Scroll untuk baca artikel
BeritaDesa & Ekonomi Rakyat

PPM Daerah Cirebon Kawal Keluhan Warga: Pintu Air Dam Kalong Tak Berfungsi Sejak 2022,

23
×

PPM Daerah Cirebon Kawal Keluhan Warga: Pintu Air Dam Kalong Tak Berfungsi Sejak 2022,

Share this article

Penulis acank Editor; asyary

Kerusakan pintu air Dam Kalong di Desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, yang dilaporkan tidak berfungsi sejak 2022, menimbulkan kekhawatiran warga terhadap ancaman luapan air, keselamatan permukiman, dan terganggunya akses jalan. PPM Presidium Daerah Cirebon mengawal aspirasi masyarakat dan mendesak instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan serta penanganan. Kuwu Desa Danawinangun berharap persoalan tersebut diselesaikan sebelum musim hujan tiba.

Infrastruktur Pengairan Bermasalah, Warga Menunggu Kepastian

CIREBON.PPMIndonesia.com— Persoalan tidak berfungsinya pintu air Dam Kalong di Blok Dam Kalong, RT 014 RW 007, Desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, mendapat perhatian Iwan Suwandi sebagai Ketua Presidium Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Daerah Cirebon.

Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang dihimpun PPM, pintu air tersebut dilaporkan tidak berfungsi sejak tahun 2022. Hingga kini, masyarakat belum mendapatkan kepastian penyelesaian yang dapat memberikan rasa aman, terutama dalam menghadapi peningkatan debit air pada musim penghujan.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar kerusakan bangunan atau fasilitas pengairan. Keberadaan pintu air berkaitan dengan pengaturan aliran air, perlindungan lingkungan permukiman, keberlangsungan aktivitas pertanian, serta keamanan akses transportasi masyarakat.

Warga mengkhawatirkan meningkatnya debit air dapat menyebabkan luapan yang memasuki rumah-rumah penduduk dan mengganggu jalan utama penghubung antarkecamatan. Karena itu, keberfungsian pintu air Dam Kalong menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera.

Infrastruktur pengelolaan air yang tidak berfungsi selama bertahun-tahun tidak semestinya dibiarkan tanpa pemeriksaan teknis, kejelasan tanggung jawab, dan rencana penyelesaian.

Lima Persoalan yang Dikeluhkan Masyarakat

Dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada PPM  Daerah Cirebon, terdapat lima persoalan utama yang membutuhkan tindak lanjut.

Pertama, pintu air tidak berfungsi sejak 2022.

Fasilitas yang seharusnya digunakan untuk mengatur aliran air pada saluran pengairan tersebut dilaporkan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pengendalian aliran air, khususnya ketika debit meningkat.

Kedua, terdapat kekhawatiran luapan air memasuki permukiman.

Warga mengantisipasi kemungkinan meningkatnya debit air pada musim hujan yang dapat menyebabkan luapan dan berdampak terhadap rumah, lingkungan, serta keselamatan masyarakat.

Ketiga, akses jalan utama berpotensi terganggu.

Jalan yang menjadi jalur penghubung antarkecamatan merupakan akses penting bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Potensi genangan maupun luapan air perlu diantisipasi agar tidak menghambat aktivitas warga.

Keempat, upaya gotong royong belum mampu menyelesaikan persoalan.

Warga bersama Pemerintah Desa Danawinangun telah berupaya melakukan penanganan secara swadaya. Namun, keterbatasan peralatan, tenaga teknis, dan sumber daya menyebabkan upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Kelima, belum ada kepastian instansi yang bertanggung jawab.

Kuwu Desa Danawinangun, Sukarman, disebut telah berupaya menghubungi instansi terkait untuk meminta penanganan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima PPM, belum diperoleh kepastian karena terdapat pihak yang menyampaikan bahwa persoalan pintu air tersebut bukan kewenangannya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan pintu air Dam Kalong?

Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan mengenai batas kewenangan. Mereka membutuhkan kepastian instansi yang bertanggung jawab dan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

PPM: Mengawal Aspirasi Masyarakat, Mendorong Tanggung Jawab Pemerintah

Menanggapi keluhan tersebut, Iwan Suwandi  Ketua Presidium Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Daerah Cirebon memandang perlu adanya langkah koordinasi dan penanganan yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah daerah, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi.

Menurut Iwan, kehadiran PPM dalam persoalan Dam Kalong merupakan bagian dari peran organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat partisipasi publik dan mengawal kepentingan masyarakat.

“PPM hadir bukan sebagai lembaga teknis yang mengambil alih tugas pemerintah dalam memperbaiki atau mengoperasikan pintu air. PPM menjalankan peran organisasi kemasyarakatan melalui partisipasi publik, penyampaian aspirasi, penguatan prakarsa masyarakat, dan pengawalan kepentingan bersama,” ujar Iwan Suwandi.

Dalam konteks Dam Kalong, peran tersebut diwujudkan melalui penghimpunan informasi, pendokumentasian keluhan warga, komunikasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait, serta pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan.

Peran PPM tersebut memiliki landasan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Pusat Peranserta Masyarakat, antara lain Pasal 4 mengenai tujuan organisasi untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakat serta mengembangkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat.

Selain itu, Pasal 5 huruf a mengenai pengembangan jaringan, huruf f mengenai penataan ruang, lingkungan hidup, dan pemulihan alam, huruf i mengenai kajian dan penelitian kebijakan pembangunan, huruf j mengenai dokumentasi dan informasi, serta huruf k mengenai kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat.

Dengan landasan tersebut, pengawalan persoalan Dam Kalong merupakan bagian dari pelaksanaan peran PPM dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan dan tindakan pemerintah.

Dam Kalong dan Gerakan Tobat Ekologis: Kepedulian Harus Menjadi Tindakan Nyata

Persoalan Dam Kalong juga memiliki relevansi dengan semangat Gerakan Tobat Ekologis yang digaungkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Gerakan Tobat Ekologis mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan refleksi dan perubahan nyata dalam memperlakukan alam. Kesadaran terhadap kerusakan lingkungan harus diwujudkan melalui tanggung jawab, perubahan perilaku, pencegahan kerusakan, dan pemulihan lingkungan.

Bagi PPM, semangat tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan atau kegiatan seremonial. Tobat ekologis harus hadir dalam tindakan nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya diwujudkan melalui penanaman pohon, kegiatan kebersihan, atau kampanye pelestarian alam. Kepedulian juga mencakup pemeliharaan sumber daya air, pengelolaan saluran irigasi, perlindungan kawasan permukiman, serta perhatian terhadap infrastruktur lingkungan yang tidak lagi berfungsi.

Dam Kalong menjadi salah satu contoh persoalan lingkungan di tingkat lokal yang membutuhkan perhatian bersama. Ketika fasilitas pengelolaan air dilaporkan tidak berfungsi selama bertahun-tahun, diperlukan evaluasi teknis untuk mengetahui penyebab kerusakan, dampak yang mungkin ditimbulkan, dan langkah pemulihan yang diperlukan.

PPM Daerah Cirebon ingin menerjemahkan semangat Tobat Ekologis menjadi gerakan kepedulian yang konkret, dimulai dari persoalan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam perspektif PPM, lingkungan hidup bukan sekadar objek pembangunan, melainkan ruang kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Pengelolaan air yang baik merupakan bagian dari upaya melindungi manusia, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Keterlibatan PPM dalam persoalan Dam Kalong merupakan bentuk dukungan dan partisipasi terhadap semangat Gerakan Tobat Ekologis, bukan pernyataan bahwa penanganan Dam Kalong merupakan program atau proyek resmi KLH/BPLH.

Memastikan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah

Penanganan pintu air dan jaringan irigasi berkaitan dengan pengaturan pengelolaan sumber daya air serta pembagian kewenangan pemerintahan.

Sejumlah regulasi yang relevan antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat.
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penentuan instansi yang bertanggung jawab atas Dam Kalong tidak cukup hanya berdasarkan lokasi bangunan atau wilayah administratifnya.

Perlu diketahui terlebih dahulu status jaringan irigasi, cakupan dan luas daerah irigasi, wilayah layanan, status aset, serta instansi pengelolanya. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, barulah dapat ditentukan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pemeliharaan maupun rehabilitasi.

Karena itu, PPM  Daerah Cirebon mendorong instansi terkait untuk tidak berhenti pada pernyataan bahwa persoalan tersebut bukan kewenangannya. Jika memang tidak memiliki kewenangan, perlu disampaikan secara jelas instansi yang berwenang dan mekanisme koordinasi agar penanganan tidak terhenti.

Enam Langkah Konkret yang Didorong PPM

Untuk memastikan persoalan Dam Kalong memperoleh penyelesaian, PPM  Daerah Cirebon mendorong pemerintah dan instansi teknis terkait melakukan enam langkah konkret:

  1. Pemeriksaan lapangan. Melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik pintu air Dam Kalong dan saluran di sekitarnya oleh tenaga teknis yang kompeten.
  2. Kejelasan status aset dan kewenangan. Mengidentifikasi kepemilikan aset, instansi pengelola, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikannya.
  3. Identifikasi jaringan irigasi. Memastikan klasifikasi dan cakupan daerah irigasi untuk menentukan pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten.
  4. Kajian risiko lingkungan dan keselamatan. Mengidentifikasi penyebab pintu air tidak berfungsi serta potensi dampaknya terhadap permukiman, pertanian, dan akses transportasi.
  5. Penanganan sementara. Menetapkan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko luapan air, terutama dalam menghadapi peningkatan debit pada musim penghujan.
  6. Rencana perbaikan dan tindak lanjut. Menyampaikan hasil pemeriksaan, kebutuhan perbaikan atau rehabilitasi, serta tahapan penanganan yang dapat dipantau masyarakat.

PPM juga mendorong Pemerintah Desa Danawinangun untuk terus mengomunikasikan persoalan ini melalui jalur koordinasi resmi, disertai dokumentasi kondisi lapangan dan aspirasi warga agar proses penanganan memiliki dasar informasi yang memadai.

Kuwu Danawinangun Berharap Dam Kalong Segera Ditangani Sebelum Musim Hujan

Kuwu atau Kepala Desa Danawinangun, Sukarman, berharap seluruh pihak dan instansi terkait yang memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi segera turun tangan menindaklanjuti persoalan pintu air Dam Kalong.

Menurutnya, persoalan yang telah berlangsung sejak 2022 tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penanganan. Terlebih, masyarakat menghadapi kekhawatiran terhadap peningkatan debit air ketika musim hujan tiba.

Sukarman berharap instansi yang berwenang segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi, memastikan pihak yang bertanggung jawab, serta mengambil langkah perbaikan atau solusi teknis yang diperlukan sebelum musim hujan tiba.

Ia juga mengharapkan adanya koordinasi antarlembaga sehingga persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan mengenai batas kewenangan.

Bagi Pemerintah Desa Danawinangun dan masyarakat, yang dibutuhkan adalah kepastian mengenai siapa yang menangani dan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penanganan sedini mungkin dinilai penting sebagai langkah pencegahan, bukan menunggu sampai terjadi banjir dan masyarakat mengalami dampaknya.

Harapan Kuwu Danawinangun tersebut menjadi perhatian PPM Presidium Daerah Cirebon untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong pemerintah serta instansi terkait memberikan kepastian penyelesaian.

Bukan Mencari Kesalahan, tetapi Memperjuangkan Kepastian

Iwan Suwandi menegaskan bahwa keterlibatan PPM dalam persoalan Dam Kalong bukan untuk menyudutkan instansi tertentu ataupun mengambil alih kewenangan pemerintah.

Sebaliknya, PPM ingin membangun komunikasi dan mendorong penyelesaian melalui pendekatan partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Prinsip yang dipegang adalah bahwa setiap keluhan masyarakat harus memperoleh ruang untuk didengar, setiap persoalan publik harus mendapatkan kejelasan, dan setiap kewenangan pemerintahan harus dijalankan dengan tanggung jawab.

Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menghadapi ketidakpastian hanya karena belum jelasnya pembagian kewenangan antarinstansi.

Apabila suatu persoalan memang berada di luar kewenangan sebuah instansi, penjelasan tersebut semestinya disertai informasi mengenai pihak yang berwenang dan jalur koordinasi yang dapat ditempuh. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti akibat saling melempar tanggung jawab.

Dari Dam Kalong, Membangun Kesadaran Ekologis dan Partisipasi Masyarakat

Bagi PPM, persoalan Dam Kalong merupakan pengingat bahwa pembangunan masyarakat tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga tentang perlindungan lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan kehidupan.

Kesadaran ekologis harus tumbuh bersama kesadaran sosial. Masyarakat perlu berpartisipasi menjaga lingkungan, sementara pemerintah harus memastikan infrastruktur publik dikelola dan dipelihara sesuai tanggung jawabnya.

Di sinilah pentingnya peranserta masyarakat: bukan sekadar menjadi penerima kebijakan pembangunan, melainkan ikut mengidentifikasi persoalan, menyampaikan aspirasi, mengawal kebijakan, dan membangun solusi bersama.

Iwan Suwandi Ketua Presidium PPM Daerah Cirebon menyatakan bahwa PPM  akan terus mendorong agar keluhan warga Dam Kalong mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pihak yang berwenang.

Tobat Ekologis bukan sekadar seruan untuk mencintai alam. Ia harus menjadi komitmen untuk memperbaiki kerusakan, mencegah risiko, dan menjaga keberlangsungan kehidupan.

Dari Dam Kalong, Iwan Suwandi Ketu Presidium PPM  Daerah Cirebon mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan membangun kepedulian ekologis yang diwujudkan melalui tindakan nyata.

Sebab, menjaga lingkungan pada hakikatnya adalah menjaga kehidupan manusia.(acank)

Example 120x600