Meneguhkan persaudaraan, merawat integritas, dan membangun kepemimpinan kolektif untuk memperkuat masa depan PPM.
PPMindonesia.com | Opini
Kepercayaan adalah Fondasi Organisasi
Sebuah organisasi tidak menjadi besar semata-mata karena memiliki sejarah panjang, struktur yang luas, banyak anggota, atau tokoh-tokoh yang berpengaruh. Organisasi menjadi besar ketika orang-orang di dalamnya memiliki kepercayaan satu sama lain, merasa menjadi bagian dari perjuangan bersama, dan bersedia bekerja untuk tujuan yang lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri.
Kepercayaan merupakan modal sosial yang tidak selalu terlihat, tetapi menentukan kehidupan sebuah organisasi. Tanpa kepercayaan, struktur dapat berdiri, rapat dapat diselenggarakan, dan keputusan dapat dibuat, tetapi kerja bersama akan sulit tumbuh. Sebaliknya, ketika kepercayaan terbangun, perbedaan dapat dikelola, tanggung jawab dapat dibagi, dan berbagai potensi dapat disatukan.
Hal ini penting direnungkan oleh keluarga besar Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), terutama setelah berlangsungnya Pertemuan Nasional (PENAS) IX di Yogyakarta, 29–31 Oktober 2026, yang menetapkan kepemimpinan baru dengan format tujuh Presidium.
PENAS IX bukan hanya momentum pergantian kepemimpinan. Forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali kepercayaan, memperbarui komitmen, dan meneguhkan arah perjuangan organisasi.
Kini, tantangan PPM bukan sekadar menjalankan struktur kepengurusan baru, melainkan membangun suasana organisasi yang sehat, terbuka, dan saling percaya.
Sebab, organisasi besar tidak dibangun dengan memperbesar kepentingan, tetapi dengan memperluas kepercayaan dan pengabdian.
Organisasi Bukan Milik Orang atau Kelompok Tertentu
Salah satu ujian dalam kehidupan organisasi adalah ketika kepentingan pribadi atau kelompok mulai ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan bersama.
Organisasi yang seharusnya menjadi ruang pengabdian dapat berubah menjadi arena perebutan pengaruh, pengakuan, dan posisi. Perbedaan pandangan yang semestinya menjadi kekayaan pemikiran justru dapat berkembang menjadi kecurigaan dan pertentangan.
Padahal, organisasi dibangun bukan untuk memenuhi ambisi seseorang atau kelompok tertentu. Organisasi hadir untuk menjalankan tujuan, nilai, dan cita-cita yang telah disepakati bersama.
PPM memiliki sejarah panjang sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Sejak didirikan pada 30 Januari 1985, PPM membawa semangat peranserta masyarakat, dakwah bil hal, dan penguatan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya.
Sejarah tersebut tidak boleh dipersempit menjadi kebanggaan masa lalu atau kepemilikan kelompok tertentu. Ia merupakan warisan bersama yang harus dirawat dan dikembangkan oleh setiap generasi.
Tidak ada seorang pun yang memiliki PPM secara pribadi. Tidak ada kelompok yang berhak memonopoli sejarah dan masa depan organisasi.
Setiap kader memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai kemampuan, pengalaman, dan tanggung jawabnya. Jabatan merupakan amanah, bukan hak kepemilikan. Posisi adalah sarana pengabdian, bukan ukuran utama kemuliaan seseorang.
Ketika prinsip ini dipahami bersama, organisasi akan lebih mudah membangun kepercayaan dan menghindari konflik yang tidak produktif.
Kepercayaan Tidak Lahir dari Jabatan, tetapi dari Keteladanan
Jabatan dapat memberikan kewenangan formal, tetapi tidak otomatis menghadirkan kepercayaan.
Kepercayaan tumbuh melalui sikap dan tindakan yang konsisten. Seorang pemimpin dipercaya bukan semata-mata karena namanya tercantum dalam struktur, melainkan karena mampu menjaga amanah, mendengarkan pandangan orang lain, bersikap adil, dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Dalam kehidupan organisasi, kepercayaan dapat dibangun melalui beberapa hal.
Pertama, keterbukaan dalam komunikasi. Informasi dan keputusan organisasi perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan prasangka dan kesalahpahaman.
Kedua, konsistensi antara ucapan dan tindakan. Komitmen yang disampaikan dalam forum harus diwujudkan melalui kerja nyata.
Ketiga, keadilan dalam pembagian tanggung jawab. Setiap orang harus memperoleh ruang berkontribusi sesuai kapasitas dan kompetensinya.
Keempat, kesediaan menerima kritik. Kritik yang disampaikan dengan niat memperbaiki organisasi tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman.
Kelima, tanggung jawab terhadap keputusan bersama. Perbedaan pendapat dalam proses musyawarah harus dihormati, sedangkan keputusan yang telah disepakati perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui instruksi semata. Ia membutuhkan keteladanan yang terus-menerus.
Tujuh Presidium: Ujian Membangun Kepercayaan Kolektif
Format tujuh Presidium hasil PENAS IX memberikan peluang bagi PPM untuk mengembangkan kepemimpinan kolektif yang lebih luas.
Namun, kepemimpinan kolektif bukan sekadar menempatkan tujuh orang dalam satu struktur. Ia membutuhkan kesediaan untuk membangun kesepahaman, saling menghormati, membagi tanggung jawab, dan bekerja dalam satu arah perjuangan.
Tujuh Presidium perlu membangun chemistry kepemimpinan. Artinya, setiap anggota harus mampu memahami kekuatan dan keterbatasan anggota lainnya, mengembangkan komunikasi yang sehat, serta menghindari persaingan internal yang dapat melemahkan organisasi.
Ketua Presidium memiliki tanggung jawab mengoordinasikan kerja bersama. Sementara itu, setiap anggota Presidium perlu menunjukkan kontribusi yang nyata sesuai pembagian tugas dan mekanisme organisasi.
Tidak perlu ada persaingan untuk tampil paling menonjol. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh potensi dapat disatukan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat bagi PPM dan masyarakat.
Kepemimpinan kolektif juga tidak berarti menghilangkan perbedaan. Perbedaan pandangan justru diperlukan agar keputusan organisasi lebih matang. Namun, perbedaan harus dikelola melalui dialog dan musyawarah, bukan melalui pembentukan kubu atau penyebaran prasangka.
Tujuh Presidium akan memperoleh kepercayaan bukan karena jumlahnya, tetapi karena kemampuannya menunjukkan bahwa kepemimpinan bersama dapat bekerja secara efektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
Persaudaraan Harus Lebih Kuat daripada Jabatan
PPM bukan sekadar organisasi yang mempertemukan orang-orang dalam sebuah struktur. PPM juga merupakan keluarga gerakan yang dibangun melalui persaudaraan, pengalaman, dan pengabdian.
Dalam tradisi PPM, panggilan Mas, Mbak, Kang, atau Neng mencerminkan kedekatan dan suasana kekeluargaan. Hubungan antarkader tidak semestinya dibatasi oleh jabatan, gelar, atau kedudukan sosial.
Pengalaman para senior harus dihormati sebagai sumber pembelajaran. Pada saat yang sama, generasi muda perlu memperoleh ruang untuk tumbuh, berkreasi, dan mengambil tanggung jawab.
Persaudaraan bukan berarti semua orang harus selalu sepakat. Persaudaraan justru diuji ketika terjadi perbedaan pandangan.
Apakah kita masih dapat saling menghormati ketika berbeda pendapat? Apakah kita tetap bersedia bekerja bersama ketika seseorang yang memiliki pandangan berbeda mendapatkan amanah? Apakah kita mampu menerima keputusan organisasi tanpa merusak hubungan kekeluargaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberlanjutan PPM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktur, tetapi juga oleh kualitas hubungan antarkader.
Jabatan dapat berganti, tetapi persaudaraan harus tetap terjaga.
Musyawarah sebagai Jalan Merawat Kepercayaan
Nilai musyawarah merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan PPM. Melalui musyawarah, perbedaan dapat dipertemukan dan keputusan dapat dibangun berdasarkan pertimbangan bersama.
Al-Qur’an mengajarkan pentingnya musyawarah dalam urusan bersama. Allah SWT berfirman:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”(QS. Asy-Syura: 38)
Ayat tersebut memberikan landasan etik bahwa urusan bersama perlu dikelola melalui proses konsultasi dan musyawarah.
Dalam konteks organisasi, musyawarah bukan sekadar prosedur untuk menghasilkan keputusan. Musyawarah juga merupakan proses membangun kepercayaan, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan didengarkan.
Namun, musyawarah juga menuntut kedewasaan. Tidak semua usulan dapat diterima. Tidak semua pandangan menjadi keputusan. Setelah proses dilakukan dan keputusan ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku, seluruh unsur organisasi perlu menghormatinya.
Kritik dan evaluasi tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki pelaksanaan keputusan, bukan terus-menerus menghidupkan pertentangan yang telah diputuskan dalam forum.
Dengan demikian, musyawarah tidak berhenti pada proses berbicara, tetapi berlanjut menjadi kesediaan bekerja bersama.
Mengubah Energi Organisasi dari Polemik Menjadi Pengabdian
Salah satu kerugian terbesar bagi organisasi adalah ketika sebagian besar energinya habis untuk mengurus konflik internal.
Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun kaderisasi, memperkuat struktur daerah, mengembangkan koperasi, dan mendampingi masyarakat justru tersita oleh perdebatan yang tidak menghasilkan kemajuan.
Organisasi tentu tidak boleh menutup ruang kritik. Kritik merupakan bagian dari pengawasan dan pembelajaran. Namun, kritik perlu dibedakan dari polemik yang hanya memperbesar ketegangan tanpa menawarkan jalan keluar.
PPM membutuhkan budaya organisasi yang mengutamakan penyelesaian persoalan.
Jika terdapat masalah dalam tata kelola, perbaiki tata kelolanya. Jika terdapat kelemahan komunikasi, bangun mekanisme komunikasi yang lebih baik. Jika terdapat ketidakjelasan tanggung jawab, lakukan pembagian tugas secara terbuka. Jika terdapat perbedaan pandangan, selesaikan melalui dialog dan mekanisme organisasi.
Energi organisasi harus dikembalikan kepada agenda yang lebih besar: pemberdayaan masyarakat.
PPM memiliki pekerjaan penting untuk merevitalisasi struktur, memperkuat kaderisasi, memperbarui metodologi pemberdayaan, dan mengembangkan Gerakan Demokrasi Ekonomi.
Masyarakat membutuhkan kehadiran organisasi yang mampu membantu menyelesaikan persoalan nyata, bukan hanya organisasi yang sibuk membicarakan dirinya sendiri.
Membangun Budaya Organisasi yang Berintegritas
Kepercayaan harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar pesan moral dalam pidato.
Untuk itu, PPM perlu mengembangkan tata kelola yang menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan.
Setiap keputusan harus memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Pembagian tanggung jawab harus dapat dipahami oleh seluruh pengurus. Pengelolaan sumber daya organisasi perlu dilakukan secara transparan. Evaluasi harus menjadi kebiasaan, bukan hanya dilaksanakan ketika muncul persoalan.
Budaya organisasi juga harus memberikan ruang kepada kader untuk berpartisipasi tanpa harus menjadi bagian dari kelompok tertentu.
Kader yang memiliki kemampuan dan komitmen harus memperoleh kesempatan untuk berkontribusi. Pengalaman senior dihargai, gagasan baru didengarkan, dan perbedaan latar belakang tidak menjadi alasan untuk membatasi partisipasi.
Dengan budaya seperti itu, PPM dapat menjadi organisasi yang dipercaya oleh kadernya sendiri sekaligus memperoleh kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Pada akhirnya, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan komitmen. Ia harus dibuktikan melalui hasil kerja.
Masyarakat perlu merasakan manfaat kehadiran PPM. Kader perlu melihat bahwa organisasi memberikan ruang untuk berkembang. Struktur wilayah dan daerah perlu merasakan dukungan dan koordinasi yang nyata.
Keberhasilan organisasi dapat dilihat dari semakin kuatnya kelembagaan masyarakat, berkembangnya koperasi yang sehat, meningkatnya kemampuan ekonomi warga, tumbuhnya kader baru, serta terbangunnya kerja sama lintas wilayah.
Gerakan Demokrasi Ekonomi, misalnya, membutuhkan kepercayaan antara pengurus, kader, kelompok masyarakat, dan mitra usaha. Tanpa kepercayaan, kerja sama ekonomi sulit berkembang.
Demikian pula kaderisasi membutuhkan kepercayaan antargenerasi. Revitalisasi organisasi membutuhkan kepercayaan antara tingkat nasional dan daerah.
Dengan kata lain, kepercayaan bukan hanya urusan hubungan personal. Ia merupakan modal utama untuk menjalankan seluruh agenda organisasi.
Memperbesar Pengabdian, Bukan Kepentingan
PPM telah memiliki sejarah, pengalaman, nilai perjuangan, dan jaringan kader yang dapat menjadi modal penting untuk melangkah ke masa depan. Namun, seluruh modal tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila disatukan dalam suasana organisasi yang saling percaya.
PENAS IX telah memberikan mandat kepemimpinan baru. Kini, tugas seluruh keluarga besar PPM adalah mengubah mandat tersebut menjadi kerja bersama.
Tujuh Presidium harus menunjukkan bahwa kepemimpinan kolektif dapat menjadi kekuatan pemersatu. Seluruh pengurus dan kader perlu membangun komunikasi yang sehat, menghormati mekanisme organisasi, serta mengutamakan kepentingan bersama.
Tidak perlu memperbesar perbedaan yang tidak produktif. Tidak perlu menjadikan jabatan sebagai sumber persaingan. Yang perlu diperbesar adalah ruang pengabdian, kualitas persaudaraan, dan manfaat organisasi bagi masyarakat.
Sebab, organisasi yang besar bukan organisasi yang dipenuhi orang-orang yang berebut pengaruh, melainkan organisasi yang mampu menyatukan banyak orang dalam satu cita-cita.
Kepercayaan melahirkan persatuan. Persatuan menguatkan gerakan. Gerakan yang kuat menghadirkan perubahan bagi masyarakat.
PPM harus terus menjadi rumah bersama bagi siapa pun yang ingin mengabdikan diri dalam pemberdayaan masyarakat. Rumah yang memberi ruang bagi perbedaan, menghormati pengalaman, membuka kesempatan bagi generasi baru, dan menjaga integritas perjuangan.
Mari membangun PPM dengan kepercayaan, bukan kepentingan. Dengan persaudaraan, bukan persaingan. Dengan pengabdian, bukan ambisi pribadi.
Dari persaudaraan menuju pemberdayaan. Dari pemberdayaan menuju kemandirian. Dari kemandirian menuju peradaban. (ppmindonesia)





























