Jakarta|PPMIndonesia.com — Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Indonesia menilai praktik demokrasi di Indonesia semakin menjauh dari prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Dalam berbagai momentum politik, rakyat kerap dijadikan pihak yang disalahkan atas maraknya politik uang, sementara elit politik yang merekayasa sistem nyaris tak pernah tersentuh pertanggungjawaban.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menegaskan bahwa mahalnya biaya demokrasi bukan disebabkan oleh partisipasi rakyat, melainkan oleh sistem politik yang dibajak kepentingan elit dan pemodal. Menurutnya, demokrasi elektoral saat ini telah berubah menjadi arena transaksi kekuasaan yang menguntungkan segelintir pihak.
“Pemilu langsung sering dituduh mahal karena rakyat. Padahal kenyataannya, demokrasi menjadi mahal karena direkayasa elit. Mereka mengubah politik menjadi industri, sehingga hanya yang memiliki modal besar yang bisa bertarung dan menang,” ujar Alip.
PPM Indonesia mencatat bahwa dalam sistem politik yang dikuasai uang, rakyat justru diposisikan sebagai objek. Minimnya pendidikan politik membuat masyarakat rentan terhadap praktik transaksional, lalu disalahkan ketika politik uang terjadi. Di sisi lain, elit politik memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat dominasi dan melanggengkan kekuasaan.
Alip juga mengkritik wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan dalih efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah tersebut bukan solusi, melainkan bentuk baru pelokalan permainan elit yang semakin menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
“Jika pemilihan dipindahkan ke DPRD, transaksi kekuasaan justru makin tertutup. Semua bisa diselesaikan di ruang ber-AC, tanpa keterlibatan dan pengawasan rakyat. Ini bukan penghematan, tapi pemusatan kendali elit,” tegasnya.
Lebih jauh, PPM Indonesia menyoroti dampak demokrasi transaksional terhadap kebijakan publik, terutama dalam isu lingkungan dan masyarakat adat. Banyak kebijakan strategis dinilai lebih berpihak pada kepentingan pemodal dibandingkan keselamatan ekologis dan kesejahteraan rakyat.
Menurut PPM Indonesia, demokrasi seharusnya menjadi sarana pendidikan politik, pemberdayaan rakyat, serta penjaga nilai-nilai Pancasila. Namun dalam praktiknya, rakyat kerap disuguhi janji berlebihan saat kampanye dan ditinggalkan setelah kekuasaan diraih.
“Ini bukan kegagalan rakyat, tapi kegagalan negara dalam membangun sistem politik yang adil dan beretika. Demokrasi bukan mahal karena rakyat, tapi karena elit menjadikannya ladang bisnis,” tambah Alip.
PPM Indonesia menegaskan bahwa perbaikan demokrasi tidak cukup dilakukan dengan perubahan teknis elektoral semata. Diperlukan koreksi mendasar terhadap arah politik nasional melalui penguatan pendidikan politik, penataan sistem pembiayaan politik, serta pengembalian nilai-nilai permusyawaratan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Tanpa langkah tersebut, PPM Indonesia memperingatkan, demokrasi Indonesia berisiko semakin menjauh dari rakyat dan justru mempercepat ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, serta krisis kepercayaan publik terhadap negara. (emha)
