Scroll untuk baca artikel
BeritaOpini

Pembangunan Bukan Sekadar Investasi: Mengembalikan Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan

9
×

Pembangunan Bukan Sekadar Investasi: Mengembalikan Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan

Share this article

Redaksi ppmindonesia| Editor; Asyary

Pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, nilai proyek yang dibangun, atau pertumbuhan ekonomi yang tercatat. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana masyarakat terlibat, memiliki kesempatan berkembang, dan menikmati hasil pembangunan secara adil.

Opini PPMIndonesia

Investasi Bukan Tujuan Akhir

Dalam wacana pembangunan nasional, investasi sering ditempatkan sebagai salah satu indikator utama kemajuan. Semakin besar investasi yang masuk, semakin tinggi pula harapan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.

Investasi memang penting. Tidak ada pembangunan ekonomi yang dapat berjalan optimal tanpa dukungan modal, teknologi, inovasi, infrastruktur, dan kapasitas produksi. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu terus diajukan: untuk siapa pembangunan itu dilaksanakan?

Pertanyaan ini penting karena pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan menghadirkan proyek dan menggerakkan modal. Pembangunan harus memastikan bahwa masyarakat menjadi bagian dari proses, bukan sekadar penonton yang menyaksikan perubahan di lingkungan kehidupannya sendiri.

Sebuah proyek dapat dinyatakan berhasil secara finansial, tetapi belum tentu berhasil secara sosial. Investasi dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu wilayah, tetapi belum tentu memperkuat kemampuan masyarakat setempat. Infrastruktur dapat berdiri megah, tetapi belum tentu memberikan akses yang adil bagi warga yang tinggal di sekitarnya.

Karena itu, pembangunan perlu dikembalikan kepada hakikatnya: meningkatkan martabat manusia dan memperluas kemampuan masyarakat untuk mengelola kehidupan serta masa depannya sendiri.

Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Penerima Dampak

Salah satu persoalan dalam praktik pembangunan adalah kecenderungan menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan ketika sosialisasi, diminta memberikan persetujuan, atau ditempatkan sebagai penerima program bantuan.

Padahal, masyarakat memiliki pengetahuan, pengalaman, sumber daya, jaringan sosial, dan potensi ekonomi yang menjadi fondasi pembangunan itu sendiri.

Dalam pembangunan desa, misalnya, petani bukan hanya tenaga kerja dalam rantai produksi pangan. Mereka adalah pelaku utama yang memahami tanah, air, musim, benih, dan kondisi lingkungan. Nelayan bukan sekadar pemasok bahan baku industri perikanan. Mereka memiliki pengetahuan mengenai ekosistem laut dan kehidupan pesisir. Pelaku UMKM bukan hanya kelompok penerima pelatihan, melainkan bagian penting dari struktur ekonomi rakyat.

Jika seluruh potensi tersebut tidak ditempatkan sebagai kekuatan utama, pembangunan berisiko menciptakan ketergantungan baru. Sumber daya lokal dimanfaatkan, nilai tambah bergerak keluar, sementara masyarakat setempat hanya memperoleh bagian terbatas dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.

Inilah alasan mengapa paradigma pembangunan perlu bergeser: dari pembangunan untuk masyarakat menuju pembangunan bersama masyarakat.

Masyarakat harus memiliki ruang untuk menentukan prioritas, terlibat dalam perencanaan, ikut mengelola kegiatan ekonomi, mengawasi pelaksanaan program, dan memperoleh manfaat yang proporsional.

Investasi Harus Terhubung dengan Potensi Lokal

Tantangan berikutnya adalah bagaimana menghubungkan investasi dengan potensi ekonomi masyarakat.

Investasi seharusnya tidak berdiri sebagai kegiatan bisnis yang terpisah dari kehidupan sosial dan ekonomi setempat. Kehadiran investasi perlu membuka peluang bagi tumbuhnya usaha masyarakat, memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperluas akses pasar.

Di sektor pertanian, investasi tidak cukup hanya membangun fasilitas produksi. Ia perlu terhubung dengan petani, koperasi, pengolahan hasil, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran.

Di sektor perikanan, pembangunan fasilitas pelabuhan, tempat penyimpanan dingin, dan industri pengolahan harus membuka ruang bagi nelayan serta usaha masyarakat pesisir untuk terlibat dalam rantai nilai.

Di sektor energi, pengembangan energi terbarukan dapat diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan membuka peluang usaha produktif.

Dengan pendekatan seperti itu, investasi tidak hanya menghasilkan aset dan keuntungan perusahaan, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi masyarakat.

Prinsipnya sederhana: potensi lokal tidak boleh hanya menjadi sumber bahan baku bagi pertumbuhan ekonomi pihak lain. Potensi tersebut harus menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Kemitraan Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Pembangunan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah memiliki kewenangan, kebijakan, dan tanggung jawab pelayanan publik. Dunia usaha memiliki modal, teknologi, manajemen, serta jaringan pasar. Sementara masyarakat memiliki sumber daya lokal, pengetahuan, tenaga, kelembagaan sosial, dan kepentingan langsung terhadap keberlanjutan pembangunan.

Ketiganya perlu ditempatkan dalam hubungan kemitraan yang setara dan saling menguatkan.

Dalam konteks ini, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk mekanisme prakarsa badan usaha atau unsolicited proposal, dapat menjadi salah satu instrumen untuk menghadirkan investasi infrastruktur. Namun, mekanisme tersebut tetap harus melalui evaluasi, penilaian kelayakan, dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang perlu diperhatikan, keberhasilan skema investasi tidak cukup dinilai dari kelayakan finansial dan terselesaikannya proyek. Aspek manfaat publik, dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, akses masyarakat, dan distribusi manfaat juga harus menjadi perhatian.

Dengan demikian, kemitraan pemerintah dan badan usaha tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menjadi bagian dari ruang hidup dan ekosistem ekonomi proyek tersebut.

Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai, kesempatan menyampaikan pendapat, perlindungan hak, serta peluang nyata untuk berpartisipasi. Kemitraan yang sehat bukan hanya mempertemukan pemerintah dan investor, tetapi juga memastikan kepentingan masyarakat hadir dalam setiap tahapan pembangunan.

Gerakan Desa Berdaya: Jalan Mengorganisasikan Potensi Rakyat

Dalam kerangka itulah Gerakan Desa Berdaya Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) menemukan relevansinya.

Gerakan Desa Berdaya bukan sekadar program pembangunan fisik atau kegiatan pemberdayaan yang berlangsung sesaat. Gagasan dasarnya adalah membangun ekosistem desa yang menghubungkan potensi sumber daya lokal, kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, energi, lingkungan, dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Desa perlu diperkuat sebagai ruang kehidupan sekaligus pusat kegiatan ekonomi yang produktif. Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengelolaan air, energi terbarukan, pengolahan hasil, dan perdagangan lokal perlu dikembangkan secara terintegrasi.

Namun, integrasi sektor saja tidak cukup. Harus ada pengorganisasian masyarakat agar potensi tersebut dapat dikelola secara kolektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil.

Koperasi, kelompok usaha masyarakat, UMKM, dan kelembagaan lokal dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar masyarakat. Melalui kelembagaan tersebut, masyarakat dapat mengonsolidasikan produksi, mengakses pembiayaan, mengembangkan pengolahan, membangun jaringan pemasaran, dan memperbesar nilai tambah komoditas lokal.

Dengan cara ini, desa tidak hanya menjadi lokasi proyek pembangunan, tetapi menjadi pelaku dan pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

 Peran PPM: Menghubungkan, Mengorganisasikan, dan Mengawal

Dalam Gerakan Desa Berdaya, PPM tidak memosisikan diri sebagai investor, pelaksana seluruh proyek, ataupun pengganti peran pemerintah dan dunia usaha.

Peran PPM adalah memperkuat peranserta masyarakat agar pembangunan berlangsung dengan melibatkan warga sebagai subjek utama.

PPM dapat memulai dari pemetaan potensi dan persoalan desa, mengorganisasikan kelompok masyarakat, memperkuat kelembagaan ekonomi, memfasilitasi musyawarah, serta menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, lembaga riset, dan jaringan pasar.

PPM juga perlu menjalankan fungsi pengawalan sosial. Artinya, memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara transparan, kepentingan masyarakat diperhatikan, hak-hak warga dihormati, lingkungan dijaga, dan manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Peran tersebut sejalan dengan orientasi PPM pada dakwah bil hal, dakwah pembangunan, dan dakwah pemberdayaan: menghadirkan nilai-nilai kebaikan melalui kerja nyata yang memperkuat kehidupan masyarakat.

Pembangunan bukan sekadar menghadirkan sesuatu dari luar, melainkan membangkitkan kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi yang telah dimilikinya.

Mengukur Keberhasilan dari Kekuatan Masyarakat

Jika masyarakat benar-benar ditempatkan sebagai subjek pembangunan, ukuran keberhasilan harus diperluas.

Pertumbuhan investasi tetap penting, tetapi perlu disertai indikator yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Apakah lapangan kerja lokal bertambah? Apakah pendapatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM meningkat? Apakah koperasi dan kelembagaan ekonomi masyarakat semakin kuat? Apakah produk lokal memperoleh nilai tambah? Apakah masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar, teknologi, dan pembiayaan?

Selain itu, apakah sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan? Apakah keputusan pembangunan melibatkan warga? Apakah manfaat dan risiko pembangunan dibagi secara adil?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi setiap agenda pembangunan.

Sebab, pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan angka tanpa memperkuat kapasitas masyarakat akan mudah kehilangan daya tahan. Sebaliknya, pembangunan yang mengorganisasikan potensi rakyat akan menciptakan fondasi ekonomi dan sosial yang lebih kokoh.

Mengembalikan Pembangunan kepada Manusia

Indonesia membutuhkan investasi, tetapi lebih dari itu Indonesia membutuhkan pembangunan yang memanusiakan manusia.

Kita tidak boleh terjebak pada pandangan bahwa semakin banyak proyek berarti semakin berhasil pembangunan. Proyek adalah instrumen. Investasi adalah sumber daya. Infrastruktur adalah sarana. Semuanya harus diarahkan untuk memperkuat kehidupan masyarakat.

Desa yang memiliki kelembagaan ekonomi kuat, masyarakat yang produktif, sumber daya alam yang terjaga, serta jaringan kemitraan yang adil akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa.

Karena itu, agenda pembangunan ke depan harus berani mengubah cara pandang: masyarakat bukan objek yang menunggu program, bukan sekadar tenaga kerja yang dibutuhkan investor, dan bukan hanya penerima dampak kebijakan.

Masyarakat adalah subjek pembangunan. Mereka harus memiliki suara, peran, kapasitas, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya.

Inilah semangat yang perlu dihidupkan melalui Gerakan Desa Berdaya PPM: mengorganisasikan potensi, memperkuat kelembagaan, membangun kemitraan, dan memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan serta kesejahteraan.

Sebab, pembangunan yang sejati bukan hanya membangun proyek di tengah masyarakat, melainkan membangun kekuatan masyarakat agar mampu membangun kehidupannya sendiri.

Example 120x600