ppmindonesia.com.Jakarta — Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase yang semakin memanas. Ketegangan antara Tanfidziyah dan Syuriyah memunculkan kekhawatiran akan terjadinya dualisme kepemimpinan, setelah Rais Syuriah PBNU, KH Mohammad Nuh, mengetuk keputusan rapat pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak sah secara konstitusional.
Keputusan rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam, disebut memenuhi kuorum dan sesuai mekanisme AD/ART serta Perkum Nomor 10 Tahun 2025. “Rapat pleno sah dan berwenang mengambil keputusan. Kehadiran pun memenuhi syarat kuorum, 50 persen plus satu,” ujar KH Nuh.
Namun Tanfidziyah PBNU langsung membantah. Gus Yahya menilai proses itu cacat prosedur karena berdiri di atas keputusan sebelumnya, yakni rapat harian syuriyah pada 20 November di Hotel Aston, yang menurutnya tidak memiliki kewenangan memberhentikan mandataris.
“Pangkalnya tidak sah, maka seluruh tindak lanjutnya juga tidak sah, tidak dapat diterima, dan tidak dapat dieksekusi,” tegas Gus Yahya saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (10/12/2025).
Mandataris Tidak Bisa Diberhentikan di Luar Muktamar
Gus Yahya mengingatkan bahwa ketua umum adalah mandataris Muktamar, sehingga pemberhentiannya hanya dapat diputuskan oleh forum tertinggi tersebut. “Tidak ada mandataris diberhentikan di luar Muktamar. Itu prinsip universal organisasi. Dalam NU, tidak ada aturan yang menyatakan sebaliknya,” ujarnya.
Ia menyatakan secara de facto dan de jure masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan kembali memanggil jajaran pengurus untuk menggelar rapat pleno resmi di Kantor PBNU pada Kamis (11/12/2025). “Kami tetap mengundang KH Zulfa Mustofa. Beliau hadir sebagai Wakil Ketua Umum, sesuai keputusan Muktamar,” katanya.
Kekhawatiran Perpecahan Menguat
Di tengah memanasnya suasana, sejumlah tokoh Nahdliyin menyampaikan keprihatinan mendalam. Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal, menilai konflik elite ini berpotensi mencederai marwah jam’iyyah dan membuat jamaah kebingungan.
“Situasi sudah menuju titik kritis. Para kiai khos perlu turun tangan untuk memediasi dan menjaga NU dari perpecahan,” ujar Syukron.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa upaya islah sebelumnya, termasuk pertemuan para kiai di Pesantren Lirboyo, belum menghasilkan kesepakatan. Karena itu, Syukron mengusulkan pembentukan Tim Ad-Hoc dari para ulama sepuh yang benar-benar netral.
“Jika kedua kubu dianggap tak mampu meredam ego, biarkan para masyayikh mengambil alih dan menyiapkan langkah menuju Muktamar sebagai forum penentu final,” tambahnya.
Muktamar Luar Biasa Mencuat sebagai Opsi
Meningkatnya ketegangan antara dua struktur tertinggi PBNU memunculkan kembali dorongan agar dilakukan Muktamar Luar Biasa (MLB). Forum ini dinilai menjadi solusi paling konstitusional untuk menguji legitimasi dan meredam konflik sebelum menjalar di tingkat wilayah dan cabang.
Pengamat organisasi keagamaan menilai MLB dapat menjadi “rem darurat” guna mencegah munculnya dua kepemimpinan sehingga jamaah tidak terbelah. “Jika tidak ditangani dengan hati-hati, konflik ini tidak hanya akan melahirkan dualisme, tetapi juga melemahkan posisi NU sebagai kekuatan moral bangsa,” kata seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Menanti Langkah Para Kiai Sepuh
Sejumlah kiai sepuh disebut tengah melakukan komunikasi intensif untuk mencari titik temu dan mencegah konflik meruncing. Tradisi NU selama ini sangat mengandalkan peran ahlul halli wal ‘aqdi—para penentu—dalam menjaga harmoni organisasi.
Para pengamat meyakini, jika para masyayikh turun langsung, gelombang dualisme dapat dicegah sebelum semakin membesar. Namun jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat, potensi terbelahnya PBNU menjadi dua kubu tak dapat lagi dihindari.
“PBNU berada di persimpangan penting. Apakah memilih jalan islah atau jalan perpecahan, sangat bergantung pada kebijaksanaan para pemimpinnya saat ini,” ujar Syukron.
NU Menghadapi Ujian Besar
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, sikap PBNU dalam menghadapi krisis ini akan diamati secara nasional. Masyarakat berharap NU kembali menjadi penyejuk, bukan arena konflik politik elit internal.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, NU dituntut kembali pada prinsipnya sebagai jam’iyyah diniyyah yang mengutamakan maslahat, keharmonisan, dan keteladanan para ulama.
PBNU kini benar-benar berada di persimpangan. Jalan mana yang dipilih akan menentukan masa depan organisasi terbesar umat ini.
