{"id":15705,"date":"2025-11-27T15:34:07","date_gmt":"2025-11-27T15:34:07","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=15705"},"modified":"2025-11-27T15:58:19","modified_gmt":"2025-11-27T15:58:19","slug":"pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/","title":{"rendered":"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa?"},"content":{"rendered":"<p><strong>ppmindonesia.com.Jakarta<\/strong> &#8211; Pemerintah menambahkan syarat baru dalam pencairan <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/\">Dana Desa<\/a> tahun anggaran 2025. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih untuk dapat mengakses penyaluran Dana Desa tahap II. Kebijakan ini menjadi penanda perubahan signifikan arah pembangunan ekonomi desa yang lebih terinstitusi melalui koperasi.<\/p>\n<p>PMK tersebut resmi berlaku sejak <strong>Selasa (25\/11\/2025)<\/strong> dan merevisi PMK 108\/2024 tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa.<\/p>\n<blockquote><p><em>\u201cKebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa sesuai arahan Presiden, sekaligus memperkuat pembentukan koperasi desa\/kelurahan merah putih,\u201d<\/em> tertulis dalam konsiderans beleid tersebut.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Dua Tahap Penyaluran, Syarat Baru Diperketat<\/strong><\/p>\n<p>Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dana Desa tetap disalurkan dalam dua tahap:<\/p>\n<ul>\n<li>Tahap I (60%), paling lambat Juni<\/li>\n<li>Tahap II (40%), paling cepat April<\/li>\n<\/ul>\n<p>Syarat penyaluran tahap I tidak berubah: penetapan APBDes, surat kuasa pemindahbukuan dana, dan SK kepala desa tentang keluarga penerima BLT Desa (jika dianggarkan).<\/p>\n<p>Namun pada <strong>tahap II<\/strong>, selain laporan realisasi penyerapan minimal 60% dari tahap I serta capaian keluaran rata-rata minimal 40%, desa kini wajib menyertakan:<\/p>\n<ol>\n<li>Akta pendirian Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih, atau<br \/>\nbukti penyampaian dokumen pendirian koperasi ke notaris<\/li>\n<li>Surat pernyataan komitmen APBDes untuk mendukung pendirian koperasi tersebut<\/li>\n<\/ol>\n<p>Kemenkeu juga menambahkan <strong>Pasal 29A<\/strong>, yang memuat format resmi surat pernyataan dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi.<\/p>\n<p><strong>Batas Waktu Ketat dan Ancaman Penundaan<\/strong><\/p>\n<p>Dalam <strong>Pasal 29B<\/strong>, pemerintah menetapkan tenggat <strong>17 September 2025<\/strong> sebagai batas akhir penyampaian seluruh persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II.<\/p>\n<p>Jika desa belum melengkapinya, penyaluran ditunda.<\/p>\n<blockquote><p><em>\u201cDana Desa tahap II yang persyaratan penyalurannya belum disampaikan secara lengkap dan benar hingga 17 September 2025, ditunda penyalurannya,\u201d<\/em> demikian bunyi beleid itu.<\/p><\/blockquote>\n<p>Penyaluran dapat dibuka kembali jika bupati atau wali kota mengirimkan kelengkapan persyaratan sebelum akhir tahun anggaran.<br \/>\nNamun, bila tetap tidak terpenuhi, Dana Desa tahap II:<\/p>\n<ul>\n<li>tidak akan disalurkan,<\/li>\n<li>dapat dialihkan untuk mendukung prioritas pemerintah atau pengendalian fiskal,<\/li>\n<li>dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN pada akhir tahun.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Dampak Bagi Pemerintah Desa<\/strong><\/p>\n<p>Kewajiban membentuk koperasi memberi konsekuensi administratif dan kelembagaan kepada pemerintah desa. Setidaknya, terdapat tiga dampak utama:<\/p>\n<p><strong>1. Desa Perlu Bergerak Cepat Membentuk Koperasi<\/strong><\/p>\n<p>Proses pembentukan koperasi memerlukan: rapat anggota, penyusunan AD\/ART, penyusunan kepengurusan, serta pengesahan notaris<\/p>\n<p>Bagi banyak desa, tahapan ini adalah proses baru yang menuntut pendampingan teknis.<\/p>\n<p><strong>2. APBDes Harus Mengalokasikan Dukungan<\/strong><\/p>\n<p>Desa perlu menyesuaikan APBDes untuk mendanai: kebutuhan awal koperasi, operasional, dan pembiayaan legalitas<\/p>\n<p>Ini berarti pergeseran prioritas dan penyesuaian dokumen perencanaan desa.<\/p>\n<p><strong>3. Bupati\/Wali Kota Menjadi Penentu Kunci<\/strong><\/p>\n<p>Karena persyaratan hanya dianggap lengkap jika diverifikasi kabupaten\/kota, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam memastikan desa tidak terkena penundaan pencairan.<\/p>\n<p><strong>Tantangan Implementasi<\/strong><\/p>\n<p>Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan tata kelola ekonomi desa, namun juga membuka sejumlah tantangan, di antaranya:<\/p>\n<ol>\n<li>Kapasitas SDM desa yang terbatas dalam mengelola koperasi secara profesional<\/li>\n<li>Risiko administratif jika dokumen pendirian koperasi tidak lengkap atau terlambat<\/li>\n<li>Potensi tumpang tindih dengan lembaga ekonomi desa lain seperti BUMDes<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sejumlah kepala desa yang dihubungi <em>Kompas<\/em> menyatakan bahwa waktu persiapan yang padat dan kewajiban administrasi tambahan menjadi kekhawatiran utama menjelang tenggat 17 September 2025.<\/p>\n<p><strong>Aturan Lama Dicabut<\/strong><\/p>\n<p>Dengan terbitnya PMK 81\/2025, ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 <strong>PMK 145\/2023<\/strong> mengenai penyaluran Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya <strong>dicabut<\/strong> dan <strong>tidak berlaku<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Menunggu Sosialisasi Lebih Luas<\/strong><\/p>\n<p>Hingga Rabu (26\/11\/2025), sejumlah pemerintah daerah mulai melakukan sosialisasi internal terkait perubahan ini. Desa-desa juga mulai menghubungi notaris untuk mempersiapkan dokumen badan hukum koperasi.<\/p>\n<p>Kemenkeu menegaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi desa berbasis koperasi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Pemerintah menambahkan syarat baru dalam pencairan&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15706,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Penulis; acank| Editor; asyary","footnotes":""},"categories":[208,36],"tags":[1167,1764,66],"newstopic":[],"class_list":["post-15705","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-nasional","tag-bumdes","tag-dana-desa","tag-koperasi"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa? - ppmindonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa? - ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Pemerintah menambahkan syarat baru dalam pencairan...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-11-27T15:34:07+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-11-27T15:58:19+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"630\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\"},\"headline\":\"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa?\",\"datePublished\":\"2025-11-27T15:34:07+00:00\",\"dateModified\":\"2025-11-27T15:58:19+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/\"},\"wordCount\":564,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/11\\\/dana-koperasi-1.jpg\",\"keywords\":[\"bumdes\",\"dana desa\",\"koperasi\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Nasional\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/\",\"name\":\"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa? - ppmindonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/11\\\/dana-koperasi-1.jpg\",\"datePublished\":\"2025-11-27T15:34:07+00:00\",\"dateModified\":\"2025-11-27T15:58:19+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/11\\\/dana-koperasi-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/11\\\/dana-koperasi-1.jpg\",\"width\":1200,\"height\":630,\"caption\":\"Ilustrasi Kepala Desa memberikan sosialisais terbit PMK 81\\\/2025 (ppm.doc)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/11\\\/27\\\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"name\":\"ppm\",\"description\":\"The Center for People Participation\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\",\"name\":\"ppm\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"width\":572,\"height\":141,\"caption\":\"ppm\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\",\"name\":\"Redaksi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/ppmindonesia.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/author\\\/redaksi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa? - ppmindonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa? - ppmindonesia","og_description":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Pemerintah menambahkan syarat baru dalam pencairan...","og_url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/","og_site_name":"ppmindonesia","article_published_time":"2025-11-27T15:34:07+00:00","article_modified_time":"2025-11-27T15:58:19+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":630,"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/"},"author":{"name":"Redaksi","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c"},"headline":"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa?","datePublished":"2025-11-27T15:34:07+00:00","dateModified":"2025-11-27T15:58:19+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/"},"wordCount":564,"publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg","keywords":["bumdes","dana desa","koperasi"],"articleSection":["Berita","Nasional"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/","name":"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa? - ppmindonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg","datePublished":"2025-11-27T15:34:07+00:00","dateModified":"2025-11-27T15:58:19+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/#primaryimage","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg","width":1200,"height":630,"caption":"Ilustrasi Kepala Desa memberikan sosialisais terbit PMK 81\/2025 (ppm.doc)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/11\/27\/pencairan-dana-desa-diikat-koperasi-apa-dampaknya-bagi-pemerintah-desa\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ppmindonesia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pencairan Dana Desa Diikat Koperasi: Apa Dampaknya bagi Pemerintah Desa?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","name":"ppm","description":"The Center for People Participation","publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization","name":"ppm","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","width":572,"height":141,"caption":"ppm"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c","name":"Redaksi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi"},"sameAs":["http:\/\/ppmindonesia.com"],"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-200x105.jpg",200,105,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Pemerintah menambahkan syarat baru dalam pencairan...","rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"landscape":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"portraits":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1.jpg",1200,630,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/dana-koperasi-1-200x105.jpg",200,105,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/berita\/\" rel=\"category tag\">Berita<\/a> <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/nasional\/\" rel=\"category tag\">Nasional<\/a>","rttpg_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta &#8211; Pemerintah menambahkan syarat baru dalam pencairan...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15705"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15705\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15708,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15705\/revisions\/15708"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15705"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=15705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}