{"id":16684,"date":"2026-02-11T09:52:10","date_gmt":"2026-02-11T09:52:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=16684"},"modified":"2026-02-11T09:52:51","modified_gmt":"2026-02-11T09:52:51","slug":"kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/","title":{"rendered":"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP"},"content":{"rendered":"<p><strong>Jakarta|PPMIndonesia.com<\/strong>&#8211; Awal tahun 2026 menjadi momentum penting dalam perjalanan hukum nasional. <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/\">KUHP<\/a> baru resmi berlaku sebagai simbol kemandirian Indonesia dalam merumuskan sistem pidananya sendiri. Ia dipuji sebagai tonggak dekolonisasi hukum dan penegasan nilai-nilai Pancasila dalam tata hukum modern.<\/p>\n<p>Namun sebagaimana setiap produk hukum besar, KUHP tidak lepas dari kritik. Salah satu pasal yang memantik diskursus luas adalah Pasal 402\u2013403, yang mengatur pemidanaan terhadap perkawinan yang dilakukan dengan adanya \u201cpenghalang yang sah\u201d menurut peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<p>Pertanyaan yang mengemuka bukan sekadar soal redaksi norma, melainkan implikasi moral dan sosialnya: apakah negara sedang menertibkan administrasi perkawinan, atau justru mengarah pada kriminalisasi praktik perkawinan tertentu?<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#Memahami_Substansi_Pasal\" >Memahami Substansi Pasal<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#Ketegangan_antara_Hukum_Negara_dan_Hukum_Agama\" >Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Agama<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#Soal_Proporsionalitas_dan_Logika_Pemidanaan\" >Soal Proporsionalitas dan Logika Pemidanaan<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#Negara_Berketuhanan_dan_Batas_Intervensi\" >Negara Berketuhanan dan Batas Intervensi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#Ruang_Koreksi_Konstitusional\" >Ruang Koreksi Konstitusional<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#Menjaga_Keseimbangan\" >Menjaga Keseimbangan<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Memahami_Substansi_Pasal\"><\/span>Memahami Substansi Pasal<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pasal 402 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui terdapat penghalang yang sah dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Jika penghalang itu disembunyikan dari pihak lain, ancaman pidana dapat meningkat hingga 6 tahun.<\/p>\n<p>Penjelasan pasal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam praktiknya, ini sering dikaitkan dengan kasus poligami tanpa izin pengadilan atau tanpa memenuhi prosedur yang dipersyaratkan undang-undang.<\/p>\n<p>Dari sudut pandang negara, norma ini bertujuan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan\u2014terutama perempuan dan anak\u2014serta menjaga kepastian hukum dalam institusi keluarga. Negara berkepentingan memastikan bahwa perkawinan tidak dilakukan secara sembarangan tanpa pertanggungjawaban hukum.<\/p>\n<p>Namun persoalan muncul ketika pelanggaran prosedural itu dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman yang relatif berat.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ketegangan_antara_Hukum_Negara_dan_Hukum_Agama\"><\/span>Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Agama<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dalam masyarakat Indonesia yang religius, perkawinan bukan sekadar kontrak administratif. Ia adalah institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual. Dalam Islam, misalnya, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat\u2014wali, saksi, ijab kabul, serta kerelaan kedua belah pihak.<\/p>\n<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahkan menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pencatatan administratif diatur dalam ayat berikutnya sebagai kewajiban negara.<\/p>\n<p>Di sinilah muncul ketegangan konseptual. Jika suatu perkawinan sah secara agama tetapi tidak memenuhi prosedur administratif tertentu, apakah proporsional jika ia dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat?<\/p>\n<p>Pertanyaan ini bukan untuk menegasikan pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan memiliki fungsi vital dalam menjamin hak-hak hukum. Namun pergeseran dari ranah administratif atau perdata ke ranah pidana harus dilakukan dengan sangat hati-hati.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Soal_Proporsionalitas_dan_Logika_Pemidanaan\"><\/span>Soal Proporsionalitas dan Logika Pemidanaan<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Hukum pidana adalah ultimum remedium\u2014upaya terakhir. Ia digunakan ketika instrumen hukum lain tidak memadai untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam.<\/p>\n<p>Karena itu, prinsip proporsionalitas menjadi kunci. Ancaman pidana harus sebanding dengan tingkat bahaya dan dampak sosial suatu perbuatan.<\/p>\n<p>Jika dibandingkan dengan pasal lain dalam KUHP, misalnya delik zina yang diancam maksimal satu tahun penjara dan termasuk delik aduan, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan ancaman pidana.<\/p>\n<p>Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks poligami tanpa izin. Justru perlindungan itu harus dirumuskan secara tepat agar tidak menimbulkan kesan bahwa institusi perkawinan diposisikan sebagai objek kriminalisasi.<\/p>\n<p>Selain itu, frasa \u201cpenghalang yang sah\u201d dalam Pasal 402\u2013403 memerlukan kejelasan tafsir. Tanpa batasan yang tegas, norma pidana berpotensi menjadi lentur dan membuka ruang ketidakpastian hukum.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Negara_Berketuhanan_dan_Batas_Intervensi\"><\/span>Negara Berketuhanan dan Batas Intervensi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Indonesia berdiri di atas sila \u201cKetuhanan Yang Maha Esa\u201d. Artinya, nilai spiritual dan moral masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum nasional.<\/p>\n<p>Namun Indonesia juga bukan negara agama yang menjadikan satu tafsir keagamaan sebagai hukum pidana negara. Di sinilah negara harus menjaga keseimbangan: menghormati nilai religius masyarakat, sekaligus menegakkan kepastian hukum dan perlindungan hak.<\/p>\n<p>Ketika intervensi negara masuk terlalu jauh ke wilayah yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai ranah ibadah, maka resistensi sosial menjadi tak terhindarkan.<\/p>\n<p>Karena itu, penting memastikan bahwa Pasal 402\u2013403 benar-benar ditujukan untuk melindungi pihak yang rentan dan mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan\u2014bukan untuk mengkriminalisasi praktik yang secara substantif sah menurut agama, tetapi terkendala aspek administratif.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ruang_Koreksi_Konstitusional\"><\/span>Ruang Koreksi Konstitusional<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dalam negara hukum demokratis, kritik terhadap undang-undang bukan bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari mekanisme koreksi. Jika terdapat norma yang dipandang tidak proporsional atau menimbulkan ketidakpastian, mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi jalan konstitusional.<\/p>\n<p>Uji materi dapat memperjelas batas tafsir \u201cpenghalang yang sah\u201d, sekaligus menilai apakah ancaman pidana yang dirumuskan telah sejalan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan nilai dasar konstitusi.<\/p>\n<p>Diskursus publik yang sehat juga penting agar pembaruan hukum pidana tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Menjaga_Keseimbangan\"><\/span>Menjaga Keseimbangan<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>KUHP baru adalah capaian besar bangsa ini. Namun kebesaran itu justru menuntut keterbukaan terhadap evaluasi.<\/p>\n<p>Pasal 402\u2013403 menghadirkan pertanyaan mendasar: sampai di mana negara boleh mengkriminalisasi pelanggaran dalam perkawinan? Apakah semua pelanggaran prosedural layak dipidana, atau cukup diselesaikan melalui sanksi administratif dan perdata?<\/p>\n<p>Menjaga institusi keluarga adalah tujuan mulia. Tetapi cara menjaganya harus selaras dengan logika hukum yang rasional dan rasa keadilan publik.<\/p>\n<p>Jika hukum ingin dihormati, ia harus mampu menjawab kegelisahan masyarakat dengan argumentasi yang jernih dan proporsional. Sebab hukum yang kuat bukanlah hukum yang paling keras, melainkan hukum yang paling adil. (emha)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta|PPMIndonesia.com&#8211; Awal tahun 2026 menjadi momentum penting dalam&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":16685,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Penulis; emha | Editor: asyary","footnotes":""},"categories":[208,29],"tags":[2758,2757],"newstopic":[],"class_list":["post-16684","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-opini","tag-nikah-sirikuhp","tag-perkawinan"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP - ppmindonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP - ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jakarta|PPMIndonesia.com&#8211; Awal tahun 2026 menjadi momentum penting dalam...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-11T09:52:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-11T09:52:51+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1376\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"768\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\"},\"headline\":\"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP\",\"datePublished\":\"2026-02-11T09:52:10+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-11T09:52:51+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/\"},\"wordCount\":783,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/KUHP.jpg\",\"keywords\":[\"nikah siri\\\\kuhp\",\"perkawinan\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Opini\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/\",\"name\":\"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP - ppmindonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/KUHP.jpg\",\"datePublished\":\"2026-02-11T09:52:10+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-11T09:52:51+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/KUHP.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/KUHP.jpg\",\"width\":1376,\"height\":768},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/11\\\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"name\":\"ppm\",\"description\":\"The Center for People Participation\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\",\"name\":\"ppm\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"width\":572,\"height\":141,\"caption\":\"ppm\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\",\"name\":\"Redaksi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/ppmindonesia.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/author\\\/redaksi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP - ppmindonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP - ppmindonesia","og_description":"Jakarta|PPMIndonesia.com&#8211; Awal tahun 2026 menjadi momentum penting dalam...","og_url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/","og_site_name":"ppmindonesia","article_published_time":"2026-02-11T09:52:10+00:00","article_modified_time":"2026-02-11T09:52:51+00:00","og_image":[{"width":1376,"height":768,"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/"},"author":{"name":"Redaksi","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c"},"headline":"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP","datePublished":"2026-02-11T09:52:10+00:00","dateModified":"2026-02-11T09:52:51+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/"},"wordCount":783,"publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg","keywords":["nikah siri\\kuhp","perkawinan"],"articleSection":["Berita","Opini"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/","name":"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP - ppmindonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg","datePublished":"2026-02-11T09:52:10+00:00","dateModified":"2026-02-11T09:52:51+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#primaryimage","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg","width":1376,"height":768},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/11\/kriminalisasi-perkawinan-telaah-kritis-terhadap-pasal-402-403-kuhp\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ppmindonesia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Kriminalisasi Perkawinan? Telaah Kritis terhadap Pasal 402\u2013403 KUHP"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","name":"ppm","description":"The Center for People Participation","publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization","name":"ppm","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","width":572,"height":141,"caption":"ppm"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c","name":"Redaksi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi"},"sameAs":["http:\/\/ppmindonesia.com"],"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-200x112.jpg",200,112,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Jakarta|PPMIndonesia.com&#8211; Awal tahun 2026 menjadi momentum penting dalam...","rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"landscape":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"portraits":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-80x80.jpg",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-180x130.jpg",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-350x220.jpg",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-700x400.jpg",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP.jpg",1376,768,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/KUHP-200x112.jpg",200,112,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/berita\/\" rel=\"category tag\">Berita<\/a> <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/opini\/\" rel=\"category tag\">Opini<\/a>","rttpg_excerpt":"Jakarta|PPMIndonesia.com&#8211; Awal tahun 2026 menjadi momentum penting dalam...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16684"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16684\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16687,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16684\/revisions\/16687"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16685"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16684"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=16684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}