{"id":15519,"date":"2025-11-12T06:58:43","date_gmt":"2025-11-12T06:58:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=15519"},"modified":"2025-11-12T07:01:53","modified_gmt":"2025-11-12T07:01:53","slug":"gerai-merah-putih-dan-janji-pemberdayaan-desa-siapa-yang-bangun-siapa-yang-bayar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/12\/gerai-merah-putih-dan-janji-pemberdayaan-desa-siapa-yang-bangun-siapa-yang-bayar\/","title":{"rendered":"Gerai Merah Putih dan Janji Pemberdayaan Desa: Siapa yang Bangun, Siapa yang Bayar?"},"content":{"rendered":"

ppmindonesia.com.Jakarta, <\/strong>\u00a0\u2014 Di berbagai daerah, bangunan-bangunan baru dengan papan nama \u201cGerai Merah Putih\u201d<\/a> mulai berdiri di tepi jalan desa. Catnya masih segar, spanduknya menjanjikan kebangkitan ekonomi rakyat lewat koperasi modern. Namun, di balik semangat merah putih itu, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar dari warga: <\/span>siapa sebenarnya yang membangun, dan siapa yang menanggung biayanya?<\/p>\n

Program Gerai Merah Putih<\/em> yang dikaitkan dengan pengembangan Koperasi Merah Putih digadang-gadang sebagai gerakan nasional pemberdayaan desa berbasis koperasi. Proyek ini disebut-sebut dikoordinasikan oleh Agrinas (PT Agro Industri Nasional) dan melibatkan unsur TNI di lapangan untuk mempercepat pembangunan.<\/p>\n

\u201cKoperasi adalah rumah ekonomi rakyat, bukan proyek pemerintah. Tapi sekarang warga bertanya-tanya: gedungnya jadi, tapi milik siapa?\u201d
\nujar Ashari Aktivis Nasional Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), kepada ppmindonesia.com<\/em>, Rabu (12\/11\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

Dana Pinjaman, Bukan Hibah<\/strong><\/p>\n

Berdasarkan dokumen yang diperoleh PPM, sebagian besar pembangunan gerai koperasi dibiayai melalui pinjaman dari Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), bukan hibah pemerintah.
\nArtinya, dana tersebut harus dikembalikan \u2014 baik oleh pihak pengelola maupun melalui skema kerja sama yang belum sepenuhnya transparan.<\/p>\n

\u201cBanyak kepala desa dan pengurus koperasi di daerah tidak tahu kalau bangunan itu berasal dari dana pinjaman. Mereka hanya diberi tahu untuk menyediakan lahan dan tenaga gotong royong,\u201d kata Ashari<\/p>\n

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa desa justru akan menanggung beban keuangan tanpa memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang.<\/p>\n

Agrinas dan TNI dalam Skema Pembangunan<\/strong><\/p>\n

Agrinas berperan sebagai pengelola proyek, sedangkan pelaksanaan di lapangan banyak dibantu unsur Babinsa dan Kodim.
\nKeterlibatan TNI disebut mempercepat proses fisik dan keamanan proyek, namun juga memunculkan pertanyaan tentang batas peran antara struktur komando militer dan partisipasi warga sipil.<\/p>\n

\u201cPeran TNI dalam pembangunan bisa positif selama sesuai regulasi. Tapi jika masuk ranah bisnis atau pengelolaan dana publik, itu harus dikawal ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,\u201d ujar Anwar Hariyono<\/b> Sekretaris Jenderal PPM Nasional.<\/p><\/blockquote>\n

Koperasi Jadi Label, Bukan Gerakan<\/strong><\/p>\n

PPM Nasional mencatat bahwa di sejumlah lokasi, gerai yang sudah diresmikan belum beroperasi aktif.
\nBangunan berdiri, tetapi belum ada kegiatan ekonomi koperasi yang berjalan, seperti perdagangan bahan pokok, produksi lokal, atau layanan simpan-pinjam.<\/p>\n

\u201cKoperasi Merah Putih berpotensi menjadi proyek papan nama jika tak disertai penguatan SDM dan kepemilikan anggota,\u201d
\nungkap Anwar<\/p><\/blockquote>\n

Menurutnya, proyek yang semestinya memperkuat ekonomi rakyat justru berisiko melahirkan ketergantungan baru pada struktur proyek pusat<\/strong>, bukan kemandirian desa.<\/p>\n

Transparansi Jadi Tuntutan<\/strong><\/p>\n

Melihat pola pendanaan yang tidak seragam dan pelibatan institusi non-sipil, PPM Nasional mendesak audit independen dan portal transparansi proyek<\/strong> agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas:<\/p>\n