{"id":16700,"date":"2026-02-12T10:12:22","date_gmt":"2026-02-12T10:12:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?p=16700"},"modified":"2026-02-12T10:13:47","modified_gmt":"2026-02-12T10:13:47","slug":"negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/","title":{"rendered":"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius"},"content":{"rendered":"<p><strong>Jakarta-PPMIndonesia.com-<\/strong> Awal 2026 menjadi tonggak baru dalam sejarah hukum Indonesia. <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/\">Kitab Undang-Undang Hukum Pidan<\/a>a (KUHP) nasional resmi berlaku, menggantikan warisan kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad. Ia dipuji sebagai simbol kedaulatan hukum dan kematangan bangsa dalam merumuskan sistem pidananya sendiri.<\/p>\n<p>Namun setiap pembaruan hukum selalu membawa ruang diskusi. Salah satu yang kini mengundang perhatian publik adalah Pasal 402\u2013403 KUHP, yang mengatur pemidanaan terhadap perkawinan yang dilakukan dengan adanya \u201cpenghalang yang sah\u201d menurut peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<p>Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: dalam negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana kita memaknai pemidanaan terhadap praktik perkawinan tertentu? Apakah ini bentuk penertiban hukum, ataukah berpotensi dipersepsi sebagai kriminalisasi pernikahan?<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#Negara_dan_Dimensi_Ketuhanan\" >Negara dan Dimensi Ketuhanan<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#Pasal_402%E2%80%93403_dalam_Sorotan\" >Pasal 402\u2013403 dalam Sorotan<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#Soal_Proporsionalitas_dan_Persepsi_Publik\" >Soal Proporsionalitas dan Persepsi Publik<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#Batas_Intervensi_Negara\" >Batas Intervensi Negara<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#Ruang_Dialog_Konstitusional\" >Ruang Dialog Konstitusional<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#Pertanyaan_yang_Perlu_Dijawab\" >Pertanyaan yang Perlu Dijawab<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Negara_dan_Dimensi_Ketuhanan\"><\/span>Negara dan Dimensi Ketuhanan<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Indonesia bukan negara sekuler murni, tetapi juga bukan negara agama. Konstitusi menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dilepaskan dari nilai-nilai spiritual.<\/p>\n<p>Dalam konteks itu, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia bukan sekadar institusi hukum, tetapi juga institusi moral dan religius. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan jalan menjaga kehormatan. Dalam agama-agama lain pun, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral.<\/p>\n<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahkan menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sementara pencatatan menjadi kewajiban administratif negara.<\/p>\n<p>Di sinilah muncul titik temu sekaligus potensi ketegangan antara hukum agama dan hukum negara.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pasal_402%E2%80%93403_dalam_Sorotan\"><\/span>Pasal 402\u2013403 dalam Sorotan<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pasal 402 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui terdapat penghalang yang sah dapat dipidana dengan ancaman penjara hingga 4 tahun 6 bulan. Jika penghalang itu disembunyikan, ancaman pidananya dapat mencapai 6 tahun.<\/p>\n<p>Penjelasan pasal merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan. Dalam praktiknya, norma ini sering dikaitkan dengan kasus poligami tanpa izin pengadilan atau pelanggaran syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang.<\/p>\n<p>Dari perspektif negara, norma ini memiliki tujuan yang jelas: melindungi hak-hak perempuan dan anak, mencegah praktik manipulatif, serta memastikan kepastian hukum dalam institusi keluarga.<\/p>\n<p>Namun di tengah masyarakat yang religius, muncul kegelisahan ketika pelanggaran prosedural dalam perkawinan diposisikan sebagai tindak pidana dengan ancaman yang cukup berat.<\/p>\n<p>Apakah semua bentuk pelanggaran administratif layak diselesaikan melalui instrumen pidana?<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Soal_Proporsionalitas_dan_Persepsi_Publik\"><\/span>Soal Proporsionalitas dan Persepsi Publik<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Hukum pidana adalah instrumen paling keras dalam sistem hukum. Ia membatasi kebebasan seseorang melalui ancaman penjara. Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas: seberapa besar dampak sosial suatu perbuatan sehingga layak dipidana?<\/p>\n<p>Perdebatan semakin menguat ketika pasal ini dibandingkan dengan ketentuan lain dalam KUHP, seperti delik zina yang ancamannya lebih ringan dan bersifat delik aduan.<\/p>\n<p>Perbandingan ini memunculkan kesan paradoks di mata sebagian masyarakat: hubungan yang dilegalkan secara agama tetapi tidak memenuhi prosedur administratif tertentu dapat diancam pidana lebih berat daripada hubungan tanpa ikatan.<\/p>\n<p>Terlepas dari niat pembentuk undang-undang untuk melindungi pihak yang rentan, persepsi publik tetap menjadi faktor penting. Hukum yang baik bukan hanya yang benar secara normatif, tetapi juga yang dipahami sebagai adil.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Batas_Intervensi_Negara\"><\/span>Batas Intervensi Negara<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Negara memiliki kewenangan untuk mengatur administrasi perkawinan. Negara juga bertanggung jawab melindungi warga dari praktik yang merugikan, termasuk dalam konteks poligami yang tidak memenuhi syarat hukum.<\/p>\n<p>Namun intervensi negara melalui hukum pidana harus ditempatkan secara hati-hati, terutama ketika menyentuh wilayah yang oleh masyarakat dipandang sebagai ranah ibadah.<\/p>\n<p>Apabila tidak dijelaskan secara tegas batas-batasnya, frasa \u201cpenghalang yang sah\u201d berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakpastian hukum. Di sinilah pentingnya kejelasan norma dan konsistensi penegakan.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ruang_Dialog_Konstitusional\"><\/span>Ruang Dialog Konstitusional<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dalam negara hukum demokratis, perbedaan pandangan terhadap undang-undang bukanlah bentuk pembangkangan. Ia adalah bagian dari dinamika konstitusional.<\/p>\n<p>Jika terdapat norma yang dipandang tidak proporsional atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan, mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi menjadi saluran resmi untuk mengujinya.<\/p>\n<p>Lebih dari itu, diskursus publik yang sehat juga diperlukan. Pembaruan KUHP adalah proyek besar bangsa ini. Ia tidak boleh berhenti pada kebanggaan simbolik, tetapi harus terus disempurnakan agar selaras dengan rasa keadilan masyarakat.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pertanyaan_yang_Perlu_Dijawab\"><\/span>Pertanyaan yang Perlu Dijawab<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pasal 402\u2013403 KUHP mengingatkan kita pada satu pertanyaan serius: bagaimana negara berketuhanan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai religius?<\/p>\n<p>Tujuan melindungi hak perempuan dan anak tentu tidak boleh diabaikan. Namun cara mencapainya harus tetap mempertimbangkan proporsionalitas dan sensitivitas sosial.<\/p>\n<p>Jika hukum dipersepsi menjauh dari nilai moral yang hidup di tengah masyarakat, kepercayaan publik bisa terkikis. Sebaliknya, jika hukum mampu menjembatani kepastian administrasi dengan rasa keadilan moral, ia akan semakin dihormati.<\/p>\n<p>Pada akhirnya, hukum bukan hanya soal ancaman pidana. Ia adalah cerminan arah moral bangsa. Dan dalam negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, pertanyaan tentang keseimbangan itu bukanlah hal kecil\u2014melainkan fondasi bagi tegaknya keadilan itu sendiri. (acank)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta-PPMIndonesia.com- Awal 2026 menjadi tonggak baru dalam sejarah&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":16701,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Penulis:acank| Editor: asyray","footnotes":""},"categories":[208,29],"tags":[2767,2766,2753,2754,2712],"newstopic":[],"class_list":["post-16700","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-opini","tag-kitab-undang-undang-hukum-pidana","tag-kriminalisasi-perkawinan","tag-kuhp-2026","tag-nikah-siri","tag-pernikahan"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius - ppmindonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius - ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jakarta-PPMIndonesia.com- Awal 2026 menjadi tonggak baru dalam sejarah...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ppmindonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-12T10:12:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-12T10:13:47+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1344\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"768\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\"},\"headline\":\"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius\",\"datePublished\":\"2026-02-12T10:12:22+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-12T10:13:47+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/\"},\"wordCount\":725,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/kriminalisasipernikahan.png\",\"keywords\":[\"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana\",\"kriminalisasi perkawinan\",\"kuhp 2026\",\"nikah siri\",\"pernikahan\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Opini\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/\",\"name\":\"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius - ppmindonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/kriminalisasipernikahan.png\",\"datePublished\":\"2026-02-12T10:12:22+00:00\",\"dateModified\":\"2026-02-12T10:13:47+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/kriminalisasipernikahan.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/02\\\/kriminalisasipernikahan.png\",\"width\":1344,\"height\":768},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/2026\\\/02\\\/12\\\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"name\":\"ppm\",\"description\":\"The Center for People Participation\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#organization\",\"name\":\"ppm\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/05\\\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png\",\"width\":572,\"height\":141,\"caption\":\"ppm\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c\",\"name\":\"Redaksi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/ppmindonesia.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/ppmindonesia.com\\\/index.php\\\/author\\\/redaksi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius - ppmindonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius - ppmindonesia","og_description":"Jakarta-PPMIndonesia.com- Awal 2026 menjadi tonggak baru dalam sejarah...","og_url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/","og_site_name":"ppmindonesia","article_published_time":"2026-02-12T10:12:22+00:00","article_modified_time":"2026-02-12T10:13:47+00:00","og_image":[{"width":1344,"height":768,"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Redaksi","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/"},"author":{"name":"Redaksi","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c"},"headline":"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius","datePublished":"2026-02-12T10:12:22+00:00","dateModified":"2026-02-12T10:13:47+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/"},"wordCount":725,"publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png","keywords":["Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","kriminalisasi perkawinan","kuhp 2026","nikah siri","pernikahan"],"articleSection":["Berita","Opini"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/","name":"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius - ppmindonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png","datePublished":"2026-02-12T10:12:22+00:00","dateModified":"2026-02-12T10:13:47+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#primaryimage","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png","width":1344,"height":768},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/2026\/02\/12\/negara-berketuhanan-dan-kriminalisasi-pernikahan-sebuah-pertanyaan-serius\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ppmindonesia.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Negara Berketuhanan dan Kriminalisasi Pernikahan: Sebuah Pertanyaan Serius"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#website","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","name":"ppm","description":"The Center for People Participation","publisher":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ppmindonesia.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#organization","name":"ppm","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","contentUrl":"https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/cropped-Hiring___2_-removebg-preview.png","width":572,"height":141,"caption":"ppm"},"image":{"@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ppmindonesia.com\/#\/schema\/person\/d111b654829f14d51fe25661c2bcb08c","name":"Redaksi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51a7d9925fce8500665e7cbe6ef4490beafdd31309526c2f30d6556cbb89ce6e?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi"},"sameAs":["http:\/\/ppmindonesia.com"],"url":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"}]}},"uagb_featured_image_src":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-80x80.png",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-180x130.png",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-350x220.png",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-700x400.png",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-200x114.png",200,114,true]},"uagb_author_info":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Jakarta-PPMIndonesia.com- Awal 2026 menjadi tonggak baru dalam sejarah...","rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"landscape":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"portraits":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-80x80.png",80,80,true],"medium":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-180x130.png",180,130,true],"medium_large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-350x220.png",350,220,true],"large":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-700x400.png",680,389,true],"1536x1536":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"2048x2048":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan.png",1344,768,false],"depicter-thumbnail":["https:\/\/ppmindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kriminalisasipernikahan-200x114.png",200,114,true]},"rttpg_author":{"display_name":"Redaksi","author_link":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/author\/redaksi\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/berita\/\" rel=\"category tag\">Berita<\/a> <a href=\"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/category\/opini\/\" rel=\"category tag\">Opini<\/a>","rttpg_excerpt":"Jakarta-PPMIndonesia.com- Awal 2026 menjadi tonggak baru dalam sejarah...","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16700"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16703,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16700\/revisions\/16703"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16701"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16700"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/ppmindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=16700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}