Revitalisasi organisasi, penguatan kaderisasi, dan gerakan demokrasi ekonomi menjadi ujian kepemimpinan kolektif PPM periode 2026–2031.
PPMindonesia.com | Opini
Yogyakarta – Pertemuan Nasional (PENAS) IX Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) di Yogyakarta, 29–31 Oktober 2026, telah melahirkan kepemimpinan baru dengan format tujuh Presidium. Perubahan dari lima menjadi tujuh Presidium bukan sekadar penambahan jumlah pengurus. Lebih dari itu, keputusan tersebut membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar: bagaimana PPM dapat memperbarui diri, menghidupkan kembali gerakan pemberdayaan, dan menjawab tantangan masyarakat yang terus berubah.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang menjadi bagian dari Presidium, melainkan apakah tujuh orang tersebut mampu membangun kepemimpinan kolektif yang solid, produktif, dan memiliki arah perjuangan yang jelas.
Sebab, tantangan PPM hari ini jauh berbeda dibandingkan ketika organisasi ini didirikan pada 30 Januari 1985 di Kaliurang, Yogyakarta. PPM lahir dari semangat membangun peranserta masyarakat, memperluas ruang partisipasi, dan mengembangkan pemberdayaan melalui pendekatan dakwah bil hal. Semangat itu tetap relevan, tetapi cara mewujudkannya harus terus diperbarui.
Dari Warisan Perjuangan Menuju Pembaruan Gerakan
Selama lebih dari empat dekade, PPM telah menjadi bagian dari perjalanan gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Pada masa ketika ruang partisipasi masyarakat masih terbatas, PPM ikut mengembangkan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
PPM tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan sebagai gagasan, tetapi berupaya membangun kesadaran, kapasitas, dan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.
Warisan tersebut merupakan modal sosial dan historis yang berharga. Namun, sejarah besar tidak dengan sendirinya menjamin masa depan organisasi. Setiap generasi memiliki tantangan dan konteks yang berbeda.
Hari ini masyarakat menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, transformasi digital, persaingan pasar, perubahan pola kerja, serta melemahnya ikatan sosial di sejumlah lingkungan masyarakat. Sementara itu, generasi muda memiliki cara berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berorganisasi yang berbeda dari generasi sebelumnya.
Karena itu, PPM perlu melakukan pembaruan. Bukan meninggalkan khittah perjuangan, melainkan menemukan cara baru untuk mewujudkan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar gerakannya.
Di sinilah kepemimpinan tujuh Presidium akan diuji.
Tujuh Presidium dan Tantangan Kepemimpinan Kolektif
Format tujuh Presidium memberikan peluang untuk memperluas kapasitas kepemimpinan, membagi tanggung jawab, serta menghadirkan lebih banyak perspektif dalam pengambilan keputusan.
Namun, semakin banyak anggota dalam kepemimpinan kolektif, semakin penting pula membangun kesepahaman, komunikasi, dan kepercayaan.
Kepemimpinan kolektif tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan formal dalam struktur organisasi. Ia harus hadir dalam praktik: saling mendukung, menghargai perbedaan, berbagi tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketua Presidium memiliki tanggung jawab mengoordinasikan kerja bersama. Sementara setiap anggota Presidium perlu memiliki ruang pengabdian, tanggung jawab, dan kontribusi yang terukur.
Tujuh Presidium harus mampu membangun chemistry kepemimpinan. Bukan berarti seluruhnya harus memiliki pandangan yang sama, tetapi mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Dalam tradisi PPM, prinsip syura mengajarkan pentingnya musyawarah. Prinsip tawazun mengingatkan perlunya keseimbangan. Takaful menegaskan semangat saling menopang, sedangkan al-adl wal ihsan mengarahkan setiap keputusan pada keadilan dan kemaslahatan.
Nilai-nilai tersebut harus menjadi etika kerja kepemimpinan baru.
Keberhasilan tujuh Presidium tidak diukur dari seberapa sering mereka mengadakan rapat, tetapi dari seberapa jauh keputusan organisasi dapat diterjemahkan menjadi program, gerakan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Revitalisasi Struktur: Menghidupkan Kembali Roh Organisasi
Salah satu pekerjaan mendasar PPM adalah revitalisasi organisasi. Selama ini, PPM memiliki gagasan, nilai, pengalaman, dan jaringan kader yang tersebar di berbagai daerah. Akan tetapi, potensi tersebut membutuhkan struktur yang aktif dan saling terhubung.
Organisasi tidak cukup hanya memiliki kepengurusan di atas kertas. PPM perlu memastikan bahwa struktur nasional, wilayah, daerah, hingga lembaga dan satuan gerak yang berada di dalam ekosistemnya memiliki fungsi yang jelas.
Kita dapat mengibaratkan nilai-nilai PPM sebagai roh, sedangkan struktur, program, kader, dan jaringan sebagai raga. Roh memberikan arah dan makna, sementara raga memungkinkan nilai itu hadir dalam kehidupan nyata.
Tanpa aktivitas dan kerja pemberdayaan, organisasi berisiko menjadi sekadar nama dan kenangan. Sebaliknya, dengan struktur yang sehat, kader yang aktif, dan program yang relevan, PPM dapat kembali menjadi gerakan yang dirasakan manfaatnya.
Revitalisasi juga membutuhkan tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART harus menjadi pedoman bersama, bukan sekadar kelengkapan administratif.
Setelah PENAS IX menetapkan kepemimpinan baru, langkah berikutnya adalah menuntaskan mekanisme pembentukan kepengurusan nasional, pembagian bidang kerja, serta penyusunan agenda organisasi secara terukur.
Keputusan forum tertinggi organisasi harus dihormati dan dijalankan. Perbedaan pandangan tetap memiliki tempat, tetapi perlu disampaikan melalui mekanisme yang sehat dan bertujuan memperkuat organisasi.
Kaderisasi: Menyiapkan Generasi Penerus
Tantangan berikutnya adalah kaderisasi. Organisasi yang tidak menyiapkan generasi penerus akan menghadapi persoalan keberlanjutan.
PPM memiliki pengalaman panjang dalam pendidikan dan pengembangan kader. Namun, pendekatan kaderisasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Generasi muda tidak cukup hanya diperkenalkan pada sejarah dan nilai organisasi. Mereka juga perlu memperoleh ruang untuk berkreasi, mengambil inisiatif, mengembangkan keterampilan, dan terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan.
Kaderisasi harus bergerak dari pendekatan yang terlalu menekankan teori menuju pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan, pengalaman, dan praktik.
Kader PPM perlu dibekali kemampuan mengorganisasi masyarakat, mengembangkan usaha, memanfaatkan teknologi digital, membangun jejaring, membaca potensi lokal, serta mengelola program secara profesional.
Di samping itu, PPM harus menjadi ruang perjumpaan antargenerasi. Pengalaman para senior merupakan sumber pembelajaran, sementara energi, kreativitas, dan perspektif generasi muda menjadi kekuatan pembaruan.
Tidak boleh ada jarak yang membuat pengalaman senior menjadi tembok bagi regenerasi, atau sebaliknya, semangat pembaruan generasi muda mengabaikan sejarah dan nilai perjuangan.
Keduanya perlu dipertemukan dalam semangat persaudaraan.
Gerakan Demokrasi Ekonomi: Agenda Strategis Masa Depan PPM
Di antara berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, persoalan ekonomi merupakan salah satu agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius PPM.
Pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan pelatihan, seminar, atau penyuluhan. Kegiatan tersebut penting, tetapi harus memiliki tindak lanjut yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kemampuan produksi, memperoleh akses pasar, mengembangkan usaha, dan memperkuat posisi tawarnya.
PPM perlu menjadikan Gerakan Demokrasi Ekonomi sebagai salah satu arah strategis pembaruan gerakan.
Demokrasi ekonomi berarti membuka kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengelola sumber daya, memperoleh nilai tambah, dan menikmati hasil pembangunan secara lebih proporsional.
Petani, nelayan, masyarakat desa, pelaku usaha mikro, dan kelompok ekonomi rakyat tidak seharusnya hanya menjadi objek program. Mereka harus menjadi pelaku utama dalam proses produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran.
Dalam konteks ini, koperasi dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi bersama. Koperasi bukan sekadar badan usaha administratif, melainkan sarana membangun kepemilikan, partisipasi, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
PPM dapat berperan dalam menghubungkan potensi lokal dengan teknologi, pembiayaan, pasar, serta jaringan usaha yang lebih luas.
Misalnya, masyarakat pesisir tidak cukup hanya dilatih mengolah hasil laut. Mereka juga membutuhkan teknologi pengolahan, standar kualitas, pengemasan, akses pembiayaan, dan jaringan pemasaran. Begitu pula petani yang memerlukan penguatan kelembagaan, pengolahan hasil pertanian, dan akses pasar yang lebih adil.
Dengan demikian, pemberdayaan menjadi proses yang berkelanjutan, bukan kegiatan sesaat.
Gerakan demokrasi ekonomi juga perlu terhubung dengan kesadaran ekologis. Kemandirian ekonomi tidak boleh dibangun dengan merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
Inilah ruang aktualisasi dakwah bil hal: menghadirkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial melalui tindakan nyata.
Transformasi Digital dan Keterbukaan Organisasi
Perubahan zaman juga menuntut PPM membangun organisasi yang lebih adaptif terhadap teknologi digital.
Teknologi bukan hanya sarana publikasi kegiatan. Ia dapat menjadi instrumen konsolidasi organisasi, pendidikan kader, pengelolaan data, pengembangan jaringan, dan pemasaran produk masyarakat.
PPM perlu membangun sistem komunikasi yang menghubungkan struktur nasional, wilayah, daerah, dan kader. Data organisasi harus diperbarui, potensi kader dipetakan, serta kegiatan pemberdayaan didokumentasikan dan dikembangkan menjadi pengetahuan bersama.
Media digital juga dapat menjadi ruang penyebaran gagasan PPM tentang pemberdayaan, demokrasi ekonomi, lingkungan hidup, dan pembangunan masyarakat.
Keterbukaan organisasi penting agar PPM dapat menjangkau kalangan yang lebih luas: akademisi, profesional, pengusaha, seniman, budayawan, aktivis, serta generasi muda.
Namun, keterbukaan harus tetap berpijak pada identitas dan khittah organisasi. Keragaman latar belakang merupakan kekuatan selama setiap kontribusi diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk menjadikan organisasi sebagai instrumen kepentingan pribadi atau kelompok.
Mengubah Harapan Menjadi Agenda Kerja
Pertanyaan apakah tujuh Presidium mampu membawa PPM menjawab tantangan zaman pada akhirnya tidak dapat dijawab hanya melalui pidato atau pernyataan komitmen. Jawabannya akan terlihat dari kerja nyata selama periode kepemimpinan 2026–2031.
Setidaknya terdapat beberapa agenda yang perlu segera menjadi perhatian bersama.
Pertama, membangun kesatuan visi dan mekanisme kerja tujuh Presidium, termasuk pembagian tanggung jawab dan sistem koordinasi yang jelas.
Kedua, menata dan mengaktifkan kembali struktur organisasi di tingkat wilayah dan daerah agar PPM benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Ketiga, menyusun sistem kaderisasi yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan generasi muda.
Keempat, mengembangkan program pemberdayaan berbasis potensi lokal dengan orientasi hasil yang terukur.
Kelima, mendorong Gerakan Demokrasi Ekonomi melalui koperasi, penguatan usaha masyarakat, dan pengembangan jaringan produksi serta pemasaran.
Keenam, membangun tata kelola organisasi dan transformasi digital yang lebih tertib, terbuka, dan produktif.
Agenda tersebut tentu tidak dapat dikerjakan oleh tujuh Presidium seorang diri. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur PPM, para senior, pengurus wilayah dan daerah, lembaga, kader, serta jejaring masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan organisasi.
Presidium bertugas memimpin dan mengoordinasikan gerakan, bukan mengambil alih seluruh peran. Kekuatan PPM justru terletak pada kemampuan menggerakkan partisipasi banyak pihak.
Menjaga Persaudaraan, Menguatkan Pengabdian
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses pembaruan PPM: persaudaraan.
PPM bukan sekadar organisasi yang mempertemukan orang-orang melalui jabatan dan struktur. PPM adalah keluarga gerakan yang dibangun melalui pengalaman, pengabdian, dan cita-cita bersama.
Karena itu, perbedaan pendapat, pergantian kepemimpinan, maupun dinamika organisasi tidak seharusnya merusak hubungan persaudaraan.
Jabatan adalah amanah yang memiliki batas waktu. Sementara persaudaraan dan nilai perjuangan harus terus dirawat.
Tujuh Presidium perlu menjadi teladan dalam membangun suasana organisasi yang terbuka, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama. Keberhasilan kepemimpinan kolektif bukan hanya terletak pada kemampuan menghasilkan keputusan, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan potensi dan menjaga kepercayaan.
Pada akhirnya, masa depan PPM tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk dalam Presidium, tetapi oleh seberapa luas partisipasi seluruh keluarga besar PPM dalam menghidupkan kembali gerakan pemberdayaan.
PENAS IX telah memberikan mandat dan arah kepemimpinan baru. Kini saatnya mandat itu diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang nyata.
Mampukah tujuh Presidium membawa PPM menjawab tantangan zaman? Jawabannya bergantung pada keberanian melakukan pembaruan, kedewasaan membangun kepemimpinan kolektif, dan kesungguhan mengembalikan energi organisasi kepada masyarakat.
PPM tidak boleh berhenti sebagai organisasi yang mengenang sejarah perjuangannya. PPM harus menjadi gerakan yang terus menciptakan sejarah baru melalui kerja pemberdayaan.
Dari persaudaraan menuju pemberdayaan. Dari pemberdayaan menuju kemandirian. Dari kemandirian menuju peradaban.(ppmindonesia)
