ppmindonesia.com .Jakarta — Ketegangan antara kepentingan ekonomi berbasis sawit dan kelestarian hutan kembali mengemuka. Di tengah ambisi swasembada energi dan peningkatan pendapatan nasional, berbagai kalangan mengingatkan pemerintah agar tidak menyederhanakan persoalan deforestasi sebagai konsekuensi yang dapat ditoleransi dari pembangunan.
Sawit selama ini diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap ekspor, industri pangan, dan energi kerap dijadikan pembenaran bagi perluasan perkebunan. Namun di balik narasi pertumbuhan ekonomi, dampak ekologis dan sosial dari ekspansi sawit terus menjadi sorotan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan bahwa problem sawit bukan semata pada komoditasnya, melainkan pada tata kelola dan orientasi kebijakan. Ia merujuk pengalamannya saat menjabat Bupati Belitung Timur, ketika menolak perluasan sawit di wilayahnya.
Menurut Ahok, skema kemitraan plasma yang diklaim berpihak pada rakyat kerap hanya menjadi formalitas administratif. “Di lapangan banyak ditemukan praktik nomine, pinjam nama orang. Secara aturan terlihat patuh, tetapi rakyat tidak benar-benar memiliki,” ujarnya.
Ahok mengusulkan agar lahan perkebunan—khususnya lahan yang disita negara—dikelola sebagai aset desa melalui koperasi rakyat. Dalam skema tersebut, pengusaha tetap mengelola kebun, warga desa bekerja dan menerima upah, sementara keuntungan dikembalikan ke desa.
“Harusnya yang memegang lahan itu koperasi rakyat, bukan BUMN,” tegasnya.
Dalam konteks Papua, Ahok secara tegas menolak perluasan sawit, termasuk jika alasan yang digunakan adalah swasembada energi. Menurutnya, Papua memiliki hutan dengan nilai ekologis dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh perkebunan monokultur.
Peringatan lebih luas datang dari kalangan akademisi kehutanan. pakar sosiologi dan ekologi politik terkemuka dari IPB University, Arya Hadi Dharmawan, menilai bahwa kebijakan yang menyederhanakan fungsi hutan—misalnya dengan menyamakannya dengan perkebunan sawit karena sama-sama berdaun hijau dan menyerap karbon—merupakan kekeliruan konseptual.
“Hutan itu bukan sekadar penyerap karbon. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks, mencakup keanekaragaman hayati, tata air, iklim lokal, dan ruang hidup masyarakat adat,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Menurut Arya, hutan menyediakan fungsi yang tidak bisa digantikan oleh sawit: habitat satwa liar, sumber tanaman obat, penjaga keseimbangan hidrologi, serta penyangga kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sebaliknya, perkebunan sawit merupakan ekosistem monokultur yang secara ekologis miskin.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun sawit memberikan kontribusi ekonomi besar, nilai ekologis hutan tidak mungkin dikonversi sepenuhnya ke dalam hitungan rupiah. “Nilai air, oksigen, dan keanekaragaman hayati tidak dapat dihitung, tetapi hilangnya langsung dirasakan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, pemerintah diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan energi dan pangan berbasis sawit. Tekanan global terkait perubahan iklim dan deforestasi memang menjadi faktor eksternal, tetapi dampak paling nyata justru dirasakan di dalam negeri: banjir, krisis air, konflik lahan, hingga hilangnya penghidupan masyarakat lokal dan adat.
Para pengkritik menilai, pengembangan sawit masih dimungkinkan tanpa membuka kawasan hutan baru. Optimalisasi lahan terlantar, peningkatan produktivitas kebun eksisting, serta penguatan koperasi rakyat dinilai sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.
Peringatan ini menegaskan bahwa pilihan kebijakan hari ini akan menentukan warisan ekologis bagi generasi mendatang. Ekonomi sawit memang penting, tetapi kelestarian hutan adalah fondasi kehidupan. Di sinilah pemerintah diuji: mampu atau tidak menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis dan sosial. (emha)
