”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.(QS. Ar-Ra’d [13]: 11)
JAKARTA.PPMIndonesia.com- Kemiskinan sering dipahami sebagai persoalan kekurangan harta. Ukurannya adalah pendapatan, kepemilikan aset, atau kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal, dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang hidup di wilayah kaya sumber daya alam tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, tidak sedikit negara yang miskin sumber daya justru mampu menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.
Fenomena ini menunjukkan bahwa akar persoalan kemiskinan tidak selalu terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi sering kali bersumber dari cara berpikir, budaya, dan paradigma masyarakat. Inilah yang oleh banyak ilmuwan sosial disebut sebagai kemiskinan kultural.
Dalam perspektif Pusat Peranserta Masyarakat (PP), kemiskinan kultural merupakan tantangan besar pembangunan bangsa. Karena itu, solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya berupa bantuan sosial atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan melalui pemberdayaan masyarak yang membangun kesadaran, kemampuan, dan kemandirian.
Ketika Kemiskinan Menjadi Budaya
Kemiskinan kultural bukan berarti menyalahkan orang miskin atas kondisi yang mereka alami. Sebaliknya, konsep ini mengajak kita melihat bahwa kemiskinan sering kali dipengaruhi oleh budaya, sistem, dan pola pikir yang diwariskan secara turun-temurun.
- Kemiskinan kultural ditandai oleh beberapa gejala, antara lain:
- Rendahnya kepercayaan diri untuk berkembang;
- Ketergantungan pada bantuan pihak lain;Minimnya budaya inovasi dan kewirausahaan;
- Lemahnya etos kerja produktif;
- serta sikap pasrah yang tidak disertai ikhtiar untuk mengubah keadaan.
Akibatnya, masyarakat kehilangan daya dorong untuk memanfaatkan potensi yang sebenarnya mereka miliki.
Padahal Allah SWT telah menganugerahkan kepada setiap manusia akal, kemampuan belajar, dan kesempatan untuk berkembang. Kemiskinan tidak boleh dipandang sebagai takdir yang membelenggu, melainkan sebagai tantangan yang harus dihadapi melalui ilmu, kerja keras, dan kerja sama.
Pemberdayaan: Mengubah Objek Menjadi Subjek
Bagi PPM, pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi mengubah posisi masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.
Selama bertahun-tahun, banyak program pembangunan lebih menekankan pada distribusi bantuan. Pendekatan ini memang dapat mengurangi beban masyarakat dalam jangka pendek, tetapi sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan.
Pemberdayaan menawarkan pendekatan yang berbeda.
Pemberdayaan berarti membangun kemampuan masyarakat agar mampu: mengenali potensi dirinya;
- Mengelola sumber daya yang dimiliki;
- Mengambil keputusan secara mandiri;
- Membangun usaha produktif;
- Memperkuat kelembagaan sosial di tingkat komunitas.
Dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi mampu menjadi pelaku utama pembangunan.
Kekhalifahan: Landasan Teologis Pemberdayaan
Dalam Al-Qur’an, manusia diberi amanah sebagai khalifah fil ardh, yaitu wakil Allah di bumi.
Allah SWT berfirman:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’”(QS. Al-Baqarah [2]: 30)
Konsep khalifah mengandung makna bahwa manusia diberi mandat untuk memakmurkan bumi, mengelola sumber daya secara adil, menjaga keseimbangan alam, dan membangun kesejahteraan bersama.
Karena itu, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan bagian dari pelaksanaan amanah kekhalifahan.
Orang yang memberdayakan sesama sesungguhnya sedang menjalankan tugas sucinya sebagai khalifah.
Pendapat Tokoh
Paulo Freire: Pendidikan sebagai Pembebasan
Pendidik asal Brasil, Paulo Freire, menyatakan bahwa pemberdayaan dimulai ketika masyarakat mampu menyadari kondisi yang mereka hadapi dan menjadi pelaku perubahan atas kehidupannya sendiri.
Menurut Freire:
“Tidak ada seorang pun yang membebaskan orang lain; manusia membebaskan dirinya melalui kerja sama.”
Pandangan ini sejalan dengan filosofi PPM bahwa masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai penerima belas kasihan, tetapi sebagai mitra dalam membangun perubahan.
Prof. Kuntowijoyo: Agama Harus Melahirkan Transformasi
Cendekiawan Muslim Prof. Kuntowijoyo melalui konsep Ilmu Sosial Profetik menegaskan bahwa agama memiliki tiga misi besar:
- Humanisasi, memanusiakan manusia;
- Liberasi, membebaskan dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan;
- Transendensi, menghubungkan seluruh aktivitas dengan nilai-nilai ketuhanan.
Dalam perspektif ini, pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari misi profetik Islam.
Prof. M. Dawam Rahardjo: Pembangunan Berbasis Rakyat
Ekonom Muslim Prof. M. Dawam Rahardjo menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus bertumpu pada ekonomi rakyat.
Menurutnya, masyarakat harus diberi akses terhadap modal, pendidikan, teknologi, dan kelembagaan agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi.
Gagasan tersebut sejalan dengan pendekatan pemberdayaan yang dikembangkan PPM.
Qaryah Thayyibah: Model Pemberdayaan Berbasis Komunitas
Sebagai implementasi dari Teologi Pemberdayaan, PPM mengembangkan konsep **Qaryah Thayyibah**, yaitu komunitas yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, partisipasi masyarakat, dan kemandirian ekonomi.
Qaryah Thayyibah bukan hanya desa yang religius, tetapi desa yang mampu menghadirkan keseimbangan antara:
- Spiritualitas dan produktivitas;
- Ekonomi dan keadilan;
- Pembangunan dan kelestarian lingkungan;
- Kepemimpinan dan partisipasi warga.
Dalam konsep ini, masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan umat, koperasi menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat, pendidikan menjadi sarana kaderisasi, dan gotong royong menjadi budaya yang mengikat kehidupan masyarakat.
Dari Bantuan Menuju Kemandirian
PPM meyakini bahwa bantuan tetap diperlukan dalam situasi darurat. Namun, bantuan yang tidak diikuti proses pemberdayaan dapat melahirkan ketergantungan.
Karena itu, paradigma pembangunan harus bergeser:
dari charity menuju capacity building;
dari belas kasihan menuju kemitraan;
dari ketergantungan menuju kemandirian;
dari objek pembangunan menuju *subjek perubahan.
Inilah hakikat pemberdayaan.
Pemberdayaan sebagai Gerakan Peradaban
Pemberdayaan bukan sekadar program ekonomi, melainkan gerakan membangun peradaban.
Peradaban yang kuat lahir dari masyarakat yang:
- Percaya pada kemampuannya sendiri;
- Memiliki etos kerja yang tinggi;
- ampu bekerja sama;
- Menjunjung keadilan;
- dan menjadikan agama sebagai energi perubahan.
Di sinilah PPM menempatkan pemberdayaan sebagai bagian dari dakwah bil hal—dakwah yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Saatnya Memerdekakan Masyarakat
Kemiskinan kultural tidak dapat diputus hanya dengan pertumbuhan ekonomi atau bantuan sosial.
Yang lebih mendasar adalah membangun kesadaran baru, paradigma baru, dan budaya baru yang menumbuhkan keberanian untuk berubah.
Pemberdayaan adalah proses memerdekakan manusia dari rasa tidak berdaya, dari ketergantungan, dan dari keyakinan bahwa nasib tidak dapat diubah.
Sebagaimana ditegaskan Al-Qur’an, perubahan dimulai dari diri sendiri, kemudian meluas menjadi perubahan keluarga, komunitas, desa, hingga bangsa.
Inilah jalan yang ditempuh **Pusat Peranserta Masyarakat (PPM)**: membangun masyarakat yang sadar akan potensi dirinya, kuat dalam nilai-nilai spiritual, mandiri dalam ekonomi, adil dalam kehidupan sosial, dan harmonis dengan lingkungan.
Karena sesungguhnya, pemberdayaan bukan sekadar metode pembangunan, melainkan jalan menuju lahirnya Qaryah Thayyibah dan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—negeri yang baik, makmur, berkeadilan, dan mendapat limpahan rahmat Allah SWT.(
