Jakarta|PPMIndonesia.com — Usia panjang tidak selalu identik dengan daya hidup. Di tengah perubahan sosial yang kian cepat, organisasi masyarakat sipil dihadapkan pada tantangan yang sama: bertahan sebagai struktur, atau terus bergerak sebagai gerakan. Pertanyaan itulah yang mengemuka dalam refleksi 41 tahun Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) 30 January 1985 – 30 January 2026, organisasi pemberdayaan masyarakat yang lahir dari pergulatan sosial era 1980-an., (30 January 1985 H, 9 Jumada Al Awal 1405 – 30 January 2026, 11 Syakban 1447)
PPM berdiri pada awal dekade 1980, ketika ruang kritik di kampus menyempit akibat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus–Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK–BKK). Sejumlah aktivis memilih jalur alternatif: turun ke masyarakat, membangun kekuatan rakyat dari bawah, dan menjadikan kerja nyata sebagai bentuk dakwah sosial atau dakwah bil hal.
Sejak awal, PPM tidak memposisikan diri sebagai organisasi administratif semata. Ia tumbuh sebagai gerakan nilai yang hadir bersama pemulung, pedagang kecil, petani, pesantren, dan komunitas budaya. Dalam fase awal itu, PPM dikenal aktif mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang berada di pinggiran kebijakan negara dan pasar.
Tantangan Stagnasi dan Regenerasi
Namun perjalanan panjang juga membawa tantangan. Memasuki awal 2000-an, aktivitas pemberdayaan PPM mengalami perlambatan. Sejumlah badan otonom tidak lagi aktif, sementara proses kaderisasi berjalan tidak berkelanjutan. Organisasi tetap bertahan secara struktural, tetapi daya jangkau gerakannya melemah.
“Kondisi ini tidak hanya dialami PPM, tetapi banyak organisasi masyarakat sipil yang lahir dari idealisme kuat, lalu terjebak dalam rutinitas struktural,” kata Fajar Riza Ul Haq (Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis/LKKS PP Muhammadiyah)
Situasi tersebut mendorong PPM melakukan evaluasi internal. Momentum penting terjadi melalui Penasluar Biasa (PLB) PPM pada 2021 di Jombang, Jawa Timur. Forum tersebut memutuskan kembali ke model kepemimpinan Presidium Kolektif-Kolegial, menggantikan pola Ketua Umum yang berlaku sebelumnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kepemimpinan partisipatif dan tanggung jawab kolektif.
Capaian di Tengah Keterbatasan
Meski perubahan struktural belum sepenuhnya menjawab tantangan, PPM mencatat sejumlah capaian dalam periode 2021–2025. Hingga 2025, organisasi ini telah membentuk 15 kepengurusan wilayah dan sekitar 30 kepengurusan daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
PPM juga mulai memperluas jejaring internasional melalui pembentukan PPM Madani Malaysia. Pada 2024, PPM Indonesia dan PPM Malaysia menggelar Workshop Bersama yang melibatkan pelaku UMKM dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kegiatan tersebut diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan UMKM rumpun Melayu.
Di tingkat nasional, PPM melakukan penataan ulang badan-badan otonom, membentuk Koperasi Peranserta Masyarakat (KOPERMAS), mengembangkan Lembaga Wakaf Ummatan Washatan,Istitut Pengembangan Masyarakat (IPAMA) serta mendorong kembali model pesantren kejuruan MA Ummatan Wasyathan sebagai bagian dari upaya penguatan kemandirian ekonomi dan pendidikan vokasional.
Di bidang kaderisasi, PPM mulai kembali menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kader pemberdayaan masyarakat di beberapa daerah, seperti Lombok (NTB) dan Bekasi (Jawa Barat).
Pernyataan Sikap: Menjawab Zaman
Dalam refleksi 41 tahun perjalanannya, PPM menegaskan sikap untuk tidak berhenti pada romantisme sejarah. PPM menyatakan komitmen untuk tetap menjadi gerakan peranserta masyarakat, memperkuat kaderisasi, serta membuka ruang bagi generasi baru agar nilai-nilai pemberdayaan tetap relevan dengan tantangan zaman.
“Sejarah adalah fondasi, tetapi bukan tempat bersembunyi. Nilai-nilai PPM harus terus diuji dan dihadirkan dalam kerja nyata,” demikian salah satu poin sikap resmi PPM.
PPM juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas komunitas, lintas sektor, dan lintas negara sebagai strategi menjawab persoalan ketimpangan ekonomi, krisis sosial, dan perubahan akibat teknologi digital.
Menjaga Relevansi Gerakan
Refleksi ini menempatkan PPM pada pilihan yang tidak sederhana: hidup dalam nostalgia masa lalu atau menjawab tantangan zaman dengan keberanian berbenah. Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, keberlangsungan organisasi tidak lagi ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemampuannya membaca realitas dan berpihak pada persoalan nyata masyarakat.
Di usia 41 tahun, PPM menegaskan bahwa sejarah bukan untuk dipuja tanpa kritik, melainkan untuk dilanjutkan. Apakah organisasi ini akan kembali menemukan bentuknya sebagai gerakan yang hidup, waktu dan konsistensi kerja nyata yang akan menjawabnya.
Atas Nama PPM Nasional
Presidium PPM Nasional Periode 2022–2027:
Eko Suryono • Farid Fathoni • Anas Hidayat • Nurhasan Ashari • Maesaroh
