ppmindonesia.com.Bekasi – Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bekasi yang digelar pada Senin (30/6) di Pasir Gombong, Cikarang Utara, menjadi penanda kesinambungan kepemimpinan sekaligus semangat transformasi kelembagaan. Karno Sirlani kembali dikukuhkan sebagai Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi, memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2027.
Karno tak hanya dikenal sebagai sosok sentral di Forum BPD, tetapi juga sebagai Penasehat Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Kabupaten Bekasi, menjembatani kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintahan desa. Kepemimpinannya dinilai berhasil menjaga stabilitas organisasi, serta membangun relasi konstruktif dengan pemerintah daerah dan lembaga desa lainnya.
“Alhamdulillah, Musda berjalan tertib, aman, dan hampir tanpa dinamika yang mengganggu. Ini bukti kedewasaan forum dalam bermusyawarah,” ujar Karno dalam sambutan Musda.
Musda ke-V ini mengambil tema “Bangkit dan Bermetamorfosa, Bersama Kita Gapai Bekasi yang Maju dan Sejahtera.” Tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, Musda kali ini juga menjadi sarana penyesuaian kelembagaan dengan regulasi baru. Forum BPD menyesuaikan masa bakti kepengurusannya dari enam tahun menjadi delapan tahun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Musda dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, dengan kehadiran empat pejabat DPMD sebagai bentuk dukungan. Turut hadir pula pengurus ABDesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Ketua Forum Siskeudes Kabupaten Bekasi, para koordinator camat se-Kabupaten Bekasi, serta Camat Cikarang Utara sebagai tuan rumah kegiatan.
Kepengurusan inti Forum BPD Kabupaten Bekasi hasil Musda kali ini tidak mengalami perubahan:
- Ketua: H.Karno S. S.Pd
- Sekretaris: Salip Saepuloh, SE
- Bendahara: H. Sutarya
Sementara untuk kepala-kepala bidang, akan dimusyawarahkan kemudian bersama Dewan Pertimbangan yang masih diketuai oleh Ustadz Barroy, H. Bakar, dan Khairullah. Penyesuaian struktur ini dilakukan dengan memperhatikan kecocokan waktu, kemampuan teknis, dan komitmen personal para calon pengurus.
Dalam sidang-sidang Musda yang berlangsung dari pagi hingga sore hari, peserta menyepakati beberapa perubahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya terkait struktur dan masa bakti forum tingkat kecamatan yang juga diperpanjang hingga 2027. Proses berjalan demokratis dan hampir tanpa friksi, mencerminkan kematangan kelembagaan forum.
Karno menegaskan komitmen Forum BPD untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah desa dan kabupaten. “Kami bukan hanya pengawas formal di desa, tapi juga aktor yang berkomitmen mendorong partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Sebagai Penasehat PPM, Karno juga mendorong agar sinergi antara masyarakat sipil dan struktur desa semakin erat. Ia percaya bahwa perubahan desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi warga dan organisasi yang tumbuh dari bawah.
“Bangkit dan bermetamorfosa bukan sekadar slogan, tetapi ajakan untuk memperkuat kelembagaan desa yang demokratis, profesional, dan melayani. Forum BPD harus hadir dalam setiap denyut kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kesinambungan kepemimpinan dan pembaruan struktur, Forum BPD Kabupaten Bekasi berharap dapat memainkan peran strategis dalam mendorong kemajuan desa yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih maju dan sejahtera. (acank)
