{"id":15736,"date":"2025-12-01T09:34:08","date_gmt":"2025-12-01T09:34:08","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=15736"},"modified":"2025-12-01T09:34:51","modified_gmt":"2025-12-01T09:34:51","slug":"risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/","title":{"rendered":"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa"},"content":{"rendered":"<p><strong>ppmindonesia.com.Jakarta <\/strong>\u00a0\u2014 Kebijakan baru terkait pengelolaan <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/\">Dana Desa<\/a> memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah desa. Aturan yang mewajibkan percepatan penyerapan anggaran dan pembatasan fleksibilitas penggunaan dana dianggap berpotensi menyebabkan dana tidak terserap dan akhirnya <em>hangus<\/em>. Sejumlah kepala desa menyebut perubahan mekanisme ini justru menambah tekanan administratif dan risiko sosial di tingkat desa.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#Pengetatan_Aturan_Baru\" >Pengetatan Aturan Baru<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#Kepala_Desa_Mulai_Resah\" >Kepala Desa Mulai Resah<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#Risiko_Ketidakadilan_Anggaran\" >Risiko Ketidakadilan Anggaran<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#Kekhawatiran_Akan_Efek_Domino\" >Kekhawatiran Akan Efek Domino<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#Desakan_Revisi_dan_Pendampingan\" >Desakan Revisi dan Pendampingan<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pengetatan_Aturan_Baru\"><\/span><strong>Pengetatan Aturan Baru<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) mengeluarkan sejumlah ketentuan baru yang mempertegas batas waktu pencairan, penyaluran, dan pelaporan Dana Desa. Desa yang tidak memenuhi tenggat penyerapan dapat mengalami penundaan bahkan pembatalan penyaluran tahap berikutnya.<\/p>\n<p>Seorang pejabat Kemendesa yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk \u201cmendisiplinkan penggunaan anggaran\u201d. \u201cKita ingin dana benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan disimpan terlalu lama di kas desa,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Namun, kebijakan itu dinilai tidak sepenuhnya mempertimbangkan dinamika desa, terutama terkait proses musyawarah, keterbatasan SDM, serta faktor geografis yang kerap membuat pengerjaan fisik dan administrasi tidak dapat dilakukan serentak.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kepala_Desa_Mulai_Resah\"><\/span><strong>Kepala Desa Mulai Resah<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Di berbagai daerah, kepala desa mengaku cemas. Beban tambahan berupa pelaporan ketat dan ancaman <em>hangus<\/em> membuat mereka khawatir terhadap stabilitas pemerintahan desa maupun potensi konflik sosial.<\/p>\n<p>\u201cIni menjadi tekanan baru. Masyarakat tahunya dana harus cair dan kegiatan harus berjalan. Kalau dana tidak turun atau dinyatakan hangus, kami yang disalahkan,\u201d ujar <strong>Kuswanti<\/strong>, Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan.<\/p>\n<p>Ia menjelaskan bahwa prosedur belanja desa tidak selalu linear. Proyek fisik butuh waktu, sementara kegiatan pemberdayaan harus melalui tahapan sosialisasi dan pendampingan. \u201cBelum lagi masalah tenaga pendamping desa yang tidak merata,\u201d katanya.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Risiko_Ketidakadilan_Anggaran\"><\/span><strong>Risiko Ketidakadilan Anggaran<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Sejumlah pemerhati kebijakan desa menilai aturan ini dapat menghasilkan <strong>ketidakadilan struktural<\/strong>. Desa yang memiliki sumber daya manusia kuat, akses internet stabil, dan perangkat administrasi lengkap lebih mudah memenuhi ketentuan.<\/p>\n<p>Sementara desa terpencil\u2014yang justru paling membutuhkan program pembangunan\u2014berpotensi terdiskriminasi karena kesulitan dalam pelaporan atau keterlambatan teknis.<\/p>\n<p>\u201cIni bisa berujung ketimpangan baru. Desa yang sudah maju semakin mudah mendapat akses anggaran, sementara desa yang tertinggal bisa kehilangan haknya,\u201d kata Asyay peneliti kebijakan publik dari Pusat Peranserta Masyarakat (PPM).<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kekhawatiran_Akan_Efek_Domino\"><\/span><strong>Kekhawatiran Akan Efek Domino<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Potensi hangusnya dana bukan hanya persoalan administrasi. Jika Dana Desa gagal diserap, sejumlah risiko lanjutan dapat muncul:<\/p>\n<p>\u2022 <strong>Tertundanya proyek infrastruktur kecil<\/strong>, seperti jalan desa, saluran drainase, dan sarana air bersih.<br \/>\n\u2022 <strong>Mandeknya program pemberdayaan<\/strong>, termasuk pelatihan, UMKM, atau pertanian.<br \/>\n\u2022 <strong>Ketidakstabilan sosial<\/strong>, karena masyarakat menganggap aparat desa tidak bekerja.<br \/>\n\u2022 <strong>Meningkatnya potensi kriminalisasi aparatur<\/strong>, akibat tekanan untuk mempercepat belanja tanpa kesiapan dokumen.<\/p>\n<p>Dalam konteks ini, sejumlah kepala desa meminta pemerintah pusat meninjau ulang format pengetatan agar tidak menciptakan beban berlebih di tingkat akar rumput.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Desakan_Revisi_dan_Pendampingan\"><\/span><strong>Desakan Revisi dan Pendampingan<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Para kepala desa mendorong adanya <strong>revisi teknis<\/strong> atas regulasi, terutama terkait fleksibilitas waktu, mekanisme pelaporan, dan opsi penjadwalan ulang kegiatan. Mereka juga meminta pemerintah memperkuat pendampingan administratif, bukan hanya mengawasi.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah pusat harus melihat karakteristik desa. Jangan samakan desa di dataran rendah Jawa dengan desa di pedalaman Kalimantan atau pegunungan NTT,\u201d ujar Asyary<\/p>\n<p>Menurutnya, pendampingan desa yang berkualitas menjadi kunci agar percepatan anggaran tidak berubah menjadi jebakan administratif.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ppmindonesia.com.Jakarta \u00a0\u2014 Kebijakan baru terkait pengelolaan Dana Desa&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15737,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Penulis; emha| Editor; asyary","footnotes":""},"categories":[208,36],"tags":[1764,2462,2463],"newstopic":[],"class_list":["post-15736","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-nasional","tag-dana-desa","tag-pemeritah-desa","tag-serapan-anggaran-desa"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa - ppmindonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa - ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"ppmindonesia.com.Jakarta \u00a0\u2014 Kebijakan baru terkait pengelolaan Dana Desa...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-12-01T09:34:08+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-12-01T09:34:51+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"896\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\"},\"headline\":\"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa\",\"datePublished\":\"2025-12-01T09:34:08+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-01T09:34:51+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/\"},\"wordCount\":498,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/12\\\/dana-desa.jpg\",\"keywords\":[\"dana desa\",\"pemeritah desa\",\"serapan anggaran desa\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Nasional\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/\",\"name\":\"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa - ppmindonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/12\\\/dana-desa.jpg\",\"datePublished\":\"2025-12-01T09:34:08+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-01T09:34:51+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/12\\\/dana-desa.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/12\\\/dana-desa.jpg\",\"width\":1600,\"height\":896,\"caption\":\"Kekhawarutan pemeritahan atas kebijakan baru penggunaan dana desa (ilusrasi)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2025\\\/12\\\/01\\\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"name\":\"ppm\",\"description\":\"The Center for People Participation\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\",\"name\":\"ppm\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"width\":572,\"height\":141,\"caption\":\"ppm\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\",\"name\":\"Redaksi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/ppmindonesia.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/author\\\/redaksi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa - ppmindonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa - ppmindonesia","og_description":"ppmindonesia.com.Jakarta \u00a0\u2014 Kebijakan baru terkait pengelolaan Dana Desa...","og_url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/","og_site_name":"ppmindonesia","article_published_time":"2025-12-01T09:34:08+00:00","article_modified_time":"2025-12-01T09:34:51+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":896,"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/"},"author":{"name":"Redaksi","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c"},"headline":"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa","datePublished":"2025-12-01T09:34:08+00:00","dateModified":"2025-12-01T09:34:51+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/"},"wordCount":498,"publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg","keywords":["dana desa","pemeritah desa","serapan anggaran desa"],"articleSection":["Berita","Nasional"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/","name":"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa - ppmindonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg","datePublished":"2025-12-01T09:34:08+00:00","dateModified":"2025-12-01T09:34:51+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#primaryimage","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg","width":1600,"height":896,"caption":"Kekhawarutan pemeritahan atas kebijakan baru penggunaan dana desa (ilusrasi)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/01\/risiko-dana-desa-hangus-ketentuan-baru-picu-kekhawatiran-pemerintah-desa\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ppmindonesia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Risiko Dana Desa Hangus: Ketentuan Baru Picu Kekhawatiran Pemerintah Desa"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","name":"ppm","description":"The Center for People Participation","publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization","name":"ppm","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","width":572,"height":141,"caption":"ppm"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c","name":"Redaksi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi"},"sameAs":["http:\/\/ppmindonesia.com"],"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg",1600,896,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-1536x860.jpg",1536,860,true],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg",1600,896,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-200x112.jpg",200,112,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta \u00a0\u2014 Kebijakan baru terkait pengelolaan Dana Desa...","rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg",1600,896,false],"landscape":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg",1600,896,false],"portraits":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg",1600,896,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-1536x860.jpg",1536,860,true],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa.jpg",1600,896,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/dana-desa-200x112.jpg",200,112,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/berita\/\" rel=\"category tag\">Berita<\/a> <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/nasional\/\" rel=\"category tag\">Nasional<\/a>","rttpg_excerpt":"ppmindonesia.com.Jakarta \u00a0\u2014 Kebijakan baru terkait pengelolaan Dana Desa...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15736"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15736\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15739,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15736\/revisions\/15739"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15737"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15736"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=15736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}