Scroll untuk baca artikel
BeritaHikmah

Kekuasaan adalah Amanah: Menegakkan Pemerintahan yang Adil dalam Perspektif Al-Qur’an

11
×

Kekuasaan adalah Amanah: Menegakkan Pemerintahan yang Adil dalam Perspektif Al-Qur’an

Share this article

Kajian Syahida quran bil quran. Oleh: syahida

PPMIndonesia.com|Kajian Syahida – Qur’an bil Qur’an

Kekuasaan Bukan Hak Istimewa, Melainkan Tanggung Jawab

Kekuasaan merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Melalui kekuasaan, keputusan dibuat, kebijakan ditetapkan, hukum ditegakkan, sumber daya dikelola, dan arah pembangunan ditentukan. Kekuasaan dapat menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga dapat berubah menjadi sumber penindasan apabila dijalankan tanpa amanah dan tanggung jawab.

Dalam perspektif Al-Qur’an, kekuasaan bukanlah hak mutlak seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Karena itu, pemerintahan yang baik tidak cukup dinilai dari kuatnya kewenangan, banyaknya program, atau besarnya sumber daya yang dikelola. Pemerintahan harus dinilai dari kemampuannya menjaga amanah, menegakkan keadilan, melindungi hak rakyat, dan menghadirkan kemaslahatan.

Al-Qur’an memberikan pedoman yang mendasar tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Prinsip-prinsip tersebut saling menjelaskan: amanah harus dijaga, keadilan harus ditegakkan, keputusan harus mempertimbangkan musyawarah, hukum harus berlaku tanpa diskriminasi, dan kekuasaan harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Melalui pendekatan Qur’an bil Qur’an, kita dapat memahami bahwa pemerintahan yang adil bukan sekadar persoalan administrasi dan tata kelola negara. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan manusia dalam mengelola kehidupan bersama.

Kekuasaan Berasal dari Allah dan Harus Dipertanggungjawabkan

Al-Qur’an mengingatkan bahwa kekuasaan dan seluruh kemuliaan yang dimiliki manusia pada hakikatnya berada dalam ketentuan Allah. Tidak seorang pun berhak menganggap kekuasaan sebagai milik pribadi yang dapat digunakan tanpa batas.

Allah SWT berfirman dalam QS Ali ‘Imran [3]: 26:

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.’”

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat abadi. Jabatan, kedudukan, dan kewenangan dapat diberikan, tetapi juga dapat dicabut. Tidak ada kekuasaan manusia yang melampaui kekuasaan Allah.

Kesadaran tersebut seharusnya melahirkan kerendahan hati bagi setiap pemegang jabatan. Pemimpin tidak boleh memandang kekuasaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, membangun dinasti kepentingan, atau memaksakan kehendak. Sebaliknya, kekuasaan harus dipahami sebagai kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan demikian, ukuran kemuliaan seorang pemimpin bukanlah lamanya berkuasa, melainkan seberapa besar amanah yang ditunaikan dan keadilan yang diwujudkan selama memegang kekuasaan.

Amanah dan Keadilan adalah Fondasi Pemerintahan

Salah satu ayat yang sangat mendasar dalam membangun tata pemerintahan yang adil adalah QS An-Nisa [4]: 58. Ayat ini menghubungkan dua kewajiban penting: menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil.

Allah SWT berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini memberikan dasar etika pemerintahan yang sangat jelas.

Pertama, kekuasaan harus dijalankan sebagai amanah. Jabatan publik bukan milik pribadi, melainkan tanggung jawab yang melekat pada kepentingan masyarakat. Anggaran negara, fasilitas publik, sumber daya alam, dan kewenangan pemerintahan harus dikelola untuk kepentingan rakyat.

Kedua, keputusan harus didasarkan pada keadilan. Kebijakan tidak boleh dibuat semata-mata untuk menguntungkan kelompok tertentu, keluarga, pendukung politik, atau kepentingan ekonomi yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

Amanah dan keadilan merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Amanah tanpa keadilan dapat melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Sementara keadilan tanpa amanah hanya menjadi slogan yang tidak memiliki kekuatan pelaksanaan.

Karena itu, pemerintahan yang berlandaskan Al-Qur’an harus membangun tata kelola yang jujur, transparan, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

Pemimpin Harus Menegakkan Keadilan, Sekalipun Terhadap Dirinya Sendiri

Keadilan merupakan prinsip universal yang tidak boleh tunduk kepada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun kekuasaan.

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa [4]: 135:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa keberpihakan yang salah. Bahkan, manusia diperintahkan untuk bersikap adil sekalipun keputusan tersebut merugikan kepentingan dirinya sendiri atau orang-orang terdekatnya.

Dalam pemerintahan, prinsip ini berarti tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan dengan penguasa. Hukum harus melindungi seluruh warga negara, bukan hanya mereka yang memiliki kekayaan, jabatan, atau pengaruh.

Keadilan juga menuntut keberanian untuk mengoreksi kesalahan di lingkungan kekuasaan sendiri. Pemerintahan yang adil bukan pemerintahan yang menganggap dirinya selalu benar, melainkan pemerintahan yang membuka ruang pengawasan, kritik, dan koreksi.

Kekuasaan yang tidak bersedia dikoreksi berisiko berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, kekuasaan yang tunduk pada prinsip keadilan akan lebih mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Musyawarah adalah Jalan Mengelola Kekuasaan

Pemerintahan yang adil tidak boleh hanya bergantung pada kehendak satu orang atau kelompok. Keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat membutuhkan pertimbangan, dialog, dan partisipasi.

Al-Qur’an menjelaskan karakter orang beriman yang mengelola urusan bersama melalui musyawarah.

Allah SWT berfirman dalam QS Asy-Syura [42]: 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: “(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

Musyawarah menunjukkan bahwa urusan bersama tidak seharusnya diputuskan secara sewenang-wenang. Masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan ikut menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupannya.

Prinsip ini juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyat, terutama kelompok yang selama ini kurang memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan.

Musyawarah bukan sekadar formalitas untuk membenarkan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Musyawarah harus menjadi proses yang sungguh-sungguh, terbuka, dan memungkinkan pertimbangan masyarakat memengaruhi keputusan.

Dalam konteks negara modern, nilai musyawarah dapat diwujudkan melalui partisipasi publik, keterbukaan informasi, konsultasi kebijakan, pengawasan masyarakat, dan mekanisme perwakilan yang bertanggung jawab.

Kekuasaan Tidak Boleh Menjadi Sarana Korupsi dan Perampasan Hak

Salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan adalah penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

Al-Qur’an secara tegas melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan menggunakan kekuasaan untuk merugikan hak sesama.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini memberikan peringatan tentang penyalahgunaan mekanisme kekuasaan dan hukum untuk memperoleh harta yang bukan haknya.

Dalam kehidupan pemerintahan, pesan tersebut relevan dengan upaya mencegah korupsi, suap, manipulasi anggaran, konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, dan praktik yang merampas hak masyarakat.

Korupsi bukan hanya persoalan hilangnya uang negara. Korupsi juga mengurangi kemampuan pemerintah memberikan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik yang layak.

Ketika anggaran publik diselewengkan, masyarakat kehilangan hak atas manfaat pembangunan. Karena itu, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab menegakkan amanah dan keadilan.

Pemerintahan yang amanah harus membangun sistem pencegahan, pengawasan, transparansi anggaran, penegakan hukum, serta pertanggungjawaban pejabat publik.

Kekuasaan Harus Digunakan untuk Menghadirkan Kesejahteraan

Tujuan pemerintahan tidak boleh berhenti pada mempertahankan kewenangan atau memperbesar kekuatan institusi. Kekuasaan harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Al-Qur’an memberikan gambaran mengenai tanggung jawab orang-orang yang memperoleh kedudukan dan kekuasaan dalam QS Al-Hajj [22]: 41:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.”

Ayat ini menggambarkan tanggung jawab orang-orang yang memperoleh kemantapan kedudukan di bumi. Mereka tidak menjadikan kekuasaan sebagai sarana kesombongan, melainkan menjalankan kewajiban spiritual dan sosial.

Menegakkan salat menunjukkan kesadaran kepada Allah. Menunaikan zakat menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Menyeru kepada makruf dan mencegah kemungkaran menunjukkan tanggung jawab untuk membangun lingkungan kehidupan yang baik.

Dalam konteks pemerintahan, prinsip tersebut mengarahkan kekuasaan untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata: mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, membangun kesempatan kerja, melindungi masyarakat rentan, serta memperkuat ekonomi rakyat.

Pemerintahan yang adil tidak hanya mengukur keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan manfaat pembangunan dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri.

Keadilan Ekonomi: Kekayaan Tidak Boleh Hanya Berputar di Kalangan Elite

Salah satu tantangan pemerintahan adalah memastikan bahwa pengelolaan ekonomi memberikan manfaat yang luas. Pertumbuhan yang hanya dinikmati kelompok terbatas dapat memperbesar kesenjangan dan melemahkan persatuan masyarakat.

Al-Qur’an memberikan pelajaran penting tentang distribusi kekayaan dalam QS Al-Hasyr [59]: 7:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Potongan ayat ini berada dalam pembahasan mengenai pembagian harta fai’. Konteks hukumnya perlu dipahami secara tepat. Namun, ayat tersebut mengandung pelajaran sosial tentang pentingnya distribusi kekayaan dan pencegahan konsentrasi manfaat ekonomi pada kelompok tertentu.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip ini dapat menjadi bahan refleksi dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, perpajakan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintahan yang adil perlu membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk mengembangkan potensi ekonominya. UMKM, koperasi, usaha produktif masyarakat, dan lembaga ekonomi lokal perlu memperoleh akses yang layak terhadap pembiayaan, pelatihan, teknologi, dan pasar.

Keadilan ekonomi bukan berarti semua orang harus memiliki hasil yang sama, melainkan memastikan setiap orang memperoleh perlindungan hak, kesempatan yang wajar, dan akses untuk mengembangkan kehidupannya.

Pemimpin Harus Menjadi Teladan dan Tidak Membuat Kerusakan

Kekuasaan yang adil membutuhkan pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kewenangan dan kemampuan mengambil keputusan. Ia harus memiliki integritas, kesediaan melayani, dan keberanian menghindari tindakan yang merusak.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Qashash [28]: 77:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: “Carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat ini mengajarkan bahwa anugerah yang dimiliki manusia harus digunakan untuk kebaikan. Kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kerusakan.

Pemimpin yang berintegritas harus mampu membedakan kepentingan publik dari kepentingan pribadi. Ia tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk keuntungan kelompok, mengabaikan hukum demi mempertahankan kekuasaan, atau mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan sesaat.

Keteladanan pemimpin juga terlihat dari kesediaannya hidup dalam batas kepatutan, menghormati hukum, mendengarkan kritik, dan memberikan contoh dalam menjalankan kewajiban.

Pemerintahan yang baik bukan hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang mampu membatasi dirinya dengan nilai moral dan hukum.

Kekuasaan Yang Adil Adalah Kekuasaan Yang Melaayani

Kajian Qur’an bil Qur’an memperlihatkan bahwa Al-Qur’an memberikan pedoman yang saling berkaitan mengenai bagaimana kekuasaan harus dijalankan.

QS Ali ‘Imran [3]: 26 mengingatkan bahwa kekuasaan berada dalam ketentuan Allah dan tidak bersifat abadi. QS An-Nisa [4]: 58 memerintahkan agar amanah ditunaikan dan keputusan ditetapkan secara adil. QS An-Nisa [4]: 135 menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun keluarga. QS Asy-Syura [42]: 38 memberikan dasar musyawarah. QS Al-Baqarah [2]: 188 memperingatkan larangan mengambil harta dengan cara batil. QS Al-Hajj [22]: 41 menggambarkan tanggung jawab sosial orang-orang yang memperoleh kekuasaan.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan harus ditempatkan dalam kerangka pengabdian dan pertanggungjawaban.

Pemerintahan yang adil bukan pemerintahan yang hanya pandai membuat janji, melainkan pemerintahan yang menjaga amanah, melindungi hak rakyat, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, membuka ruang partisipasi, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bagi kehidupan bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun tata pemerintahan yang bersih, demokratis, transparan, dan berkeadilan. Rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan warga negara yang memiliki martabat, hak, dan peran dalam kehidupan bersama.

Kekuasaan akan kehilangan maknanya ketika digunakan untuk memperkaya diri, melindungi kepentingan kelompok, dan menekan masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan memperoleh kemuliaannya ketika menjadi sarana menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menghadirkan kesejahteraan.

Kekuasaan adalah amanah, bukan hak untuk bertindak sewenang-wenang. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan memperkaya diri. Pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang menjadikan hukum sebagai pedoman, rakyat sebagai pihak yang dilayani, dan kemaslahatan sebagai tujuan.

Redaksi PPM Indonesia
PPMIndonesia.com – Meneguhkan Peranserta, Menguatkan Kemandirian, Membangun Peradaban

Example 120x600