Jakarta|PPMIndonesia.com — Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Indonesia menilai demokrasi Indonesia saat ini semakin menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat. Sistem politik dinilai dikuasai oleh elit dan pemodal, sementara rakyat justru menanggung beban dari praktik demokrasi transaksional yang terus menguat.
PPM Indonesia menegaskan bahwa politik uang, biaya pemilu yang tinggi, serta maraknya transaksi kekuasaan bukanlah kesalahan rakyat, melainkan akibat dari sistem politik yang direkayasa dan dikendalikan oleh elit. Dalam kondisi tersebut, rakyat kerap dijadikan kambing hitam atas rusaknya praktik demokrasi.
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila, Prihandoyo Kuswanto, menyatakan bahwa demokrasi yang berjalan saat ini telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan cita-cita pendirian bangsa.
“Rakyat terus dipersalahkan atas politik uang, padahal yang sesungguhnya bermasalah adalah sistem politik yang dibangun elit. Demokrasi kita telah bergeser menjadi demokrasi transaksional yang menguntungkan segelintir orang dan menjauhkan rakyat dari kedaulatan,” ujar Prihandoyo.
Menurutnya, mahalnya demokrasi bukan disebabkan oleh partisipasi rakyat, melainkan oleh biaya politik yang sengaja diciptakan tinggi agar hanya elit bermodal besar yang dapat menguasai kekuasaan.
“Ketika politik membutuhkan ongkos besar, maka yang lahir bukan pemimpin rakyat, tetapi wakil kepentingan pemodal. Inilah akar dari oligarki yang hari ini mencengkeram sistem politik nasional,” tegasnya.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menambahkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia telah berubah dari sarana kedaulatan rakyat menjadi arena kompetisi modal. Akibatnya, kebijakan publik lebih banyak berpihak pada kepentingan elit ekonomi dibandingkan kesejahteraan rakyat luas.
“Demokrasi bukan rusak karena rakyat, tetapi karena elit menguasai sistem. Politik dijalankan dengan logika untung-rugi, sehingga yang menang bukan yang berintegritas, melainkan yang punya modal paling besar,” kata Alip.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPM Indonesia, Anwar Haryono menyoroti lemahnya pendidikan politik yang disediakan negara. Menurutnya, rakyat dibiarkan minim literasi politik, lalu disalahkan ketika praktik transaksional terjadi di tingkat akar rumput.
“Negara gagal membekali rakyat dengan pendidikan politik yang memadai. Rakyat disuguhi janji saat kampanye, tetapi ditinggalkan setelah kekuasaan diraih. Ketika politik uang marak, rakyat yang disalahkan, elit yang merekayasa sistem justru aman,” ujarnya.
PPM Indonesia juga mengkritik wacana efisiensi demokrasi yang mengarah pada pembatasan partisipasi rakyat, termasuk gagasan memindahkan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Wacana tersebut dinilai hanya memindahkan arena transaksi dari ruang publik ke ruang tertutup elit.
Dalam konteks kebijakan publik, PPM Indonesia menilai demokrasi transaksional berdampak serius terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Banyak keputusan strategis dinilai lebih berpihak pada kepentingan investasi besar dibandingkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan ekologi.
PPM Indonesia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi alat pendidikan politik, pemberdayaan rakyat, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Selama elit tetap menguasai sistem dan demokrasi dijalankan secara transaksional, rakyat akan terus menjadi korban. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya: kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan,” pungkas Prihandoyo.
PPM Indonesia mendorong reformasi mendasar dalam sistem politik nasional, termasuk penataan pembiayaan politik, penguatan pendidikan politik berkelanjutan, serta pengembalian nilai-nilai demokrasi Pancasila agar rakyat kembali menjadi subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (acank)
