Jakarta|PPMIndonesia.com– Usia bukanlah persoalan bagi sebuah organisasi masyarakat. Persoalan muncul ketika usia panjang tidak lagi sejalan dengan kemampuan memperbarui diri. Banyak organisasi tetap bertahan secara administratif—struktur ada, kepengurusan lengkap—namun kehilangan daya gerak dan relevansi sosialnya. Pada titik inilah pertanyaan mendasar layak diajukan: apakah organisasi tersebut masih hidup sebagai gerakan, atau sekadar belum dibubarkan secara formal?
Pertanyaan itu juga relevan untuk diajukan kepada Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), organisasi yang lahir lebih dari empat dekade lalu dari denyut gerakan sosial di tingkat akar rumput.
Lahir dari Konteks Represi, Bertumbuh Bersama Rakyat
PPM berdiri pada awal 1980-an, ketika ruang kebebasan sipil dibatasi oleh kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK). Pada masa itu, sebagian aktivis memilih meninggalkan arena kampus dan mengalihkan kerja sosialnya ke tengah masyarakat. Dari pilihan inilah PPM tumbuh, bukan sebagai organisasi proyek, melainkan sebagai gerakan dakwah bil hal yang berangkat dari praktik sosial nyata.
Sejak awal, PPM hadir bersama kelompok masyarakat yang kerap terpinggirkan dari arus utama pembangunan: petani kecil, pedagang kaki lima, pemulung, komunitas pesantren, hingga kelompok budaya lokal. Orientasinya bukan sekadar program, tetapi keberpihakan—membangun kemandirian dan mendorong peranserta masyarakat sebagai subjek perubahan.
Perlambatan Gerakan dan Tantangan Regenerasi
Seiring berjalannya waktu, dinamika organisasi mengalami perubahan. Memasuki awal 2000-an, PPM menghadapi fase perlambatan. Intensitas program menurun, badan-badan otonom tidak berkembang optimal, dan proses kaderisasi tidak berjalan secara berkelanjutan.
Secara kelembagaan, PPM tetap bertahan. Namun, hubungan antara nilai dasar, praktik lapangan, dan regenerasi kader tidak lagi terjaga secara utuh. Fenomena ini bukan hal yang unik. Banyak organisasi masyarakat sipil yang lahir dari idealisme kuat menghadapi tantangan serupa ketika berhadapan dengan perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi.
Pada fase inilah usia organisasi menjadi ujian: apakah sejarah dijadikan sumber pembaruan, atau justru berubah menjadi beban nostalgia.
PLB 2021 dan Upaya Koreksi Arah
Kesadaran akan tantangan tersebut mendorong diselenggarakannya Penasluar Biasa (PLB) PPM pada 2021 di Jombang. Forum ini memutuskan perubahan penting dengan mengembalikan pola kepemimpinan ke model presidium kolektif-kolegial, menggantikan struktur ketua umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepemimpinan partisipatif dan memperluas tanggung jawab gerakan secara bersama.
Namun, evaluasi internal menunjukkan bahwa hingga periode 2021–2025, hasil PLB belum sepenuhnya terwujud. Konsolidasi organisasi berjalan terbatas, kaderisasi belum merata, dan jangkauan program belum sebanding dengan kompleksitas persoalan masyarakat hari ini.
Ketua Presidium Nasional PPM, Eko Suryono mengakui kondisi tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi.
“PPM tidak dibangun untuk menjadi monumen sejarah. Ia harus tetap menjadi gerakan hidup yang mampu membaca dan merespons perubahan zaman. Karena itu, evaluasi dan pembenahan merupakan tanggung jawab bersama,” demikian pernyataan resmi Ketua Presidium Nasional PPM.
Eko Suryono menegaskan bahwa model kepemimpinan kolektif tidak cukup berhenti pada perubahan struktur, tetapi harus diterjemahkan dalam kerja organisasi yang terukur, kolaboratif, dan berpihak pada masyarakat.
Jejak yang Masih Terlihat
Di tengah berbagai keterbatasan, PPM masih mencatat sejumlah capaian. Pembentukan belasan kepengurusan wilayah dan puluhan kepengurusan daerah menunjukkan bahwa jaringan organisasi tetap bertahan. Di beberapa daerah, proses kaderisasi mulai digerakkan kembali, disertai inisiatif pendirian koperasi dan lembaga wakaf produktif. Kerja sama lintas negara melalui PPM Madani Malaysia juga menjadi upaya memperluas jejaring gerakan.
Langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan besar yang ada. Namun, ia menandai bahwa organisasi ini belum kehilangan denyut kehidupan.
Ketua Presidium Nasional PPM, Eko Suryono menilai bahwa fokus ke depan harus diarahkan pada penguatan kerja sosial berbasis dakwah bil hal, pengorganisasian masyarakat, dan pembangunan basis ekonomi rakyat.
“Sejarah penting sebagai pijakan, tetapi tidak boleh menjebak organisasi dalam romantisme masa lalu. Relevansi hari ini ditentukan oleh keberanian hadir di tengah persoalan nyata masyarakat,” tegas Eko Suryono
Relevansi sebagai Ukuran Kehidupan
Gerakan sosial tidak diukur dari usia, melainkan dari relevansinya. Ia hidup dari keberpihakan, kerja nyata, dan kemampuan menjawab kebutuhan zaman. Organisasi yang gagal memperbarui diri berisiko menjauh dari masyarakat yang dahulu menjadi sumber legitimasinya.
Bagi PPM, berbenah bukan sekadar agenda internal, melainkan tuntutan sejarah. Proses ini menuntut kejujuran untuk mengakui keterbatasan dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
Pada akhirnya, pilihan yang dihadapi jelas: menjadi organisasi yang bertahan sebagai nama, atau terus bergerak sebagai gerakan yang hidup, belajar, dan berpihak.(acank)
