ppmindonesia.com, Jakarta – Penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras sering dianggap sebagai solusi utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum cukup memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan petani. Kenaikan HPP hanya akan memberi keuntungan sementara jika tidak diiringi dengan langkah konkret untuk mengatasi akar masalah yang dihadapi petani, seperti tingginya biaya produksi, rendahnya akses terhadap teknologi, dan ketimpangan dalam rantai distribusi hasil panen.
HPP Bukan Jawaban Tunggal
Penetapan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram oleh Badan Pangan Nasional pada awal 2025 disambut beragam oleh petani. Bagi sebagian petani, kebijakan ini memberikan secercah harapan, namun bagi petani penggarap atau mereka yang menyewa lahan, angka tersebut masih jauh dari layak.
Biaya produksi pertanian yang terus meningkat, mulai dari harga benih, pupuk, obat-obatan, hingga BBM untuk irigasi, membuat margin keuntungan yang didapat menjadi sangat tipis.
Lebih dari itu, kenaikan HPP tidak otomatis menutup celah yang dimanfaatkan oleh tengkulak. Para pedagang sering membeli gabah petani dengan harga jauh di bawah HPP, memanfaatkan kelemahan akses petani terhadap pasar yang lebih luas. Situasi ini membuat petani tetap berada dalam posisi lemah, terjebak dalam lingkaran ketidakadilan.
Masalah Utama yang Harus Ditangani
Untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah harus menangani masalah fundamental yang selama ini menjadi penghalang:
1.Tingginya Biaya Produksi
Biaya produksi yang mencapai 74% dari total pendapatan petani menjadi kendala utama. Kenaikan harga pupuk dan BBM menjadi beban berat yang tak bisa ditanggung petani kecil. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan menekan harga input pertanian lainnya agar petani bisa berproduksi dengan lebih efisien.
2.Rendahnya Produktivitas
Produktivitas lahan di Indonesia masih stagnan di kisaran 6 ton gabah kering panen (GKP) per hektare. Angka ini kalah jauh dibandingkan negara lain yang telah menerapkan teknologi pertanian modern. Kurangnya pendampingan teknis dan minimnya infrastruktur pendukung seperti irigasi menjadi faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani.
3. Ketimpangan Pasar
Petani sering kali tidak memiliki akses langsung ke pasar, sehingga mereka harus menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang merugikan. Ketimpangan ini membuat mereka tidak bisa menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
4.Minimnya Jaminan dan Dukungan
Saat terjadi gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama, petani sering kali dibiarkan menanggung kerugian sendiri. Tidak adanya jaminan asuransi pertanian yang memadai membuat petani rentan jatuh ke dalam kemiskinan.
Langkah Konkret yang Harus Dilakukan Pemerintah
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah harus melakukan tindakan yang lebih konkret, melampaui sekadar penyesuaian HPP. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:
1.Pengurangan Biaya Produksi
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau dan distribusi yang tepat sasaran. Selain itu, investasi dalam teknologi hemat energi untuk irigasi, seperti pompa tenaga surya, dapat membantu petani mengurangi ketergantungan pada BBM.
2. Modernisasi Pertanian
Pemerintah harus mendorong adopsi teknologi pertanian modern, seperti penggunaan benih unggul, alat tanam otomatis, dan sistem irigasi pintar. Pelatihan dan pendampingan teknis harus diberikan secara berkelanjutan agar petani dapat memanfaatkan teknologi ini dengan maksimal.
3.Penguatan Peran Bulog
Perum Bulog harus diperkuat perannya dalam menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak. Selain itu, pembangunan gudang penyimpanan yang memadai di daerah pedesaan dapat membantu petani menyimpan hasil panen mereka sambil menunggu harga pasar yang lebih baik.
4. Peningkatan Infrastruktur
Pemerintah harus membangun infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi yang efisien, jalan akses ke lahan pertanian, dan fasilitas pascapanen. Infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi.
5.Penerapan Asuransi Pertanian
Pemerintah harus memperluas cakupan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam atau serangan hama. Jaminan ini akan memberikan rasa aman kepada petani untuk terus berproduksi tanpa rasa takut.
6.Reformasi Rantai Distribusi
Regulasi yang mengatur distribusi hasil panen perlu diperkuat untuk melindungi petani dari praktik tengkulak yang merugikan. Selain itu, pengembangan platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau pelaku usaha dapat memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang.
Kesejahteraan petani tidak akan terwujud hanya dengan kebijakan HPP. Pemerintah harus mengambil langkah yang lebih terintegrasi untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan memastikan keadilan dalam rantai distribusi.
Dengan pendekatan yang lebih konkret dan menyeluruh, petani tidak hanya akan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat sesuai peran penting mereka dalam perekonomian bangsa.(asyary)
