ppmindonesia.com.Jakarta – Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) mengingatkan para kepala daerah agar mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, alih-alih membebani mereka dengan kebijakan pajak yang memberatkan.
Peringatan ini disampaikan di tengah gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di berbagai wilayah yang memicu protes publik.
Sekretaris Jenderal PPM Nasional, Anwar Hariyono, mengatakan kepala daerah hasil Pemilu 2024 seharusnya memulai masa jabatan dengan merangkul warga untuk membangun daerah bersama. Menurutnya, pendapatan daerah bisa ditingkatkan tanpa harus mengandalkan lonjakan pajak yang berisiko memukul daya beli, terutama bagi kelompok rentan.
“Rakyat jangan hanya dijadikan objek pembangunan, tapi subjek yang ikut terlibat langsung. Kepala daerah perlu mengajak masyarakat menggali potensi daerah, bukan sekadar menambah beban mereka lewat pajak,” ujar Anwar kepada ppmindonesia, Jumat (15/8/2025).
Anwar menilai, kebijakan menaikkan PBB-P2 secara drastis kerap menjadi pilihan instan pemda untuk menutup defisit anggaran, apalagi setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat rata-rata sebesar 5 persen. Padahal, dana tersebut sejatinya hanya bersifat stimulan untuk mendorong kreativitas daerah dalam mencari sumber pendapatan sendiri.
Menurut PPM, daerah memiliki banyak alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Sektor pariwisata, pertanian, perikanan, pengelolaan aset daerah, hingga optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai memiliki potensi besar jika dikelola dengan tata kelola yang baik.
Anwar juga mengkritik rendahnya inovasi dan masih adanya kebocoran anggaran di sejumlah daerah. Ia menilai sebagian pejabat lebih sibuk mempertahankan gaya hidup mewah daripada fokus melayani rakyat.
“Pendapatan pajak, termasuk PBB, kadang dihabiskan untuk rapat di hotel berbintang atau kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ini yang membuat publik kehilangan kepercayaan,” katanya.
Ia menegaskan, jabatan kepala daerah tidak seharusnya diberikan hanya kepada orang dekat partai, pemilik modal, atau tokoh populer semata. Tanpa visi yang jelas dan keberpihakan pada rakyat, kebijakan fiskal akan berisiko menjadi bumerang politik sekaligus sosial.
“Ke depan, kepala daerah harus punya mental melayani, bukan minta dilayani. Hanya dengan begitu, pembangunan bisa berjalan dan rakyat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Anwar.(acank)
