Mengembalikan Politik sebagai Jalan Pengabdian, Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan
Opini PPMIndonesia.com
Ketika Demokrasi Kehilangan Ruhnya
JAKARTA.PPMIndonesia.com- Demokrasi adalah salah satu pencapaian terbesar dalam kehidupan berbangsa. Melalui demokrasi, rakyat diberikan hak untuk menentukan arah kepemimpinan, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, demokrasi tidak akan pernah cukup hanya dengan prosedur. Ia membutuhkan nilai yang lebih mendasar, yaitu etika.
Di berbagai negara, termasuk Indonesia, demokrasi sering kali diukur dari seberapa rutin pemilu dilaksanakan, seberapa banyak partai politik berdiri, atau seberapa bebas masyarakat menyampaikan pendapat. Semua itu memang penting. Akan tetapi, ukuran tersebut belum cukup untuk menggambarkan kualitas demokrasi yang sesungguhnya.
Demokrasi bukan sekadar tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan. Ketika etika mulai ditinggalkan, demokrasi memang tetap berlangsung, tetapi perlahan kehilangan makna. Ia berjalan, tetapi tidak lagi menghadirkan harapan. Ia hidup secara formal, tetapi kehilangan jiwa.
Demokrasi yang kehilangan etika ibarat kendaraan yang terus melaju tanpa arah. Mungkin masih bergerak, tetapi semakin jauh dari tujuan utamanya: mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
Etika: Nafas Kehidupan Demokrasi
Etika adalah seperangkat nilai yang membimbing manusia untuk menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Dalam kehidupan politik, etika menjadi pagar moral agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.
Undang-undang dapat mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun, hukum memiliki keterbatasan. Tidak semua tindakan yang melanggar kepatutan dapat dijangkau oleh aturan. Di sinilah etika memainkan perannya.
Etika mendorong seorang pemimpin untuk berkata jujur meskipun tidak ada yang mengawasi. Etika mengingatkan pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan meskipun memiliki kesempatan. Etika mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar hak yang dinikmati.
Demokrasi tanpa etika akan melahirkan budaya politik yang keras tetapi miskin keteladanan. Debat berubah menjadi permusuhan, kritik berubah menjadi kebencian, dan perbedaan pendapat berubah menjadi alasan untuk saling menjatuhkan.
Pada akhirnya, masyarakat menjadi lelah menyaksikan politik yang lebih banyak mempertontonkan konflik daripada solusi.
Politik Bukan Arena Permusuhan
Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Justru keberagaman pandangan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebebasan berpikir. Namun, perbedaan tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang memecah persaudaraan.
Indonesia dibangun di atas semangat gotong royong dan musyawarah. Para pendiri bangsa menyadari bahwa bangsa yang majemuk hanya dapat bertahan apabila setiap perbedaan diselesaikan melalui dialog dan kebijaksanaan.
Sayangnya, perkembangan teknologi informasi sering kali membuat ruang publik dipenuhi pertengkaran. Media sosial menjadi arena saling menghina. Hoaks diproduksi untuk menjatuhkan lawan politik. Identitas agama, suku, bahkan keluarga digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan elektoral.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi sedang menghadapi tantangan besar: bukan kekurangan kebebasan, tetapi kekurangan kedewasaan.
Padahal demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang paling bising, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Akhlak Politik dalam Perspektif Islam
Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
Al-Qur’an menegaskan:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
(QS. An-Nahl: 90)
Ayat tersebut menempatkan keadilan dan kebajikan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Rasulullah SAW juga memberikan teladan bahwa kepemimpinan dibangun di atas kejujuran, kasih sayang, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika membangun masyarakat Madinah, beliau tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga membangun kepercayaan, persaudaraan, dan solidaritas sosial.
Inilah fondasi etika politik dalam Islam: kekuasaan harus menghadirkan rahmat, bukan ketakutan; keadilan, bukan keberpihakan; pelayanan, bukan kesombongan.
Mengembalikan Politik sebagai Jalan Pengabdian
PPM memandang politik sebagai salah satu instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Politik memiliki makna ketika mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas akses pendidikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi kelompok yang lemah.
Politik kehilangan kehormatannya ketika hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan.
Sebaliknya, politik menemukan kemuliaannya ketika dijalankan sebagai bentuk pengabdian.
Seorang pemimpin tidak diingat karena berapa lama ia berkuasa, tetapi karena seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya bagi masyarakat.
Demikian pula sebuah partai politik tidak akan dihormati karena banyaknya kursi yang dimiliki, melainkan karena keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat.
Masyarakat Berdaya, Demokrasi Berkualitas
Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh para elite politik. Masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Warga negara yang kritis tetapi santun, berani menyampaikan pendapat tanpa menyebarkan kebencian, serta memilih pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejak merupakan fondasi demokrasi yang sehat.
Pendidikan politik masyarakat harus diarahkan pada pembentukan karakter kewargaan (civic virtue), bukan sekadar kemampuan memilih saat pemilu. Demokrasi membutuhkan warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama.
Di sinilah pentingnya gerakan pemberdayaan masyarakat. Ketika masyarakat semakin berdaya secara ekonomi, sosial, dan intelektual, mereka tidak mudah dipengaruhi oleh politik transaksional maupun politik identitas.
Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang berdaya.
Etika Politik dan Masa Depan Indonesia
Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan besar: ketimpangan ekonomi, transformasi digital, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga persaingan global. Semua tantangan tersebut membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas.
Jika energi bangsa terus terkuras oleh konflik politik yang tidak produktif, maka kesempatan untuk membangun masa depan akan semakin terhambat.
Sudah saatnya demokrasi Indonesia memasuki fase yang lebih dewasa. Politik tidak lagi didominasi oleh retorika dan pencitraan, tetapi oleh gagasan, kompetensi, dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat.
Etika harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan.
Demokrasi yang Menghadirkan Harapan
Demokrasi bukanlah tujuan akhir. Demokrasi adalah jalan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Namun jalan itu hanya akan sampai pada tujuan apabila dipandu oleh etika.
Etika menjaga demokrasi tetap berada di jalurnya. Etika mengingatkan bahwa kemenangan politik tidak boleh mengorbankan persatuan. Etika menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
PPM meyakini bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem politik, tetapi juga oleh kualitas moral para pemimpinnya dan kedewasaan masyarakatnya.
Karena itu, membangun demokrasi berarti membangun karakter. Menguatkan demokrasi berarti menguatkan integritas. Dan menjaga demokrasi berarti menjaga etika.
Sebab demokrasi tanpa etika pada akhirnya akan lelah. Tetapi demokrasi yang ditopang oleh nilai, kejujuran, dan pengabdian akan menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera.
Redaksi PPMIndonesia "Mencerahkan Pemikiran, Menggerakkan Perubahan, dan Menguatkan Peranserta Masyarakat."
