Jakarat|PPMIndonesia.com– Tidak semua gerakan sosial lahir dari kebebasan. Sebagian justru tumbuh dari tekanan dan represi. Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) adalah salah satunya. Ia lahir di awal 1980-an, ketika negara melalui kebijakan NKK–BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus–Badan Koordinasi Kemahasiswaan) menutup ruang politik mahasiswa dan membatasi gerakan kritis di kampus.
Dalam situasi itu, para aktivis tidak berhenti bergerak. Mereka mengubah arah perjuangan—dari kampus ke kampung, dari wacana ke kerja nyata, dari politik formal ke pemberdayaan masyarakat. Dari sinilah PPM menemukan jati dirinya: sebagai gerakan dakwah bil hal, dakwah yang bekerja, bukan sekadar berbicara.
Sebagaimana pernah ditegaskan Adi Sasono, salah satu pendiri PPM,
“Perubahan sosial tidak mungkin lahir dari pidato dan seminar saja. Ia harus hidup di tengah rakyat, bekerja bersama mereka, dan menjawab kebutuhan nyata.”
Pernyataan ini bukan slogan. Ia menjadi fondasi praksis PPM sejak awal.
Dari Represi Negara ke Konsolidasi Gerakan
Periode 1982–1985 adalah masa konsolidasi. Berbagai lembaga, yayasan, dan kelompok dakwah pembangunan bersepakat meleburkan diri. Tokoh-tokoh seperti Adi Sasono, Habib Chirzin, Ali Mustofa Trajutisna, Dawam Rahardjo, bersama jaringan aktivis daerah dari Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Malang, Bali, hingga Lombok, membangun kesepahaman bersama: rakyat harus menjadi subjek perubahan.
PPM hadir di tengah pemulung, petani, pedagang kecil, pesantren, dan komunitas budaya. Dalam konteks Orde Baru yang represif, pendekatan ini bukan hanya sosial, tetapi juga politis dalam arti yang paling mendasar—membangun kemandirian rakyat di luar kendali kekuasaan.
Habib Chirzin pernah mengingatkan,
“Dakwah yang tidak membebaskan manusia dari kemiskinan dan ketidakadilan, berisiko kehilangan makna etiknya.”
Warisan Pengabdian dan Tantangan Regenerasi
Sejarah mencatat PPM sebagai organisasi dengan kerja nyata. Program ekonomi rakyat, pendampingan komunitas, pesantren kejuruan, hingga penguatan budaya lokal menjadi bagian dari jejak pengabdian itu.
Namun memasuki awal 2000-an, PPM menghadapi tantangan internal serius. Aktivitas pemberdayaan melemah, badan-badan otonom stagnan, dan yang paling krusial: kaderisasi tidak berjalan secara berkelanjutan. Terjadi keterputusan generasi—antara para pendiri dan calon penerus.
Padahal, sebagaimana ditegaskan Ali Mustofa Trajutisna,
“Organisasi yang berhenti mencetak kader sejatinya sedang menyiapkan kematiannya sendiri.”
Pernyataan ini terasa relevan ketika melihat kondisi PPM hari ini: masih ada secara administratif, tetapi daya geraknya menurun.
Konteks Kebijakan Aktual: Peluang yang Belum Dijawab
Ironisnya, kemunduran ini terjadi justru ketika kebijakan negara membuka peluang besar bagi gerakan pemberdayaan. Program Dana Desa, penguatan BUMDes, CSR/ TJSL perusahaan, ekonomi hijau, hingga agenda SDGs Desa sesungguhnya membuka ruang kolaborasi luas bagi organisasi masyarakat sipil.
Selain itu, perubahan status PPM menjadi perkumpulan (2022) sejalan dengan kebijakan penataan ormas dan tata kelola organisasi sipil yang lebih akuntabel. Namun peluang ini belum sepenuhnya direspons dengan pembaruan visi, strategi kaderisasi, dan penguatan basis sosial.
Jika PPM gagal membaca konteks ini, ia berisiko tertinggal—bukan karena nilai dasarnya usang, tetapi karena ketidakmampuan beradaptasi secara struktural dan kultural.
Dari Represi Negara ke Represi Zaman
Jika dulu PPM lahir karena represi negara, hari ini ia menghadapi represi yang berbeda: represi zaman. Konsumerisme, individualisme, dan pragmatisme ekonomi melemahkan kerja kolektif dan pengorganisasian sosial.
Namun justru di tengah kondisi itulah peran PPM menjadi penting. Ketika negara dan pasar tidak sepenuhnya hadir bagi kelompok rentan, organisasi seperti PPM seharusnya tampil sebagai penghubung, penguat, dan pendamping masyarakat.
Masalahnya bukan pada perubahan zaman, melainkan pada keberanian organisasi untuk berubah.
Ke Mana Arah PPM Hari Ini?
PPM kini berada di persimpangan. Ia bisa kembali pada jati dirinya sebagai gerakan pemberdayaan—dengan metode baru, bahasa baru, dan kader baru—atau bertahan sebagai struktur formal yang perlahan kehilangan relevansi sosial.
Tulisan ini bukan nostalgia, melainkan ajakan refleksi kolektif. Gerakan yang lahir dari represi seharusnya memiliki daya tahan moral untuk terus berbenah.
Sejarah telah memberi PPM kehormatan besar: lahir sebagai jawaban atas ketidakadilan. Kini sejarah kembali bertanya—bukan tentang masa lalu, tetapi tentang pilihan hari ini.
Diam, atau berbenah?
Jawabannya akan menentukan apakah PPM tetap hidup sebagai gerakan, atau tinggal sebagai nama dalam arsip sejarah.(emha)
