ppmindonesia.Jakarta — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas pemerintah dan ditargetkan membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Meskipun visi besar untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi diapresiasi, sejumlah kalangan menilai bahwa pelaksanaannya terjebak pada pola lama: pembangunan yang lebih menonjolkan fisik ketimbang manusia.
Gedung-gedung koperasi menjulang di berbagai kabupaten dan kota. Namun di banyak tempat, pintu koperasi masih terkunci rapat. Tak ada aktivitas, tak ada transaksi, dan tak ada penggerak ekonomi yang semestinya menjadi denyut dari gerakan koperasi. “Infrastruktur sudah ada, tapi manusianya belum siap. Ini seperti membangun rumah tanpa penghuni,” ujar Anita, pengurus koperasi di Bantul.
Sentralistik dan birokratis
Pola sentralistik dalam pelaksanaan program disebut menjadi penyebab utama lambannya kesiapan kelembagaan di tingkat akar rumput. Pemerintah pusat menetapkan target pembangunan koperasi desa secara serentak, termasuk penyediaan bangunan dan perlengkapan dasar, sementara kapasitas sumber daya manusia, tata kelola usaha, dan jaringan pasar belum dibangun seiring waktu.
“Desainnya top-down, bukan berbasis kebutuhan lokal. Banyak pengurus koperasi yang bahkan belum memahami model bisnis yang akan dijalankan,” kata Anwar Hariyono, Sekretaris Jenderal Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional. Ia menilai, koperasi tidak bisa diperlakukan sebagai proyek fisik yang selesai setelah bangunan berdiri. “Koperasi adalah gerakan sosial ekonomi. Ia butuh kesadaran, partisipasi, dan proses belajar yang terus-menerus,” tambahnya.
Fenomena ini bukan baru. Sejak masa Orde Baru, berbagai program pengembangan koperasi kerap berakhir sebagai monumen pembangunan. Gedung berdiri, papan nama terpasang, tetapi aktivitas ekonomi tak berjalan karena minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan.
Antara ambisi dan kesiapan
Pemerintah menargetkan Rp 240 triliun pembiayaan bagi 80.000 koperasi desa, bekerja sama dengan sejumlah bank BUMN. Namun, di lapangan, banyak koperasi belum memenuhi syarat administratif untuk mengakses pembiayaan tersebut. Akibatnya, koperasi yang sudah dibangun terpaksa menunggu hingga operasional bisa dijalankan secara resmi.
“Kalau syaratnya harus sudah punya usaha, sementara koperasi belum punya modal awal, bagaimana bisa jalan?” keluh Anita, pengurus koperasi di Bantul. Ia mengaku koperasinya telah berdiri sejak tiga bulan lalu, tetapi belum menerima dana operasional. “Gedungnya ada, tapi kami belum bisa berbuat apa-apa. Program ini seperti menunggu bensin untuk mesin yang sudah terpasang.”
Ketimpangan antara kesiapan infrastruktur dan kesiapan manusia membuat banyak koperasi “mati suri” sebelum benar-benar beroperasi. Sejumlah pengamat menilai, risiko fiskal dari program sebesar ini cukup besar jika tidak diimbangi dengan mekanisme pendampingan dan akuntabilitas sosial.
Butuh pendekatan partisipatif
Menurut Anwar Hariyono, solusi dari masalah ini terletak pada pendekatan partisipatif dan desentralisasi. “Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi wadah pendidikan sosial. Jika pembangunan dilakukan secara partisipatif, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Anwar menambahkan, desa memiliki potensi dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Maka, setiap koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakatnya—apakah di bidang pangan, energi, pertanian, atau digitalisasi UMKM. “Kalau semua dipatok sama dari pusat, koperasi kehilangan rohnya,” tegasnya.
Program Koperasi Merah Putih sejatinya membawa semangat mulia: memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas basis produksi nasional berbasis desa. Namun, tanpa manusia yang terlatih dan partisipatif, bangunan koperasi akan tetap menjadi struktur beton tanpa kehidupan.
