{"id":14152,"date":"2025-08-28T06:48:17","date_gmt":"2025-08-28T06:48:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=14152"},"modified":"2025-08-28T06:48:54","modified_gmt":"2025-08-28T06:48:54","slug":"ketahanan-pangan-nasional-di-ujung-tonggak-siapa-yang-menjamin-hidup-petani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/08\/28\/ketahanan-pangan-nasional-di-ujung-tonggak-siapa-yang-menjamin-hidup-petani\/","title":{"rendered":"Ketahanan Pangan Nasional di Ujung Tonggak: Siapa yang Menjamin Hidup Petani?"},"content":{"rendered":"
\n

Impor bisa menurunkan harga sesaat, tetapi tanpa menjaga hidup layak petani, ekosistem pangan kita rapuh dan kedaulatan pangan terancam.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

ppmindonesia.com<\/strong>. Jakarta<\/strong> \u2014 Setiap kali musim panen tiba, harga cabai, beras, atau bawang kerap menjadi topik utama di lini masa hingga halaman media massa nasional. Masyarakat mengeluh harga melonjak, sementara pemerintah berupaya menstabilkan pasokan lewat impor.\u00a0<\/span><\/p>\n

Namun di balik upaya menstabilkan harga bagi konsumen, nasib petani<\/a> \u2014 sebagai produsen utama pangan \u2014 kerap terabaikan. Mereka diminta menghasilkan pangan murah, cepat, dan banyak, tanpa jaminan harga jual yang adil, tanpa insentif produksi, atau perlindungan hidup layak.<\/span><\/p>\n

Data tidak bisa dielak: regresi jumlah petani dan stagnasi regenerasi<\/b><\/p>\n

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren menyusutnya rumah tangga usaha pertanian. Pada 2013, tercatat 31,7 juta rumah tangga usaha pertanian; pada 2023, tinggal 29,3 juta. Dalam sepuluh tahun, Indonesia kehilangan sekitar 2,3 juta petani. <\/span><\/p>\n

Parahnya, 61,8 persen petani kini berusia di atas 45 tahun, sementara Generasi Z yang seharusnya menjadi tulang punggung regenerasi \u043b\u0438\u0448\u044c 2,14 persen dari total petani aktif. Angka-angka ini menunjukkan ancaman serius terhadap kelanjutan produksi pangan nasional.<\/span><\/p>\n

Ekonomi pangan: harga murah tak selalu mensejahterakan rakyat<\/b><\/p>\n

Profesor Dwi Andreas Santosa, ekonom pertanian dari IPB, menegaskan bahwa obsesi terhadap harga pangan murah bisa bersifat destruktif. “Harga pangan murah tidak selalu berarti keberpihakan kepada rakyat. <\/span><\/p>\n

Jika itu membuat petani rugi, maka kita sedang menggali lubang kemiskinan lebih dalam,” ujar dia. Faktanya, harga yang tampak murah di pasar sering lahir dari tekanan terhadap petani: biaya produksi yang melonjak, akses pasar yang tidak adil, praktik tengkulak, hingga impor dadakan yang memicu volatilitas harga.<\/span><\/p>\n

Impor sebagai solusi instan: bukti panjang pendeknya<\/b><\/p>\n

Seiring gejolak harga pangan, respons kebijakan yang sering muncul adalah impor. Padahal, solusi ini ibarat menambal ban bocor dengan selotip: jangka pendek bisa menurunkan harga, tetapi merusak ekosistem produksi dalam negeri. <\/span><\/p>\n

Petani yang sudah berjuang akhirnya terpaksa menjual dengan harga rendah saat panen raya, sehingga margin pendapatan pun makin tipis. Khudori, pengamat kebijakan pangan dan agraria, menekankan pentingnya menata ulang sistem pangan nasional agar adil bagi produsen, khususnya petani kecil.<\/span><\/p>\n

Solusi: keadilan bagi produsen sebagai fondasi ketahanan pangan<\/b><\/p>\n

Gagasan utama adalah menjaga keberlanjutan ekosistem produksi, bukan sekadar menjaga harga di konsumen. Petani perlu ditempatkan sebagai subjek utama dalam rantai pangan. Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan:<\/span><\/p>\n