ppmindonesia.com. Jakarta, — Satu per satu laporan keuangan badan usaha milik negara (BUMN) yang dirilis ke publik menyingkap ironi. Di saat sebagian perusahaan pelat merah mencatat kerugian, jajaran komisaris justru menikmati gaji dan tunjangan miliaran rupiah per bulan. Kontras inilah yang memunculkan pertanyaan publik: untuk siapa sebenarnya BUMN bekerja, negara atau rakyat?
Di balik jargon “agen pembangunan” dan “penopang perekonomian nasional”, banyak BUMN tak ubahnya lubang hitam anggaran. Data Kementerian BUMN menunjukkan sejumlah perusahaan terjerat utang hingga ratusan triliun rupiah.
Namun, di ruang rapat para komisaris, keputusan soal remunerasi bergulir tanpa hambatan. Angka fantastis tetap disetujui, seakan kondisi keuangan perusahaan yang berdarah-darah bukanlah persoalan.
Aktivis Pusat Peranserta Masyarakat, Depri Cane Nasution, menilai kondisi ini sebagai ironi kebangsaan. “Ini kegilaan negara,” ujarnya dalam keterangan kepada ppmindonesia. Menurut Depri, praktik penggajian jumbo di tengah kerugian merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. “Rakyat membayar pajak, negara menutup kerugian, tapi komisaris tetap hidup mewah,” katanya.
Lebih jauh, Depri mendesak pemerintah berani melakukan langkah tegas. “Seharusnya BUMN yang terus merugi dibubarkan, sementara perusahaan yang sejenis digabung sesuai klasifikasi usaha. Kelola dengan profesional, akuntabel, dan transparan, bukan dibagi-bagi sebagai kue balas budi politik.
Jika pemerintah serius, BUMN bisa berkembang dan memberi manfaat, bukan menjadi beban APBN dan rakyat yang membayar pajak,” tegasnya.
Fenomena ini memang tak berdiri sendiri. Penunjukan komisaris BUMN kerap dikaitkan dengan praktik patronase politik. Mereka yang duduk di kursi empuk tidak selalu dipilih karena keahlian bisnis, melainkan karena kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Akibatnya, BUMN terjebak dalam lingkaran rente: perusahaan rugi, rakyat terbebani, sementara elite menikmati fasilitas.
Kondisi tersebut kian memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan negara. Di satu sisi, pemerintah mendorong masyarakat taat membayar pajak demi pembangunan. Namun di sisi lain, uang rakyat dipertontonkan sebagai bancakan, lewat gaji dan tunjangan yang tak masuk akal.
“Kalau sudah begini, sulit berharap BUMN bisa menjadi sokoguru ekonomi bangsa,” kata seorang akademisi dari universitas negeri di Jakarta. Ia menegaskan, peran BUMN seharusnya menggerakkan ekonomi rakyat, bukan menjadi ladang kenyang segelintir orang.
Rakyat, yang mestinya menjadi penerima manfaat utama, justru semakin jauh dari harapan itu. Harga listrik naik, tarif transportasi tak kunjung turun, dan beban utang negara terus meningkat. Di tengah kesulitan itu, kabar komisaris BUMN bergaji jumbo terasa seperti tamparan keras bagi publik.
Pertanyaannya kini, sampai kapan kegilaan ini akan dibiarkan? Jika BUMN tetap dikelola dengan pola patronase, bukan profesionalisme, maka yang rugi bukan hanya perusahaan, melainkan juga martabat negara.
Pada akhirnya, negara seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir elite yang menikmati kursi nyaman di atas penderitaan publik. (emha)
