Jakarta|PPMIndonesia.com — Penguatan pendidikan kebangsaan berbasis nilai dan karakter kembali mengemuka dalam pertemuan strategis di Kantor MPR RI, Senayan. Dalam forum yang melibatkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, bersama Prof. Dr. Mifedwil Jandra, Dr. Darto, Ki Sijan, dan KH Dr. Muhammad Zuhaery, tokoh pendidikan dan pemberdayaan masyarakat nasional–internasional M. Habib Chirzin didorong untuk mengambil peran sebagai Penasihat Pendidikan Kebangsaan Masyarakat Indonesia.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi gagasan kebangsaan lintas tokoh, lintas disiplin, dan lintas basis sosial—mulai dari negara, akademisi, tokoh budaya, hingga ulama—dalam merespons tantangan krisis karakter, fragmentasi sosial, dan disrupsi digital yang kian kompleks.
Upaya memperkuat pendidikan kebangsaan ini diarahkan pada pengembangan Nation and Character Building melalui pendekatan Digital Multi Platform dan Multi Media, agar nilai-nilai kebangsaan tidak berhenti pada ruang formal, tetapi hadir aktif di ruang publik dan ruang digital masyarakat.
M. Habib Chirzin selama ini dikenal konsisten mendorong pendidikan yang membebaskan, mencerahkan, dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang berkesadaran. Dalam berbagai forum nasional maupun internasional, ia menekankan bahwa pendidikan kebangsaan tidak boleh berhenti pada simbol dan hafalan, melainkan harus membangun watak, tanggung jawab sosial, serta keberpihakan pada keadilan.
“Pendidikan kebangsaan harus hadir di ruang nyata kehidupan masyarakat, termasuk ruang digital. Di situlah nilai, etika, dan kesadaran kolektif diuji,” menjadi salah satu garis pemikiran yang kerap disampaikan Habib Chirzin.
Pesantren dan Akar Pemberdayaan
Selain kiprahnya di tingkat nasional dan global, M. Habib Chirzin juga aktif menjadi penasihat di sejumlah pesantren dan lembaga pendidikan. Peran ini menegaskan keyakinannya bahwa pesantren merupakan simpul strategis pendidikan karakter bangsa—tempat nilai spiritual, kebangsaan, dan keadilan sosial bertemu secara praksis.
Dalam konteks ini, mandat sebagai Penasihat Pendidikan Kebangsaan Masyarakat Indonesia diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pesantren, komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan ekosistem digital. Pendekatan digital multi platform multi media dipilih agar pendidikan kebangsaan tidak elitis, tetapi menjangkau generasi muda, komunitas akar rumput, serta ruang-ruang partisipasi publik yang lebih luas.
Pendidikan sebagai Kerja Sosial dan Kebudayaan
Bagi PPM Indonesia, pendidikan kebangsaan merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar pemberdayaan masyarakat. Pendidikan harus melahirkan warga yang berdaya, kritis, beretika, dan mampu berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.
Di tengah disrupsi digital, polarisasi sosial, dan melemahnya keteladanan publik, kehadiran figur dengan rekam jejak pemikiran dan praksis seperti M. Habib Chirzin dipandang strategis. Melalui narasi edukatif, literasi digital, dan media partisipatif, pendidikan kebangsaan diharapkan kembali menjadi alat pemersatu sekaligus penguat kedaulatan masyarakat. (emha)
