Membangun Kepedulian, Mengawal Perbaikan, dan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik
PPMIndonesia.com|Opini
Oleh: Iwan Suwandi | Ketua Presidium PPM Daerah Cirebon*
Setiap masyarakat tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Setiap keluarga berharap memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman, serta kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.
Harapan tersebut bukan sesuatu yang berlebihan. Itu adalah kebutuhan mendasar masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan, peluang usaha, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai, pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mudah diakses, serta pendidikan yang memberikan kesempatan setara bagi setiap anak tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.
Di sisi lain, kebutuhan terhadap rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jalan dan jembatan yang baik, irigasi yang berfungsi, serta bantuan sosial yang tepat sasaran juga tidak boleh diabaikan.
Begitu pula persoalan lingkungan hidup. Sampah, limbah, pencemaran, banjir, kerusakan sungai, drainase, bendungan, pintu air, dan fasilitas umum yang terbengkalai bukan persoalan kecil. Semua itu berkaitan langsung dengan keselamatan, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas kehidupan masyarakat.
Pertanyaannya, apakah semua persoalan tersebut cukup diselesaikan dengan mengeluh, saling menyalahkan, dan melontarkan cacian?
Tentu tidak.
Diperlukan kepedulian, keberanian menyampaikan kebenaran, kesediaan mendengarkan, kerja nyata, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Perubahan tidak akan lahir hanya dari tuntutan, tetapi juga dari kesungguhan untuk melakukan perbaikan.
PERUBAHAN MEMBUTUHKAN KEBERANIAN MEMBENAHI
Ada satu hal yang perlu kita pahami: memperbaiki sesuatu yang telah rusak bukan pekerjaan mudah. Terlebih apabila kerusakan tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, mengakar kuat, dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Ibarat sebuah bangunan, ketika ada bagian yang rusak atau menghalangi proses perbaikan, terkadang bagian tersebut harus dibongkar, diganti, atau dibangun kembali. Bukan karena ingin menghancurkan seluruh bangunan, melainkan agar bangunan tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik.
Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sistem yang tidak berjalan, pelayanan yang buruk, kebijakan yang tidak tepat, kebiasaan yang keliru, serta persoalan yang terus dibiarkan tidak cukup diselesaikan dengan menutup-nutupi keadaan atau memperbaiki bagian luarnya saja.
Terkadang diperlukan pembenahan mendasar, perubahan kebijakan, perbaikan tata kelola, bahkan penggantian sistem yang terbukti tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Proses tersebut tentu membutuhkan kemampuan, sumber daya, keberanian, ketegasan, dan kesabaran.
Karena itu, jangan heran apabila dalam proses perbaikan terdapat perubahan yang terasa tidak nyaman. Ada kebiasaan yang harus ditinggalkan, ada sistem yang perlu diubah, ada kepentingan yang harus disesuaikan, dan ada persoalan yang harus dihadapi secara terbuka.
Namun, perubahan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kesewenang-wenangan, mengabaikan hak masyarakat, atau menghindari tanggung jawab.
Setiap pembenahan harus memiliki tujuan yang jelas, dilakukan secara adil, terbuka, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keberanian membongkar harus disertai kemampuan membangun kembali. Sebab, tujuan perubahan bukan sekadar menghancurkan yang lama, melainkan menghadirkan keadaan yang lebih baik.**
KRITIK DIPERLUKAN, TETAPI HARUS DISERTAI TANGGUNG JAWAB
Dalam kehidupan demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari kontrol masyarakat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik harus dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat memiliki hak untuk bertanya, mengawasi, menyampaikan keberatan, mengajukan pengaduan, dan meminta pertanggungjawaban terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Namun, kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab.
Jangan sampai keinginan untuk perubahan justru berubah menjadi kebiasaan saling mencaci, menyebarkan prasangka, menyampaikan tuduhan tanpa bukti, atau menolak setiap upaya perbaikan hanya karena berbeda pandangan.
Jangan mudah menyalahkan sebelum memahami persoalan secara utuh. Jangan terburu-buru memberikan penilaian sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang dikerjakan, apa hambatannya, dan bagaimana solusi yang sedang diupayakan.
Bukan berarti masyarakat harus diam ketika melihat kesalahan. Justru sebaliknya, apabila ada kebijakan yang merugikan masyarakat, pelayanan yang tidak semestinya, atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, hal tersebut harus disampaikan dan dikawal agar mendapatkan penyelesaian.
Tetapi kritik hendaknya berdasarkan fakta, disampaikan dengan cara yang bermartabat, dan jika memungkinkan disertai gagasan serta alternatif solusi.
Jika ada yang kurang, mari kita benahi. Jika ada yang salah, mari kita luruskan. Jika ada hambatan, mari kita cari jalan keluarnya.
Berbeda pendapat boleh, mengkritik silakan, tetapi jangan kehilangan akal sehat dan kepedulian. Kritik harus membuka jalan bagi perbaikan, bukan sekadar memperbesar permusuhan.
JANGAN INGIN PERUBAHAN, TETAPI JUSTRU MENGHAMBAT PERBAIKAN
Hal lain yang perlu menjadi renungan bersama adalah jangan sampai kita menginginkan perubahan, tetapi justru ikut menghambat proses perubahan itu sendiri.
Kita sering menginginkan lingkungan yang bersih, tetapi masih membuang sampah sembarangan. Kita menginginkan pelayanan publik yang baik, tetapi tidak mau ikut menjaga ketertiban. Kita menginginkan ekonomi masyarakat tumbuh, tetapi kurang memberikan dukungan terhadap usaha kecil di sekitar kita.
Kita menuntut pemerintah bekerja lebih baik, tetapi terkadang tidak memberikan ruang bagi komunikasi, partisipasi, dan penyelesaian persoalan secara bersama-sama.
Perubahan tidak hanya berkaitan dengan pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangan. Perubahan juga berkaitan dengan perilaku, kesadaran, dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat.
Pemerintah harus menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Aparatur harus memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Dunia usaha harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Organisasi kemasyarakatan harus mampu mendorong partisipasi dan pemberdayaan. Sementara masyarakat perlu ikut menjaga lingkungan, mengawasi pembangunan, dan membangun kehidupan sosial yang lebih baik.
Dengan demikian, perubahan bukan sekadar urusan siapa yang memimpin atau siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana seluruh elemen masyarakat menjalankan perannya masing-masing.
Jangan hanya pandai menunjukkan kerusakan, tetapi tidak mau ikut memikirkan bagaimana memperbaikinya. Jangan hanya berteriak menuntut perubahan, tetapi menolak setiap upaya pembenahan tanpa alasan yang jelas.
Jika belum mampu membantu membangun, setidaknya jangan ikut merusak. Jika belum memiliki solusi, belajarlah memahami persoalan sebelum menjatuhkan penilaian.
PPM: HADIR UNTUK MENDENGAR, BERGERAK, DAN MENGAWAL PERBAIKAN
Atas dasar kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat tersebut, Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Presidium Daerah Cirebon berupaya mengambil bagian dalam gerakan perbaikan kehidupan masyarakat.
Bagi PPM, peran serta masyarakat bukan sekadar slogan atau kegiatan seremonial. Peran serta masyarakat harus diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam mengenali persoalan, menyampaikan aspirasi, membangun kepedulian, mengembangkan potensi, dan mengawal penyelesaian berbagai persoalan publik.
PPM ingin menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan, memperoleh pendampingan, membangun komunikasi dengan pihak terkait, serta mendorong penyelesaian persoalan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
Dalam bidang ekonomi, PPM mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, penguatan usaha kecil, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
Dalam bidang sosial, PPM mendorong kepedulian terhadap masyarakat miskin, kelompok rentan, pendidikan masyarakat, kesehatan, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup, PPM mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi fasilitas umum, infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan publik agar berjalan sebagaimana mestinya.
PPM juga memandang penting komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah.
Kami menyadari bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan sendiri oleh PPM. Ada persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, pemerintah provinsi, maupun instansi teknis lainnya.
Namun, keterbatasan kewenangan bukan alasan untuk tidak peduli.
PPM dapat mengambil peran dengan mendengar, mengidentifikasi, mendokumentasikan, menyampaikan aspirasi, membangun komunikasi, memberikan pendampingan, dan mengawal tindak lanjut agar persoalan masyarakat tidak berhenti menjadi keluhan semata.
Kami tidak ingin hanya hadir ketika persoalan muncul, kemudian menghilang ketika penyelesaiannya membutuhkan waktu dan proses panjang.
Bagi PPM, kepedulian bukan hanya tentang keberanian berbicara, tetapi juga kesediaan untuk mendengar, memahami, mendampingi, dan ikut mencari jalan keluar.
MEMBANGUN CIREBON MEMBUTUHKAN KEBERSAMAAN
Cirebon memiliki potensi sumber daya manusia, ekonomi, budaya, pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak dikelola dengan baik, tidak didukung kebijakan yang tepat, dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif.
Karena itu, pembangunan daerah tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan fisik atau proyek infrastruktur. Pembangunan harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat: tersedianya lapangan pekerjaan, tumbuhnya usaha rakyat, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, terjaganya lingkungan, serta terbukanya kesempatan yang adil bagi seluruh warga.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Perencanaan harus mendengarkan aspirasi warga, pelaksanaan harus transparan, dan hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara luas.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi, bukan hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan.
Kita tidak harus selalu sepakat dalam setiap persoalan. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Namun, kita harus memiliki tujuan bersama: Cirebon yang lebih baik, masyarakat yang lebih sejahtera, dan kehidupan yang lebih bermartabat.
Jangan terlalu sibuk mencari siapa yang harus disalahkan hingga lupa mencari apa yang harus diperbaiki.
Kita membutuhkan lebih banyak orang yang peduli daripada orang yang hanya mencaci. Lebih banyak gagasan daripada prasangka. Lebih banyak tindakan nyata daripada sekadar perdebatan.
SAATNYA MENJADI BAGIAN DARI SOLUSI
Pada akhirnya, setiap orang memiliki harapan yang sama: kehidupan yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya, dan generasi yang akan datang.
Kita ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Kita ingin keluarga memiliki penghasilan yang cukup. Kita ingin masyarakat hidup aman. Kita ingin orang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kita ingin lingkungan tempat tinggal bersih, nyaman, dan terhindar dari bencana akibat kerusakan lingkungan.
Namun, semua itu tidak akan terwujud apabila kita hanya menunggu, saling menyalahkan, dan berharap orang lain menyelesaikan semuanya.
Sudah saatnya kita membangun kesadaran bahwa setiap orang dapat mengambil bagian dalam perubahan. Tidak harus menunggu menjadi pejabat, tidak harus menjadi tokoh, dan tidak harus memiliki kekuasaan.
Ada yang dapat berkontribusi melalui gagasan, tenaga, pengetahuan, usaha, kepedulian sosial, pengawasan, maupun keberanian menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kepada pemerintah dan seluruh penyelenggara pelayanan publik, kami berharap agar selalu terbuka terhadap aspirasi dan kritik masyarakat. Jadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi, setiap kritik sebagai kesempatan memperbaiki diri, dan setiap program pembangunan sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita tumbuhkan kepedulian, kebersamaan, dan kesediaan untuk berpartisipasi. Jangan biarkan perbedaan pandangan memutus komunikasi dan menghilangkan semangat gotong royong.
Kepada seluruh penggerak organisasi dan komunitas, mari kita perkuat peran masing-masing untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jangan hanya menuntut perubahan, jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya menunjukkan kerusakan, ikutlah memikirkan perbaikannya. Jangan menjadi penghambat, jadilah bagian dari solusi.**
Sebab, tujuan kita bukan menghancurkan apa yang telah dibangun, melainkan memperbaiki apa yang rusak, mengganti apa yang tidak lagi berfungsi, menghilangkan apa yang menghambat, dan membangun sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat.
Perubahan membutuhkan keberanian untuk memulai, kekuatan untuk menghadapi, kesabaran untuk menjalani, dan kebersamaan untuk mewujudkan.
Mari berbenah, jangan saling menjatuhkan. Mari bergerak, jangan hanya berdebat. Mari membangun Cirebon yang lebih baik dengan kepedulian dan kerja nyata. (Iwan suwandi)
Iwan Suwandi Ketua Presidium PPM Daerah Cirebon





























