Jakarta|PPMIndonesia.com — Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Indonesia menegaskan bahwa praktik politik uang yang terus berulang dalam setiap kontestasi politik bukanlah penyakit rakyat, melainkan produk dari sistem politik yang dibangun dan dikuasai oleh elit. Narasi yang menyalahkan rakyat dinilai menyesatkan sekaligus menutupi persoalan struktural demokrasi Indonesia.
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila, Prihandoyo Kuswanto, menyatakan bahwa rakyat kerap dijadikan kambing hitam atas maraknya politik uang, sementara aktor-aktor utama yang merekayasa sistem pembiayaan politik justru luput dari kritik dan pertanggungjawaban.
“Politik uang bukan watak rakyat. Itu lahir dari sistem demokrasi transaksional yang mahal dan liberal. Ketika biaya politik dibuat tinggi, rakyat dipaksa masuk dalam relasi transaksional, lalu disalahkan seolah-olah mereka sumber masalah,” ujar Prihandoyo.
Menurut PPM Indonesia, demokrasi elektoral saat ini telah bergeser dari sarana kedaulatan rakyat menjadi arena kompetisi modal. Pemilu dan pilkada membutuhkan biaya besar untuk pencitraan dan mobilisasi, sehingga hanya kandidat dengan dukungan pemodal yang memiliki peluang menang.
Dalam situasi tersebut, kandidat terpilih kerap tersandera oleh kepentingan investor politik. Dampaknya, kebijakan publik lebih banyak berpihak pada kepentingan elit ekonomi dibandingkan kesejahteraan rakyat luas.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menambahkan bahwa mahalnya demokrasi bukan disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung itu sendiri, melainkan oleh pembajakan sistem oleh elit politik dan pemodal.
“Demokrasi bukan mahal karena rakyat. Ia menjadi mahal karena elit menjadikannya ladang bisnis. Politik uang adalah gejala, bukan sebab. Sebab utamanya adalah sistem yang memungkinkan kekuasaan diperjualbelikan,” tegas Alip.
PPM Indonesia juga menyoroti lemahnya peran negara dalam menyediakan pendidikan politik yang memadai dan berkelanjutan. Rakyat dibiarkan minim literasi politik, disuguhi janji berlebihan saat kampanye, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan diraih. Ketika praktik transaksional terjadi, rakyat kembali disalahkan.
Sekretaris Jenderal PPM Indonesia, Anwar Hariyono menilai pendekatan penanganan politik uang selama ini terlalu teknis dan represif, tanpa menyentuh akar persoalan.
“Selama sistem pembiayaan politik tidak dibenahi dan pendidikan politik diabaikan, politik uang akan terus berulang. Menyalahkan rakyat tanpa membenahi sistem hanya akan memperdalam ketidakadilan,” ujarnya.
PPM Indonesia juga mengkritik berbagai wacana efisiensi demokrasi yang justru berpotensi mempersempit partisipasi rakyat, seperti gagasan memindahkan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Menurut PPM Indonesia, langkah tersebut tidak menghilangkan politik uang, melainkan memindahkan transaksi dari ruang publik ke ruang tertutup elit.
Dalam pandangan PPM Indonesia, demokrasi seharusnya menjadi sarana pendidikan politik, pemberdayaan rakyat, serta perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jika sistemnya adil dan berorientasi pada permusyawaratan serta kepentingan rakyat, politik uang akan kehilangan ruang hidupnya. Yang harus dikoreksi adalah sistemnya, bukan rakyatnya,” pungkas Prihandoyo.
PPM Indonesia mendorong reformasi menyeluruh dalam sistem politik nasional, termasuk penataan pembiayaan politik yang transparan dan adil, penguatan pendidikan politik berbasis rakyat, serta pengembalian roh demokrasi Pancasila agar kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemodal dan elit kekuasaan. (emha)
