Scroll untuk baca artikel
BeritaHikmah

Harta, Kerja, dan Kemaslahatan: Fondasi Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Qur’ani

6
×

Harta, Kerja, dan Kemaslahatan: Fondasi Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Qur’ani

Share this article

Kajian Syahida quran bil quran. Oleh: syahida

Ekonomi yang kuat tidak hanya dibangun oleh besarnya kekayaan dan tingginya aktivitas produksi, tetapi juga oleh kejujuran dalam bekerja, amanah dalam mengelola harta, keadilan dalam distribusi, dan kepedulian terhadap kemaslahatan bersama. Al-Qur’an memberikan panduan agar harta menjadi sarana kehidupan, kerja menjadi jalan pengabdian, dan kegiatan ekonomi membawa manfaat bagi masyarakat.

ppmindonesia.com| Kajian Syahida Qur’an bil Qur’an

Ekonomi Bukan Sekadar Mengumpulkan Kekayaan

Dalam kehidupan masyarakat, ekonomi sering kali diukur melalui pendapatan, kepemilikan aset, pertumbuhan usaha, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Ukuran tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Sebuah masyarakat mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi masih menyimpan persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan kesempatan, dan lemahnya akses terhadap sumber daya produktif. Sebagian orang mampu mengembangkan kekayaan, sementara sebagian lainnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Al-Qur’an mengajak manusia memandang ekonomi secara lebih menyeluruh. Harta bukan sekadar sesuatu yang dikumpulkan, melainkan amanah yang harus dikelola. Kerja bukan hanya aktivitas mencari penghasilan, tetapi juga bagian dari ikhtiar manusia menjalankan tanggung jawab kehidupan. Sementara itu, kemaslahatan menjadi arah agar aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat.

Dalam perspektif ini, ekonomi Qur’ani berdiri di atas tiga fondasi yang saling berhubungan: harta yang dikelola secara amanah, kerja yang dilakukan secara halal dan produktif, serta kemaslahatan yang diwujudkan melalui keadilan dan kepedulian sosial.

Harta adalah Amanah, Bukan Kekuasaan Tanpa Batas

Al-Qur’an mengingatkan bahwa manusia tidak boleh memandang harta semata-mata sebagai hasil kepemilikan pribadi yang bebas digunakan tanpa tanggung jawab. Harta juga mengandung dimensi amanah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Allah berfirman:

QS. Al-Hadid [57]: 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

Artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah).”

Ayat ini menghubungkan keimanan dengan tanggung jawab terhadap harta. Ungkapan mimma ja‘alakum mustakhlafina fihi mengingatkan bahwa manusia diberi kepercayaan untuk mengelola apa yang berada dalam penguasaannya.

Manusia boleh bekerja, memiliki harta, membangun usaha, dan menikmati hasil jerih payahnya. Namun, kepemilikan tidak boleh menjadi alasan untuk melupakan hak orang lain atau menggunakan kekayaan secara sewenang-wenang.

Prinsip amanah ini berlaku dalam berbagai lingkup kehidupan. Dalam keluarga, harta harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan masa depan anggota keluarga. Dalam usaha, modal dan keuntungan harus diperoleh melalui cara yang benar. Dalam lembaga sosial, dana masyarakat harus digunakan sesuai tujuan. Dalam pemerintahan, anggaran publik harus dikelola untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan harta bukan hanya seberapa banyak kekayaan yang terkumpul, melainkan juga seberapa bertanggung jawab kekayaan tersebut diperoleh dan dimanfaatkan.

Kerja adalah Jalan Ikhtiar dan Mencari Karunia Allah

Harta tidak dapat dilepaskan dari kerja. Al-Qur’an memberikan penghargaan terhadap usaha manusia dan mendorong aktivitas produktif sebagai bagian dari kehidupan.

Allah SWT berfirman:

QS. An-Najm [53]: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya:

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

Ayat ini menegaskan nilai ikhtiar. Manusia didorong untuk berusaha, mengembangkan kemampuan, dan tidak menyerahkan kehidupannya kepada sikap pasif.

Namun, ayat ini tidak boleh dimaknai bahwa setiap kemiskinan pasti disebabkan oleh kurangnya usaha. Kenyataan sosial menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, akses modal, bencana, dan ketimpangan struktur ekonomi juga dapat memengaruhi kehidupan seseorang.

Karena itu, semangat ikhtiar harus disertai upaya menciptakan kesempatan yang adil. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap pendidikan, keterampilan, pekerjaan, teknologi, dan sumber daya produktif agar usaha mereka dapat berkembang.

Al-Qur’an juga mengajarkan agar manusia aktif mencari karunia Allah setelah menunaikan ibadah.

QS. Al-Jumu’ah [62]: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Ayat ini menggambarkan keseimbangan antara ibadah dan aktivitas kehidupan. Setelah menunaikan salat Jumat, umat diperintahkan untuk kembali beraktivitas dan mencari karunia Allah.

Mencari rezeki melalui perdagangan, pertanian, perikanan, industri, jasa, pendidikan, dan berbagai pekerjaan produktif merupakan bagian dari ikhtiar manusia. Aktivitas ekonomi tidak harus dipertentangkan dengan kehidupan spiritual. Justru, pekerjaan yang halal, jujur, dan bermanfaat dapat menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah.

Kerja dalam perspektif Qur’ani bukan hanya soal mendapatkan upah, tetapi juga menjalankan tanggung jawab, menghasilkan manfaat, dan menjaga martabat manusia.

Harta Harus Diperoleh dengan Cara yang Benar

Kerja dan aktivitas ekonomi hanya akan melahirkan kebaikan apabila dijalankan dengan kejujuran. Al-Qur’an melarang manusia mengambil harta orang lain melalui cara yang batil.

Allah SWT berfirman:

QS. An-Nisa’ [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini memberikan prinsip mendasar dalam kegiatan ekonomi: transaksi harus dilakukan secara benar dan tidak menjadi sarana merampas hak pihak lain.

Perdagangan yang sehat membutuhkan kejujuran, keterbukaan informasi, kesepakatan yang sah, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Kerelaan dalam transaksi juga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk praktik yang dilarang atau merugikan secara tidak sah.

Prinsip ini sangat relevan dengan persoalan ekonomi masa kini, seperti penipuan konsumen, manipulasi harga, korupsi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan dana, pemalsuan transaksi, dan praktik usaha yang mengeksploitasi kelemahan pihak lain.

Ekonomi yang kuat tidak mungkin dibangun di atas ketidakjujuran. Keuntungan yang diperoleh melalui penindasan dan pengambilan hak orang lain mungkin menghasilkan kekayaan bagi sebagian pihak, tetapi merusak kepercayaan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, etika ekonomi harus hadir sejak proses memperoleh modal, menjalankan produksi, melakukan transaksi, hingga membagikan hasil usaha.

Kekayaan Harus Menghasilkan Kemaslahatan

Al-Qur’an tidak melarang manusia menjadi kaya atau mengembangkan usaha. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana kekayaan digunakan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh kehidupan bersama.

Dalam pembahasan mengenai harta fai’, Allah SWT memberikan pesan tentang distribusi kekayaan.

QS. Al-Hasyr [59]: 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat ini berada dalam konteks pengaturan pembagian harta fai’, sehingga ketentuan khususnya harus dipahami sesuai konteks hukum tersebut. Namun, pesan distribusi yang terkandung di dalamnya memberikan pelajaran penting bagi kehidupan ekonomi.

Kekayaan tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki modal dan kekuasaan, sementara sebagian besar masyarakat tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang.

Pesan ini bukan berarti Islam menuntut semua orang memiliki kekayaan yang sama atau meniadakan hak kepemilikan pribadi. Islam mengakui kepemilikan dan usaha, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan, pemenuhan hak, dan tanggung jawab sosial.

Dalam kehidupan ekonomi, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui kesempatan usaha yang terbuka, perlindungan terhadap pekerja, penguatan UMKM, koperasi, akses pendidikan, dan kebijakan yang memperhatikan kelompok rentan.

Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila manfaatnya dapat dirasakan secara luas, bukan hanya tercermin dalam peningkatan kekayaan sebagian kecil masyarakat.

Kepedulian Sosial sebagai Bagian dari Ekonomi Qur’ani

Ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan tidak boleh mengabaikan fakir, miskin, anak yatim, dan kelompok yang menghadapi kesulitan hidup. Al-Qur’an menempatkan kepedulian terhadap mereka sebagai bagian dari kebajikan.

Allah SWT berfirman:

QS. Al-Baqarah [2]: 177

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya:

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa kebajikan tidak berhenti pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga tercermin dalam kepedulian terhadap sesama.

Memberikan harta yang dicintai mengajarkan bahwa kepedulian bukan sekadar membagikan sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan. Ia merupakan kesediaan untuk berbagi dan mengakui bahwa kehidupan orang lain juga menjadi bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam kehidupan sosial, nilai ini diwujudkan melalui zakat sesuai ketentuannya, infak, sedekah, bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, dukungan pendidikan, dan berbagai bentuk kepedulian yang bermanfaat.

Namun, kepedulian sosial tidak harus berhenti pada bantuan sesaat. Bantuan dapat menjadi penyangga kehidupan, sementara pendidikan, keterampilan, pendampingan, dan kesempatan usaha dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk memperbaiki keadaan.

Dengan demikian, kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya saling melengkapi dalam membangun kesejahteraan.

Kerja Sama dan Kekuatan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat tidak akan berkembang secara optimal apabila setiap orang berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama diperlukan untuk menggabungkan potensi, memperluas kesempatan, dan memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Al-Qur’an memberikan prinsip dasar kerja sama dalam kebajikan.

QS. Al-Ma’idah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”

Prinsip ta‘awun atau saling menolong dapat diterapkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Petani dapat bekerja sama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil panen. Pelaku UMKM dapat membangun jaringan usaha dan berbagi pengetahuan. Masyarakat dapat mengembangkan koperasi untuk memperkuat ekonomi bersama.

Kerja sama juga dapat mempertemukan masyarakat dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, pemerintah, dan organisasi sosial. Kolaborasi tersebut dapat membuka akses terhadap teknologi, pendidikan, pembiayaan, dan pasar.

Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima program. Mereka harus menjadi pelaku yang ikut merencanakan, mengelola, mengawasi, dan menikmati hasil kegiatan ekonomi.

Di sinilah pentingnya membangun kelembagaan ekonomi rakyat. Koperasi, kelompok usaha, badan usaha masyarakat, dan berbagai bentuk organisasi ekonomi lokal dapat menjadi sarana memperkuat kemampuan kolektif.

Kemandirian tidak berarti menolak bantuan atau kerja sama. Justru, kemandirian tumbuh ketika masyarakat mampu mengelola potensi dan membangun hubungan yang setara dengan pihak lain.

Amanah dan Keadilan dalam Pengelolaan Ekonomi

Kegiatan ekonomi melibatkan banyak pihak dan sumber daya. Karena itu, amanah harus menjadi dasar dalam pengelolaan harta, usaha, lembaga, dan anggaran.

Allah SWT berfirman:

QS. An-Nisa’ [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat ini memberikan landasan moral yang kuat bagi pengelolaan ekonomi. Amanah berarti melaksanakan tanggung jawab sesuai hak dan kewajiban, sedangkan keadilan berarti tidak menyalahgunakan kekuasaan atau mengambil keputusan yang merugikan pihak lain.

Dalam dunia usaha, amanah berarti memenuhi perjanjian, membayar kewajiban, menjaga kualitas produk, dan memperlakukan pekerja secara layak. Dalam koperasi, amanah berarti mengelola kekayaan anggota secara transparan. Dalam organisasi sosial, amanah berarti menggunakan dana sesuai tujuan. Dalam pemerintahan, amanah berarti mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Ekonomi yang berkeadilan membutuhkan tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi unsur penting agar sumber daya tidak disalahgunakan.

Dengan demikian, keadilan bukan hanya urusan pembagian hasil, tetapi juga menyangkut proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kekayaan.

Dari Ekonomi Individual Menuju Kemaslahatan Bersama

Apabila ayat-ayat tersebut dibaca secara saling melengkapi melalui pendekatan Qur’an bil Qur’an, terlihat hubungan yang kuat antara harta, kerja, dan kemaslahatan.

QS. Al-Hadid ayat 7 mengingatkan bahwa harta merupakan amanah. QS. An-Najm ayat 39 dan QS. Al-Jumu’ah ayat 10 menegaskan nilai ikhtiar dan aktivitas produktif. QS. An-Nisa’ ayat 29 memberikan prinsip agar harta diperoleh melalui cara yang benar. QS. Al-Baqarah ayat 177 menghubungkan kebajikan dengan kepedulian sosial. QS. Al-Hasyr ayat 7 memberikan pelajaran tentang distribusi kekayaan dalam konteks harta fai’. QS. Al-Ma’idah ayat 2 mengajarkan kerja sama, sementara QS. An-Nisa’ ayat 58 menegaskan amanah dan keadilan.

Ayat-ayat tersebut memiliki konteks masing-masing, tetapi secara bersama-sama menghadirkan kerangka etika ekonomi yang utuh.

Dari rangkaian pesan itu, dapat dirumuskan beberapa prinsip:

  1. Harta harus dikelola sebagai amanah. Kepemilikan disertai tanggung jawab moral dan sosial.
  2. Kerja harus dilakukan secara halal dan produktif. Aktivitas ekonomi menjadi jalan ikhtiar dan pengabdian.
  3. Transaksi harus menjunjung kejujuran. Tidak boleh ada pengambilan harta secara batil atau perampasan hak.
  4. Kekayaan harus memberi manfaat lebih luas. Pertumbuhan ekonomi perlu disertai perhatian terhadap keadilan dan kelompok rentan.
  5. Masyarakat perlu diperkuat melalui kerja sama. Koperasi, UMKM, dan kelembagaan ekonomi rakyat dapat menjadi sarana pemberdayaan.
  6. Kemaslahatan harus menjadi orientasi. Keberhasilan ekonomi diukur bukan hanya dari keuntungan, tetapi juga dari manfaat bagi kehidupan manusia.

Prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman bagi individu, keluarga, pelaku usaha, organisasi masyarakat, lembaga sosial, dan penyelenggara negara dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi.

Membangun Ekonomi yang Berdaya dan Berkeadilan

Harta, kerja, dan kemaslahatan merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ekonomi masyarakat menurut perspektif Al-Qur’an.

Harta memberi manusia sarana untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kehidupan. Kerja menjadi jalan untuk mengolah potensi, memperoleh rezeki, dan menghasilkan manfaat. Sementara kemaslahatan memberikan arah agar seluruh aktivitas ekonomi tidak berhenti pada kepentingan pribadi, tetapi turut memperkuat kehidupan bersama.

Bagi gerakan pemberdayaan masyarakat, pesan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berangkat dari potensi rakyat. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk bekerja, mengembangkan usaha, membangun koperasi, memperkuat kelembagaan, dan mengelola sumber daya secara mandiri.

Pada saat yang sama, kelompok yang lemah tidak boleh ditinggalkan. Kepedulian sosial, perlindungan terhadap fakir miskin, dan pemenuhan hak masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan.

Ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Qur’ani bukan semata-mata ekonomi yang menghasilkan kekayaan, melainkan ekonomi yang menjaga amanah, menghormati kerja, menegakkan keadilan, dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

Harta dikelola dengan amanah, kerja dijalankan dengan kejujuran, dan kemaslahatan diperjuangkan bersama. Itulah fondasi membangun ekonomi masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berkeadilan. Wallahu a‘lam bish-shawab.(syahida)


KAJIAN SYAHIDA | PPMINDONESIA.COM

Membaca Al-Qur’an, memahami pesan, menggerakkan pemberdayaan, membangun peradaban.

Kata kunci: Kajian Syahida, Qur’an bil Qur’an, harta sebagai amanah, etika kerja, ekonomi Qur’ani, kemaslahatan, keadilan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, ekonomi rakyat, koperasi, UMKM.

Catatan redaksi: Kutipan Arab dan terjemahan ayat perlu diperiksa kembali dengan mushaf serta terjemahan resmi Kementerian Agama RI sebelum diterbitkan. QS. Al-Hasyr ayat 7 dikutip dalam konteks pengaturan harta fai’; pesan distribusinya dalam artikel ini merupakan refleksi etis dan tidak dimaksudkan menggantikan ketentuan fikih mengenai harta tersebut.

Example 120x600