Jakarta|PPMIndonesia.com– Sejarah tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menguji kesetiaan. Ia bertanya dengan caranya sendiri: siapa yang setia pada amanat perjuangan, dan siapa yang perlahan melupakannya. Pertanyaan inilah yang layak diajukan ketika menengok perjalanan Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) yang telah memasuki usia lebih dari empat dekade.
PPM lahir bukan dari situasi normal. Ia tumbuh di awal 1980-an, ketika negara melalui kebijakan NKK–BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus–Badan Koordinasi Kemahasiswaan) menutup ruang politik mahasiswa dan membatasi gerakan kritis di kampus. Banyak aktivis saat itu menyadari bahwa perubahan tidak mungkin lagi diperjuangkan dari ruang akademik semata. Maka mereka memilih jalan lain: turun ke masyarakat, mengorganisir rakyat kecil, dan menghadirkan dakwah dalam bentuk kerja nyata—dakwah bil hal.
Dari rahim situasi itulah PPM lahir: sebagai gerakan pemberdayaan, bukan sekadar organisasi; sebagai perwujudan keberpihakan, bukan simbol administratif.
Gerakan yang Dibangun dengan Nilai dan Pengorbanan
Periode 1982–1985 menjadi fase penting konsolidasi gerakan. Berbagai yayasan, lembaga studi, dan kelompok dakwah pembangunan dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, Malang, Bali, hingga Lombok bersepakat meleburkan diri. Mereka datang dari latar berbeda, tetapi disatukan oleh satu kegelisahan yang sama: kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial.
Nama-nama seperti Adi Sasono, Habib Chirzin, Ali Mustofa Trajutisna, Dawam Rahardjo, dan banyak tokoh lain menjadi bagian dari fondasi sejarah itu. PPM hadir di tengah pemulung, petani, pedagang kecil, pesantren, dan ruang-ruang kebudayaan rakyat. Ia hidup bersama masyarakat, bukan di atasnya.
Dalam konteks itu, PPM sesungguhnya bukan hanya institusi, melainkan amanat sejarah—amanat untuk terus berpihak, membela, dan memberdayakan.
Ketika Amanat Mulai Dilupakan
Namun waktu berjalan. Dunia berubah. Dan di sinilah ujian kesetiaan itu muncul. Sejak awal 2000-an, PPM mulai mengalami kemunduran peran. Program pemberdayaan melemah, badan-badan otonom banyak yang stagnan, dan yang paling krusial: kaderisasi terhenti.
Hampir dua dekade, PPM berjalan tanpa sistem pengkaderan yang berkelanjutan. Akibatnya, terjadi keterputusan generasi. Banyak kader muda tidak lagi mengenal sejarah organisasi, sementara sebagian pengurus terjebak pada rutinitas struktural. Organisasi tetap ada, tetapi daya geraknya menyusut.
Perubahan status—dari yayasan, menjadi organisasi kemasyarakatan, lalu perkumpulan pada 2022—tidak otomatis membawa pembaruan orientasi. Perubahan itu lebih bersifat administratif, belum menyentuh akar persoalan: hilangnya ruh gerakan dan regenerasi kader.
Di titik inilah PPM berhadapan dengan paradoks sejarah: lahir untuk melawan ketidakadilan struktural, tetapi melemah justru ketika ketimpangan sosial semakin menganga.
Relevansi yang Justru Kian Mendesak
Sebagian orang berargumen bahwa perubahan zaman membuat model gerakan lama tidak lagi relevan. Namun argumen ini justru perlu dibalik. Dalam masyarakat yang semakin konsumtif, individualistik, dan materialistik, organisasi pemberdayaan seperti PPM seharusnya semakin dibutuhkan.
Ketika negara dan pasar gagal melindungi kelompok rentan, masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai penyangga keadilan sosial. PPM seharusnya hadir di sana—membaca ulang realitas, memperbarui metode, dan melahirkan kader-kader baru yang peka terhadap konteks zamannya.
Masalahnya bukan pada relevansi nilai PPM, melainkan pada kesetiaan untuk merawat nilai itu.
Antara Kesetiaan dan Kelupaan
Empat puluh satu tahun perjalanan PPM hari ini berada di persimpangan. Ia bisa memilih setia pada amanat sejarah—dengan keberanian berbenah, membuka ruang regenerasi, dan kembali menempatkan masyarakat sebagai pusat gerakan. Atau ia perlahan larut dalam kelupaan, menjadi organisasi yang hidup dalam arsip, tetapi absen dalam realitas sosial.
Tulisan ini bukan nostalgia, apalagi penghakiman. Ia adalah pengingat: bahwa organisasi besar tidak runtuh karena kekurangan nama besar, tetapi karena kehilangan kader dan keberanian moral.
Sejarah tidak menuntut PPM untuk mengulang masa lalu. Sejarah hanya menuntut satu hal: kesetiaan pada nilai yang melahirkannya.
Dan pada titik inilah, pertanyaan itu kembali diajukan—kali ini kepada generasi hari ini:
apakah PPM masih setia pada amanat sejarahnya, atau justru ikut melupakannya? (acank)
