Jakarta|PPMIndonesia.com— Serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026 memicu gelombang kritik di Indonesia terhadap keanggotaan negara ini dalam Board of Peace (BoP), sebuah lembaga internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sejumlah tokoh politik, organisasi masyarakat, dan pengamat hubungan internasional mendesak pemerintah untuk mengevaluasi bahkan keluar dari forum tersebut karena dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian yang menjadi tujuan pembentukannya.
Serangan tersebut memicu eskalasi konflik di Timur Tengah dan memunculkan kekhawatiran akan meluasnya perang di kawasan. Konflik ini juga memicu tekanan domestik di Indonesia agar pemerintah mengambil posisi yang lebih tegas terhadap kebijakan militer Amerika Serikat dan Israel. (The Jakarta Post)
Desakan dari Masyarakat dan Tokoh Politik
Seruan agar Indonesia keluar dari Board of Peace datang dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan tokoh nasional. Sejumlah organisasi menilai serangan terhadap Iran bertentangan dengan prinsip perdamaian dunia dan hukum internasional.
Beberapa organisasi masyarakat bahkan menyebut bahwa lembaga yang seharusnya menjadi forum perdamaian kini justru kehilangan legitimasi moral setelah konflik tersebut pecah. Kritik tersebut juga disuarakan oleh sejumlah akademisi dan tokoh agama yang menilai serangan militer terhadap Iran bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip perdamaian global. (Asia News)
Di parlemen, sejumlah anggota DPR juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan luar negeri yang terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
Pemerintah Tunda Pembahasan BoP
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah hati-hati dengan menangguhkan sementara pembahasan terkait Board of Peace.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa seluruh pembahasan mengenai organisasi tersebut saat ini ditunda atau “on hold” karena pemerintah tengah memantau perkembangan konflik di Timur Tengah.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di kawasan serta menilai perkembangan geopolitik yang terjadi. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan terkait Board of Peace akan tetap didasarkan pada kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. (Antara News Aceh)
Kredibilitas Board of Peace Dipertanyakan
Para pengamat hubungan internasional menilai bahwa konflik terbaru ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas Board of Peace sebagai forum yang mengusung agenda perdamaian global.
Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Akhmad Khoirul Umam, menilai serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran justru menantang legitimasi lembaga tersebut. Menurutnya, perang yang melibatkan negara penggagas organisasi tersebut membuat publik mempertanyakan efektivitas forum itu sebagai instrumen perdamaian. (Antara News)
Situasi ini semakin kompleks karena konflik Iran–Israel berpotensi memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas global.
Ujian bagi Diplomasi Indonesia
Bagi Indonesia, polemik Board of Peace menjadi ujian bagi konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi nasional.
Sebagai negara yang secara konstitusional memiliki komitmen untuk ikut menjaga perdamaian dunia, Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit: tetap berada di dalam forum tersebut untuk mencoba memengaruhi kebijakan dari dalam, atau keluar demi menjaga konsistensi prinsip perdamaian.
Seiring memanasnya konflik di Timur Tengah, keputusan Indonesia terkait Board of Peace kini menjadi sorotan publik. Langkah yang diambil pemerintah dalam waktu dekat diperkirakan akan menentukan arah diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. 🌍 (acank)
