumen yang relatif cepat dioptimalkan karena penyesuaian NJOP ada di tangan pemerintah daerah,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Perlambatan transfer pusat, berkurangnya dana bagi hasil, dan stagnasi retribusi membuat target pendapatan APBD sulit tercapai. Alih-alih mengembangkan sumber penerimaan baru, banyak daerah memilih jalur instan menaikkan tarif PBB-P2.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menambahkan bahwa logika birokrasi cenderung melihat kenaikan pajak sebagai solusi cepat menutup defisit fiskal, meski risiko sosialnya tinggi.<\/span><\/p>\n<p><b>Risiko dan Dampak Sosial<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Kenaikan PBB-P2 secara drastis berpotensi menimbulkan <\/span><b>tax shock<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> yang memukul daya beli, terutama masyarakat menengah ke bawah. Resistensi publik dapat berupa penunggakan pajak, protes sosial, hingga gugatan hukum terhadap penetapan NJOP.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dalam jangka panjang, iklim investasi di sektor properti dan konstruksi bisa terganggu. Lebih serius lagi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa runtuh jika pajak naik tanpa transparansi penggunaan.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cRakyat yang merasa dibebani tanpa imbal balik layanan memadai akan kehilangan kepercayaan pada pemda. Efek jangka pendeknya protes, jangka panjangnya reputasi politik kepala daerah hancur,\u201d kata Syafruddin.<\/span><\/p>\n<p><b>Suara dari PPM Nasional<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sekretaris Jenderal Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional, Anwar Hariyono, menilai fenomena ini sebagai bukti minimnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi efisiensi anggaran pusat sebesar 5 persen. Padahal, dana dari pemerintah pusat bersifat stimulus, bukan sumber utama.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cBanyak pemda memilih cara instan menaikkan pajak, karena kurang inovatif dalam mengelola potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan aset daerah. Kebocoran anggaran juga dibiarkan, sementara pengeluaran untuk hal-hal tidak perlu, seperti rapat mewah di hotel, terus terjadi,\u201d ujar Anwar.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ia menambahkan, budaya dan mental sebagian pejabat daerah masih terbalik: ingin dilayani, bukan melayani. Padahal, dalam situasi ekonomi sulit, seharusnya kepala daerah yang baru terpilih hasil Pemilu 2024 merangkul masyarakat, mendorong partisipasi warga dalam pembangunan, dan mengoptimalkan potensi desa melalui BUMDes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cRakyat jangan hanya dijadikan objek pembangunan, tapi harus menjadi subjek. Kepala daerah yang visioner akan mengajak masyarakat membangun bersama, bukan sekadar mengandalkan kedekatan dengan partai atau tokoh berpengaruh,\u201d tegasnya.<\/span><\/p>\n<p><b>Alternatif Solusi: Tidak Harus Naikkan PBB-P2<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para ekonom sepakat, pemda punya banyak opsi untuk meningkatkan PAD tanpa menekan daya beli rakyat.<\/span><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Memperluas basis pajak<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> dengan pendataan objek pajak digital dan penutupan kebocoran.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Mengoptimalkan BUMD<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> di sektor potensial seperti air bersih, energi, dan pariwisata.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Mengelola aset daerah<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> melalui kerja sama pemanfaatan atau skema KPBU.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Mendorong ekonomi desa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> lewat BUMDes, UMKM, dan sektor produktif lokal.<\/span>&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Strategi ini memang memerlukan waktu, kapasitas, dan tata kelola yang kuat, tetapi hasilnya lebih stabil dan tidak menimbulkan gejolak sosial.(acank)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":14017,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Penulis ; acank | Editor ; asyary |","footnotes":""},"categories":[208,36],"tags":[1886,1888,1885],"newstopic":[],"class_list":["post-14016","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-nasional","tag-kenaikan-pbb-p2","tag-lonjakan-pajak-pbb","tag-pbb-p2"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko - ppmindonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko - ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-08-19T07:56:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-08-19T07:57:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1472\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"832\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\"},\"headline\":\"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko\",\"datePublished\":\"2025-08-19T07:56:17+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-19T07:57:40+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/\"},\"wordCount\":590,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/pbbp2-2.jpg\",\"keywords\":[\"kenaikan PBB P2\",\"lonjakan pajak PBB\",\"pbb-p2\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Nasional\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/\",\"name\":\"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko - ppmindonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/pbbp2-2.jpg\",\"datePublished\":\"2025-08-19T07:56:17+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-19T07:57:40+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/pbbp2-2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/08\\\/pbbp2-2.jpg\",\"width\":1472,\"height\":832},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/08\\\/19\\\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"name\":\"ppm\",\"description\":\"The Center for People Participation\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\",\"name\":\"ppm\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"width\":572,\"height\":141,\"caption\":\"ppm\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\",\"name\":\"Redaksi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/ppmindonesia.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/author\\\/redaksi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko - ppmindonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko - ppmindonesia","og_description":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan...","og_url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/","og_site_name":"ppmindonesia","article_published_time":"2025-08-19T07:56:17+00:00","article_modified_time":"2025-08-19T07:57:40+00:00","og_image":[{"width":1472,"height":832,"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/"},"author":{"name":"Redaksi","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c"},"headline":"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko","datePublished":"2025-08-19T07:56:17+00:00","dateModified":"2025-08-19T07:57:40+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/"},"wordCount":590,"publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg","keywords":["kenaikan PBB P2","lonjakan pajak PBB","pbb-p2"],"articleSection":["Berita","Nasional"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/","name":"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko - ppmindonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg","datePublished":"2025-08-19T07:56:17+00:00","dateModified":"2025-08-19T07:57:40+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/#primaryimage","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg","width":1472,"height":832},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/19\/kenaikan-pbb-p2-jalan-pintas-pendapatan-daerah-yang-berisiko\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ppmindonesia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kenaikan PBB-P2: Jalan Pintas Pendapatan Daerah yang Berisiko"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","name":"ppm","description":"The Center for People Participation","publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization","name":"ppm","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","width":572,"height":141,"caption":"ppm"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c","name":"Redaksi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi"},"sameAs":["http:\/\/ppmindonesia.com"],"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-200x113.jpg",200,113,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan...","rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"landscape":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"portraits":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2.jpg",1472,832,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/pbbp2-2-200x113.jpg",200,113,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/berita\/\" rel=\"category tag\">Berita<\/a> <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/nasional\/\" rel=\"category tag\">Nasional<\/a>","rttpg_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14016"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14016\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14020,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14016\/revisions\/14020"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14017"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14016"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=14016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}