ppmidonesia.com. Jakarta, — Pemerintah baru saja mengumumkan penempatan dana segar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara. Tujuannya, memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit agar roda ekonomi rakyat kembali bergerak. Namun, di balik optimisme itu, terselip persoalan klasik yang belum terselesaikan: kredit macet di hulu, akses terhambat di hilir.
Target Tak Tercapai
Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini menjadi instrumen andalan pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, realisasi penyaluran masih jauh dari target. Tahun 2024, pemerintah menargetkan 60 persen dari total penyaluran KUR sebesar Rp282,4 triliun mengalir ke sektor produksi. Faktanya, hanya Rp163,28 triliun atau 57,81 persen yang terealisasi.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan sekitar 69,5 persen UMKM masih belum mendapat akses pembiayaan perbankan. Padahal pemerintah telah memberi subsidi bunga hingga 9–10 persen agar kredit UMKM lebih terjangkau.
“Jika KUR yang sudah mendapat subsidi saja masih seret, sulit membayangkan dana Rp200 triliun di bank BUMN benar-benar sampai ke UMKM kecil,” kata Anwar, Sekretaris Jenderal Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional.
Bank Bermain Aman
Bank-bank besar lebih memilih bermain aman. Alih-alih menyalurkan kredit ke UMKM yang dinilai berisiko, dana kerap diparkir di instrumen keuangan seperti Surat Berharga Negara (SBN) yang memberi imbal hasil lebih pasti. Bagi bank, langkah ini lebih menguntungkan dan minim risiko.
Namun, konsekuensinya jelas: UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional tak kunjung mendapat napas tambahan. “Kalau kredit hanya berputar di lingkaran korporasi besar, maka peluang emas untuk menggerakkan ekonomi rakyat akan hilang,” ujar Parito aktifis PPM penggiat UMKM di Bekasi.
Peluang yang Hilang
Bila dana benar-benar mengalir ke sektor riil—pertanian, perdagangan, industri kecil, dan ekonomi kreatif—efek gandanya akan besar. Produksi meningkat, lapangan kerja terbuka, dan konsumsi ikut menguat. Tetapi ketika kredit macet di hulu membuat bank semakin hati-hati, aliran dana ke hilir terhenti.
Inilah ironi pembangunan: modal negara melimpah, tetapi daya ungkit bagi ekonomi rakyat kecil tak terasa.
Menanti Arah Baru
Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menilai, sudah waktunya pemerintah menata ulang strategi pembiayaan. Bank BUMN bisa fokus ke proyek besar, sementara bank pembangunan daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diberdayakan untuk menyalurkan kredit UMKM.
“Kalau jalurnya benar, dana triliunan bisa jadi bahan bakar ekonomi rakyat. Kalau salah arah, yang terjadi hanya kenyang likuiditas di bank besar, tapi lapar modal di warung kecil,” ujar Anwar.
Kini, rakyat menunggu bukti. Sebab ketika kredit macet di hulu, peluang UMKM hilang di hilir. (emha)
