Kajian Qur’an bil Qur’an – Syahida
Otoritas hukum adalah bagian dari ketauhidan. Mengakui Allah sebagai Tuhan berarti mengembalikan seluruh ketetapan agama kepada petunjuk-Nya.
Kajian Qur’an bil Qur’an – Syahida|PPMIndonesia.com
Tauhid Bukan Sekadar Pengakuan tentang Tuhan
Ketika berbicara tentang tauhid, perhatian umat Islam umumnya tertuju pada pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, dan satu-satunya yang layak disembah. Namun, ada dimensi tauhid yang tidak kalah penting untuk direnungkan, yaitu **pengakuan terhadap Allah sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam menetapkan hukum.**
Persoalannya, dalam kehidupan beragama, tidak jarang ketetapan Allah bercampur dengan pendapat manusia, tradisi, kebiasaan leluhur, dan keputusan otoritas keagamaan. Sesuatu yang awalnya merupakan pendapat atau hasil penafsiran kemudian diperlakukan seolah-olah merupakan hukum Allah yang tidak boleh dipertanyakan.
Di sinilah persoalan tauhid hukum menjadi penting.
Apakah manusia memiliki kewenangan untuk menciptakan ketentuan agama yang kemudian dinisbatkan kepada Allah? Apakah tradisi dapat mengubah sesuatu yang halal menjadi haram? Dan sejauh mana pendapat manusia boleh ditempatkan dalam memahami syariat?
Melalui pendekatan Qur’an bil Qur’an (Kajian Syahida), kita diajak membaca ayat-ayat Al-Qur’an secara saling menjelaskan untuk menemukan prinsip dasarnya: Allah adalah sumber otoritas hukum, sedangkan manusia berkewajiban memahami, menjalankan, dan menyampaikan ketetapan-Nya dengan penuh tanggung jawab.
Menetapkan Hukum Adalah Hak Allah
Al-Qur’an menyatakan secara tegas bahwa otoritas hukum tertinggi berada pada Allah.
Allah berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus.”(QS. Yusuf [12]: 40)
Ayat ini menarik karena Allah menghubungkan persoalan hukum dengan penghambaan. Pernyataan bahwa hukum hanya milik Allah berada dalam satu rangkaian dengan perintah agar manusia tidak menyembah selain Dia.
Dengan demikian, tauhid tidak berhenti pada pengakuan terhadap Allah sebagai Pencipta. Tauhid juga menuntut manusia untuk tidak menempatkan pendapat, kepentingan, dan kehendak manusia sebagai tandingan bagi ketetapan Allah.
Namun, pengakuan tersebut tidak berarti manusia dilarang membuat aturan dalam kehidupan sosial. Manusia tetap membutuhkan peraturan, kesepakatan, dan kebijakan untuk mengatur kehidupan bersama. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengklaim bahwa aturan atau pendapat manusia merupakan ketetapan Allah tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Allah Melarang Manusia Mengada-adakan Hukum atas Nama-Nya
Persoalan otoritas hukum menjadi semakin jelas ketika Al-Qur’an memperingatkan manusia agar tidak menetapkan halal dan haram berdasarkan ucapan sendiri.
Allah berfirman:
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ‘Ini halal dan ini haram,’ untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”(QS. An-Nahl [16]: 116)
Peringatan ini sangat mendasar. Allah tidak hanya melarang manusia melanggar hukum-Nya, tetapi juga melarang manusia menciptakan ketentuan sendiri lalu mengatasnamakannya kepada Allah.
Ada perbedaan besar antara mengatakan, “Menurut pemahaman saya, perkara ini dilarang berdasarkan penafsiran ayat tertentu,” dengan mengatakan, “Allah telah mengharamkan perkara ini,” padahal tidak ada dasar yang jelas.
Yang pertama merupakan pernyataan tentang hasil pemahaman manusia. Yang kedua merupakan klaim tentang ketetapan Tuhan.
Karena itu, kejujuran dalam menyampaikan agama merupakan bagian dari tanggung jawab tauhid.
Tradisi Tidak Boleh Menggantikan Wahyu
Al-Qur’an juga mengkritik sikap manusia yang menjadikan kebiasaan nenek moyang sebagai dasar kebenaran tanpa mengujinya dengan petunjuk Allah.
Allah berfirman:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,’ mereka menjawab, ‘Tidak! Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.’ Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak memahami sesuatu apa pun dan tidak mendapat petunjuk?”(QS. Al-Baqarah [2]: 170)
Ayat ini memberikan pelajaran bahwa usia sebuah tradisi tidak otomatis menjadikannya benar. Sesuatu yang diwariskan turun-temurun tetap harus diuji berdasarkan ilmu dan petunjuk Allah.
Tradisi memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat. Ia dapat menjadi sumber identitas, kearifan lokal, dan perekat sosial. Akan tetapi, tradisi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan Allah.
Dalam konteks ini, persoalannya bukan menolak budaya, melainkan menempatkan budaya pada kedudukannya yang tepat: sebagai bagian dari kehidupan manusia, bukan sebagai pengganti wahyu.
Bahkan Rasulullah Tidak Menetapkan Pengharaman di Luar Ketetapan Allah
Salah satu ayat yang sangat kuat dalam menjelaskan persoalan ini terdapat dalam Surah At-Tahrim.
Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu demi menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*(QS. At-Tahrim [66]: 1)
Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri menerima teguran ketika mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan dalam konteks peristiwa tersebut.
Hal ini bukan berarti Rasulullah tidak memiliki kewenangan menjelaskan wahyu atau menyampaikan ketentuan agama. Justru ayat tersebut menegaskan bahwa kedudukan Rasul sebagai pembawa risalah tidak menjadikan ketetapan pribadi beliau dapat menggantikan ketetapan Allah.
Rasulullah adalah penyampai dan penjelas wahyu, bukan pembuat hukum yang berdiri di luar otoritas Allah.
Jika demikian, manusia setelah Rasulullah tentu harus lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat sebagai hukum agama.
Allah Menjelaskan Batasan yang Diharamkan
Dalam persoalan makanan, Al-Qur’an memberikan penjelasan tentang sejumlah hal yang diharamkan.
Allah berfirman:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nahl [16]: 115)
Kemudian Allah melanjutkan:
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ‘Ini halal dan ini haram,’ untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.”(QS. An-Nahl [16]: 116)
Hubungan kedua ayat ini penting. Ayat 115 menjelaskan ketentuan makanan yang diharamkan, sedangkan ayat 116 memperingatkan agar manusia tidak membuat klaim halal-haram secara dusta.
Dalam membaca kedua ayat ini, kita perlu membedakan antara daftar larangan yang disebut dalam konteks ayat dengan keseluruhan pembahasan hukum makanan dalam Al-Qur’an. Ayat-ayat lain, seperti QS. Al-Baqarah [2]: 173, QS. Al-Ma’idah [5]: 3, dan QS. Al-An’am [6]: 145, juga harus dibaca secara terpadu.
Prinsipnya bukan sekadar menghitung jumlah larangan, melainkan memastikan bahwa setiap klaim pengharaman memiliki dasar yang benar dan tidak dinisbatkan kepada Allah secara sembarangan.
Kewenangan Manusia dan Tanggung Jawab Memahami Wahyu
Jika hukum merupakan otoritas Allah, apakah manusia tidak boleh melakukan penafsiran, ijtihad, atau membuat keputusan hukum?
Tentu tidak demikian.
Al-Qur’an justru memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, ilmu, dan kemampuan memahami tanda-tanda kebesaran Allah.
Allah berfirman:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”(QS. An-Nahl [16]: 43)
Ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu dan otoritas keahlian dalam kehidupan beragama.
Manusia dapat melakukan penafsiran dan ijtihad untuk memahami serta menerapkan petunjuk wahyu dalam persoalan kehidupan yang terus berkembang. Namun, hasil pemahaman manusia harus tetap dibedakan dari firman Allah.
Di sinilah letak tanggung jawab para ulama, pendakwah, pemimpin, dan seluruh umat Islam: menyampaikan hukum dengan jujur, menjelaskan dasar pendapatnya, serta tidak mengubah hasil penafsiran menjadi klaim mutlak atas nama Allah.
Tauhid Hukum dan Pembangunan Masyarakat
Persoalan tauhid hukum tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial.
Ketika otoritas hukum tidak ditempatkan secara benar, agama berpotensi menjadi alat pembenaran kepentingan, legitimasi kekuasaan, bahkan pembatasan terhadap kehidupan masyarakat.
Sebaliknya, ketika nilai-nilai wahyu dipahami dengan jujur, hukum dapat menjadi landasan bagi keadilan, amanah, keseimbangan, dan kemaslahatan.
Allah berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl [16]: 90)
Ayat ini memperlihatkan bahwa petunjuk Allah tidak berhenti pada pengaturan halal dan haram. Ia juga membangun fondasi kehidupan sosial yang adil dan beradab.
Bagi Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), pemahaman ini memiliki relevansi dengan dakwah pemberdayaan dan cita-cita membangun Qaryah Thayyibah.
Tauhid harus tercermin dalam kehidupan nyata: ekonomi yang tidak eksploitatif, perdagangan yang jujur, kepemimpinan yang amanah, pengelolaan alam yang bertanggung jawab, serta masyarakat yang menjunjung keadilan dan kesejahteraan bersama.
Dengan demikian, tauhid hukum bukan sekadar perdebatan konseptual, melainkan landasan moral bagi pembangunan peradaban.
Mengembalikan Otoritas Hukum kepada Allah
Kajian Qur’an bil Qur’an membawa kita pada satu pemahaman mendasar: mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan harus tercermin dalam pengakuan terhadap otoritas-Nya sebagai sumber tertinggi hukum dan petunjuk kehidupan.
Manusia boleh berpikir, menafsirkan, berijtihad, menyusun peraturan, dan mengembangkan kebudayaan. Namun, manusia tidak boleh mengklaim bahwa pendapatnya adalah ketetapan Allah tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tradisi harus dihormati, tetapi tidak boleh menggantikan wahyu. Pendapat ulama perlu dipelajari, tetapi tetap harus dibedakan dari firman Allah. Ijtihad diperlukan, tetapi tidak boleh diperlakukan seolah-olah identik dengan wahyu.
Tauhid hukum pada akhirnya mengajarkan kerendahan hati intelektual dan kejujuran spiritual: manusia bukan pemilik kebenaran mutlak. Manusia adalah pencari, pembelajar, dan pelaksana petunjuk Allah.
Sebagaimana firman-Nya:
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
“Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini?”(QS. Al-Ma’idah [5]: 50)
Sudah saatnya umat Islam membangun kembali kesadaran bahwa kemuliaan beragama bukan terletak pada kemampuan manusia memperbanyak ketentuan atas nama Tuhan, melainkan pada kejujuran mengikuti petunjuk-Nya.
Mengembalikan hukum kepada Allah adalah bagian dari menjaga tauhid. Mengembalikan pemahaman kepada Al-Qur’an adalah bagian dari menjaga amanah wahyu. Wallahu a’lam bish-shawab.(syahida)





























