ppmindonesia.com.Jakarta – Di tengah arus deras pembangunan dan perubahan zaman, satu pertanyaan penting menggema di ruang-ruang diskusi aktivis pembangunan: masih adakah ruang bagi paradigma peranserta dalam membentuk wajah Indonesia masa depan?
Di tengah serbuan teknologi, kebijakan makro yang serba teknokratis, dan minimnya ruang partisipasi rakyat, pertanyaan ini menjadi panggilan untuk menghidupkan kembali sebuah warisan yang nyaris padam: paradigma pembangunan berbasis keterlibatan rakyat.
Dan di situlah, Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) kembali mendapat sorotan. Bukan hanya sebagai institusi tua yang pernah berjaya dalam pendampingan masyarakat, tetapi sebagai aktor strategis yang harus menyalakan kembali api partisipasi menuju Indonesia Emas 2045.
Paradigma Peranserta *PPM: Api yang Pernah Menyala Terang
Pada masa-masa keemasan pembangunan partisipatif di era 1980-an hingga awal reformasi, PPM dikenal sebagai pusat penggemblengan kader pemberdayaan. Di desa-desa, kota kecil, hingga wilayah terpencil, kader-kader PPM menjadi jembatan antara negara dan rakyat—membawa semangat gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial ke dalam praktik pembangunan.
Mereka tidak datang dengan proyek, tapi dengan telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan metode yang memberdayakan. Di tangan mereka, perencanaan pembangunan bukan sekadar angka dan target, tetapi cerita kolektif rakyat tentang harapan dan masa depan.
Namun waktu berjalan, dan arus pembangunan berubah. Pendekatan teknokratis menggantikan pendekatan partisipatif. Lembaga-lembaga akar rumput seperti PPM mulai kehilangan ruang. Di tengah gempuran proyek besar, investasi asing, dan politik anggaran yang kerap tertutup, suara rakyat semakin pelan terdengar.
Kini, saat Indonesia menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045, kebangkitan kembali paradigma peranserta menjadi keniscayaan.
RPJPN 2045: Pintu Masuk untuk Peranserta
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 mengusung visi besar: “Terwujudnya Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, berkelanjutan, dan inklusif.” Visi ini bukan sekadar slogan—di dalamnya terkandung tuntutan untuk melibatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.
Empat misi besar dalam RPJPN, yaitu:
- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indones
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
… semuanya tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi nyata dari rakyat.
Inilah peluang besar bagi PPM. Paradigma peranserta tidak hanya selaras, tapi justru menjadi landasan penting dari seluruh misi tersebut. PPM, dengan sejarah dan pengalamannya, dapat mengambil peran strategis sebagai pilar penggerak partisipasi masyarakat di seluruh tingkatan pembangunan—dari desa hingga nasional.
Saatnya Menyala Kembali
Namun peluang hanya akan menjadi angan jika tidak dijawab dengan tindakan. Untuk itu, PPM harus mengambil langkah nyata:
- Menghidupkan kembali kaderisasi penggerak masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
- Membangun akademi partisipasi yang melahirkan fasilitator andal untuk perencanaan pembangunan partisipatif.
- Bersinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat sipil dalam menciptakan ruang-ruang kolaboratif.
- Memperbarui pendekatan pemberdayaan, memanfaatkan teknologi namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan sosial.
Gerakan ini bukan tentang romantisme masa lalu, tapi tentang masa depan. Karena tanpa partisipasi rakyat, pembangunan hanya akan menjadi proyek elit. Dan tanpa fasilitator yang memahami bahasa rakyat, pembangunan akan kehilangan legitimasi sosial.
Menyalakan Api, Menjaga Nyala
Hari ini, kita tidak sedang mulai dari nol. Kita mewarisi jejak. Kita memiliki sejarah, metode, pengalaman, dan spirit yang bisa menjadi dasar kebangkitan baru. Maka yang dibutuhkan bukan lagi pertanyaan “mampukah PPM berperan?”, melainkan “kapan PPM mulai menyala kembali?”
Menyalakan kembali api peranserta bukan sekadar pilihan strategis. Ia adalah tanggung jawab moral dan historis. Ia adalah sumbangan nyata untuk memastikan bahwa Indonesia 2045 bukan hanya milik segelintir elite, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.
Dan untuk itu, PPM harus kembali ke panggung. Dengan semangat baru. Dengan generasi baru. Dengan peranserta yang menyala.(emha)
