ppmindonesia.com. Jakarta, — Sebuah keputusan besar diambil pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sepekan dilantik, langsung menggulirkan kebijakan kontroversial: menyuntikkan dana segar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara atau Himbara.
Presiden Prabowo memberi restu penuh, menyebut langkah ini sebagai upaya mempercepat perputaran kredit dan menggerakkan ekonomi.
Pasar keuangan sontak menyambut hangat. Sehari setelah pengumuman, saham-saham bank pelat merah melonjak. BRI naik 5 persen, BNI melesat 6 persen, dan Mandiri menguat 2 persen. Indeks Harga Saham Gabungan pun terdorong naik, seakan memberi sinyal optimisme baru.
Namun, di luar euforia pasar, muncul pertanyaan mendasar: apakah suntikan dana jumbo ini benar-benar akan mengalir ke masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau justru berhenti di meja korporasi besar?
UMKM di Persimpangan
Purbaya menegaskan dana segar ini dimaksudkan memperkuat likuiditas perbankan agar kredit mengalir lebih deras. Tetapi sejarah menunjukkan, bank lebih memilih menyalurkan pinjaman ke debitur besar yang dinilai lebih aman dan rendah risiko.
Bagi UMKM, jalan untuk mengakses kredit tidaklah mudah. Tingkat bunga 4 persen dari dana pemerintah ini dinilai terlalu tinggi bila dibandingkan dengan skema serupa sebelumnya yang hanya 2 persen. “Kalau bank terlalu selektif, UMKM yang justru paling membutuhkan modal akan tersisih,” kata seorang pengamat ekonomi.
Apalagi banyak UMKM baru saja terpukul krisis, dengan catatan tunggakan pinjaman yang belum terselesaikan. Kondisi itu membuat mereka makin sulit mengajukan kredit baru.
Bank dan Jalan Aman
Kekhawatiran lain datang dari perilaku bank BUMN. Selama ini, bank tak benar-benar kekurangan likuiditas. Mereka cenderung menempatkan dana nasabah pada Surat Berharga Negara (SBN) yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan bunga deposito. Jalan aman itu membuat penyaluran kredit ke sektor riil kerap tertahan.
Dengan tambahan Rp200 triliun, bank bisa saja mengulangi pola serupa: mempertebal cadangan, memperbesar pembelian instrumen keuangan, alih-alih mendorong investasi produktif. Bila itu terjadi, manfaat kebijakan ini bagi ekonomi rakyat menjadi semakin kabur.
Peluang dan Risiko
Meski demikian, peluang tetap ada. Dana jumbo ini bisa menjadi penggerak nyata bila diarahkan ke sektor produktif: pertanian modern, energi terbarukan, manufaktur, hingga ekonomi digital. Kredit murah ke sektor tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, tanpa keberpihakan jelas kepada UMKM, risiko ketimpangan semakin besar. Ekonomi tumbuh di atas kertas, tetapi rakyat kecil tak ikut merasakan denyutnya. Beban fiskal pun bisa bertambah bila dana tersebut tak kembali dalam bentuk kredit sehat, melainkan kredit macet.
Menanti Arah
Kebijakan suntikan Rp200 triliun ini memang berani. Tetapi keberanian saja tidak cukup. Pertanyaan publik tetap menggantung: apakah dana segar ini benar-benar akan menggerakkan roda ekonomi rakyat, atau hanya memperkuat perbankan dan korporasi besar yang sudah mapan?
Di sinilah komitmen pemerintah diuji. Ekonomi rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji.(emha)
