ppmindonesia.com, Jakarta – Gelombang protes dari ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada Senin, 20 Januari 2025, telah menjadi cerminan krisis kepemimpinan yang mengguncang institusi ini.
Dengan pakaian hitam sebagai simbol duka, lagu Indonesia Raya yang mengiringi aksi, dan spanduk-spanduk bernada tajam yang menghiasi gedung kementerian di kawasan Senayan, Jakarta, para pegawai menyampaikan keresahan mereka terhadap gaya kepemimpinan Menteri Satryo Soematri Brodjonegoro.
Krisis ini bermula dari pemecatan sepihak Neni Herlina, seorang Pranata Humas Ahli Muda sekaligus Penanggung Jawab Rumah Tangga Kementerian, tanpa prosedur yang jelas. Pemecatan ini menjadi pemicu utama aksi protes yang melibatkan sekitar 235 pegawai. Dalam aksinya, para pegawai mengeluhkan arogansi Menteri Satryo yang dinilai sering mengambil keputusan sepihak, bertindak kasar, dan memperlakukan pegawai seperti bawahan pribadi.
Beberapa spanduk bahkan terang-terangan mengkritik campur tangan keluarga Menteri dalam urusan kementerian, seperti tulisan: “Kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga.”
Neni Herlina mengungkapkan bahwa dirinya diberhentikan hanya karena masalah sepele, yakni penggantian meja di ruangan Menteri yang dianggap tidak memenuhi standar. Tanpa penyelidikan atau pembelaan, ia dipanggil, dimarahi, lalu diminta meninggalkan kantor tanpa surat keputusan resmi. “Saya disuruh keluar, membawa semua barang, seolah-olah saya melakukan pelanggaran berat. Ini sangat melukai hati saya sebagai ASN,” ungkap Neni.
Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek, Suwitno, menilai tindakan ini mencerminkan kepemimpinan yang tidak menghormati aturan dan etika birokrasi. Menurutnya, ASN adalah tenaga profesional yang bekerja berdasarkan regulasi negara, bukan untuk melayani kepentingan pribadi pejabat.
Ia menambahkan bahwa tindakan sepihak seperti ini adalah bentuk pelanggaran tata kelola yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di kementerian yang seharusnya menjadi teladan dalam pendidikan dan sains.
Aksi protes ini tak hanya menjadi kritik terhadap Menteri Satryo, tetapi juga menggambarkan ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi manajemen di Kemendikti Saintek. Krisis ini muncul di tengah masa 100 hari kerja kabinet Presiden Prabowo Subianto, yang seharusnya menjadi momentum memperkenalkan visi besar dan capaian awal pemerintah. Ironisnya, yang terlihat justru konflik internal yang mempermalukan institusi strategis ini.
Sebagai kementerian yang bertugas mendorong inovasi dan pendidikan tinggi, Kemendikti Saintek semestinya menjadi contoh kepemimpinan yang visioner, profesional, dan berintegritas. Namun, berbagai tuduhan tentang arogansi, ketidakadilan, dan pengabaian prosedur hukum oleh Menteri Satryo menggerus kepercayaan para pegawai terhadap pimpinannya. Campur tangan keluarga Menteri yang dianggap mengganggu pengelolaan institusi juga memperparah situasi.
Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, mencoba meredam situasi dengan menyatakan bahwa kementerian masih terbuka untuk dialog dan solusi. Namun, respons ini dianggap terlalu lemah untuk memperbaiki situasi. Para pegawai menuntut langkah konkret yang dapat mengembalikan keadilan dan menghentikan pola kepemimpinan yang mereka nilai otoriter.
Krisis ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kepemimpinan di Kemendikti Saintek. Apakah seorang Menteri bertugas sebagai pelayan publik yang mengutamakan integritas dan profesionalisme, ataukah ia hanya bertindak sebagai penguasa yang merasa berhak mengatur segalanya tanpa batas? Perbedaan pandangan inilah yang kini menjadi inti permasalahan di kementerian tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan konflik ini. Krisis di Kemendikti Saintek bukan hanya soal ketidakadilan kepada seorang pegawai, tetapi juga mencerminkan keretakan yang lebih dalam dalam tata kelola pemerintahan.
Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat merusak reputasi kabinet dan melemahkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan tinggi yang berkualitas.
Kini, langkah tegas dan solusi yang adil menjadi kebutuhan mendesak. Kepemimpinan yang bermasalah di Kemendikti Saintek harus segera diatasi agar visi besar untuk pendidikan dan teknologi bangsa tidak terganggu oleh persoalan internal yang semestinya dapat dikelola dengan bijak.(asyary)
