ppmindonesia.com,Jakarta – Lebih dari 800 orang tewas—angka yang oleh banyak narasumber dipercaya akan terus melonjak, mungkin hingga ribuan. Puluhan kampung tertutup longsor, sejumlah wilayah masih terisolasi, dan evakuasi tersendat. Namun hingga hari keenam setelah banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pemerintah pusat belum juga menetapkan status bencana nasional.
Sementara itu, perdebatan soal lambannya respons pemerintah merebak di mana-mana.
Tergagap-gagap Sejak Hari Pertama
Kisah bermula pada Kamis, 27 November, ketika Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal yang salah satunya membahas perubahan iklim. Di dalam ruang rapat itu, menurut dua narasumber Tempo, Kepala BNPB melaporkan bahwa situasinya “tidak terlalu besar” dan lebih “mencekam di media sosial”.
Keesokan harinya, Kepala BNPB kembali membuat pernyataan serupa di publik—yang belakangan berbuntut kecaman di media sosial, hingga pertanyaan lantang dalam sidang Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana ia bisa lolos seleksi jabatan.
Seorang pejabat yang hadir dalam rapat mengatakan, “Informasi yang masuk ke Presiden tersaring oleh lingkaran kecilnya. Ada semacam bubble yang membuat laporan lapangan yang sebenarnya penting menjadi terlambat sampai.”
Pada akhir pekan itu—dua sampai tiga hari setelah bencana—belum ada satu pun menteri yang turun ke lapangan. Menteri Pertahanan Safri Samsuddin menjadi pejabat pertama yang datang, ditemani Titi Soeharto dan Didit, putra Presiden.
Baru pada Minggu malam, ketika laporan Safri sampai ke Jakarta, istana mendadak riuh. Para menteri dikabari bahwa Presiden akan terbang ke tiga provinsi terdampak. “Mereka kelabakan nyari tiket dan jalur masuk,” kata seorang pejabat yang mengetahui cerita itu. Banyak akses masih terputus, penerbangan belum pulih.
“Mirip sekali kejadian saat demo Agustus,” kata seorang sumber lain. “Ada masa vakum pemerintah. Ada jeda waktu di mana tidak ada yang bergerak.”
BMKG Sudah Berteriak Lima Hari Sebelumnya
Di tengah kekacauan ini, satu hal menjadi sorotan: peringatan dini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh BMKG.
Lima hari sebelum siklon tropis terbentuk di Selat Malaka, BMKG telah menyampaikan early warning ke kementerian dan pemerintah daerah. Informasinya detail: potensi hujan ekstrem, risiko banjir bandang, hingga kemungkinan longsor di zona rawan.
Namun, menurut sumber Tempo yang terlibat dalam mitigasi bencana, pemerintah tidak memiliki SOP lanjutan:
- Apa langkah pemerintah daerah jika hujan ekstrem terdeteksi?
- Bagaimana evakuasi warga dari titik rawan longsor?
- Siapa yang harus mengeksekusi?
“Tidak ada juknis. Tidak ada protokol lanjutan,” kata sumber itu. “Akhirnya warning itu menguap begitu saja.”
Gubernur Aceh bahkan menyebut skala kerusakan “lebih parah dari tsunami 2004”, terutama di wilayah-wilayah pegunungan.
Bukan Bencana Alam: Ini Bencana yang Dibuat Manusia
Bagi aktivis lingkungan, ini bukan semata bencana alam. Ari Rompas, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menjelaskan dengan tegas:
“Ini bukan bencana alam. Ini bencana ulah manusia.”
Ari menguraikan dua akar masalah:
1. Siklon Tropis yang Dipicu Perubahan Iklim
Siklon tropis hampir mustahil terbentuk di garis khatulistiwa, apalagi di Selat Malaka. Namun perubahan iklim membuat anomali itu terjadi. Badainya membawa hujan ekstrem berkali lipat.
2. Deforestasi Puluhan Tahun yang Menghancurkan Daya Tampung DAS
Sumatra tercabik-cabik oleh izin konsesi sejak zaman Soeharto: HPH, HTI, tambang, dan perkebunan sawit. Setelah reformasi, izin pemerintah daerah makin memperburuk kerusakan.
Di tiga provinsi terdampak, Greenpeace mencatat lebih dari 1.300 perusahaan, dari sawit, HTI, hingga tambang, yang menguasai dan merusak kawasan DAS.
“Daya dukung DAS sudah di bawah 25 persen. Fungsinya hancur,” kata Ari.
Hasilnya: ketika hujan ekstrem datang, air tidak tertahan. Sungai meluap. Tanah longsor. Kayu-kayu gelondongan ikut terseret—sesuatu yang tidak terjadi di Thailand dan Sri Lanka meski mereka juga terkena banjir dari sistem badai yang sama.
Omnibus Law: Pelemahan Perlindungan Lingkungan
Ari juga menilai UU Cipta Kerja sebagai salah satu faktor yang memperparah kerusakan.
Beberapa perubahan krusial:
- Amdal dipersempit dan proses perizinan dipangkas.
- Izin lingkungan tidak lagi bisa digugat publik.
- 30% batas minimum kawasan DAS dalam UU Kehutanan—dianggap krusial—dicabut.
- 3,12 juta hektare sawit ilegal dalam kawasan hutan diputihkan melalui pasal 110A dan 110B.
“Itu mempercepat kehancuran ekosistem Sumatra,” kata Ari.
Tesso Nilo, Batang Toru, dan Siapa Pemain Besarnya?
Salah satu titik rusak terparah adalah Taman Nasional Tesso Nilo. Wilayah konservasi ini telah lama dicap sebagai salah satu hotspot deforestasi dunia.
Di DAS Batang Toru, perusahaan sawit, tambang, dan HTI seperti Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi sorotan. Konsesi yang bersinggungan dengan kawasan hulu dan perbukitan mempercepat kerentanan longsor.
“Ini akumulasi puluhan tahun,” kata Ari. “Ketika siklon datang, semuanya runtuh.”
Kenapa Status Bencana Nasional Tidak Ditetapkan?
Dalam laporan dari berbabgai sumber , beberapa alasan mengemuka:
- Informasi awal yang salah diterima Presiden dari BNPB.
- Tidak adanya sistem komando yang rapi pasca peringatan dini.
- Pertimbangan politik dan anggaran, menurut dua sumber di pemerintahan.
- Takut preseden, karena status bencana nasional dapat mengharuskan intervensi penuh pemerintah pusat.
Namun hingga laporan ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai penundaan status.
Kita Sedang Melihat Akumulasi Kegagalan
Banjir Sumatra 2025 bukan hanya akibat siklon tropis.
Bukan hanya karena hujan ekstrem.
Bukan juga sekadar soal lambatnya pemerintah merespons.
Ini adalah tragedi panjang: kelalaian peringatan dini, lemahnya tata kelola lingkungan, masifnya konsesi, rusaknya DAS, dan buruknya koordinasi birokrasi.
Siklon hanya memicu.
Struktur kerusakan yang dibangun manusia selama puluhan tahunlah yang menjatuhkan ribuan korban.
