Jakarta|PPMIndonesia.com- Pelantikan Moh. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menghadirkan satu pertanyaan besar di ruang publik: mampukah seorang aktivis mempertahankan idealisme ketika memasuki lingkar inti kekuasaan?
Bagi sebagian kalangan, penunjukan Jumhur merupakan sinyal politik penting. Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadirkan figur berlatar belakang gerakan sosial ke dalam kabinet—sesuatu yang jarang terjadi dalam konfigurasi pemerintahan modern yang cenderung didominasi teknokrat dan elite politik.
Namun sejarah menunjukkan, perjalanan dari aktivisme menuju kekuasaan tidak pernah sederhana
Dari Jalanan Gerakan ke Istana Negara
Nama Jumhur Hidayat dikenal luas sejak era gerakan mahasiswa dan perjuangan buruh. Semasa kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), ia aktif dalam gerakan kritik terhadap kebijakan negara pada masa Orde Baru.
Aktivitas tersebut membuatnya pernah mengalami penahanan oleh rezim saat itu. Bertahun-tahun kemudian, pada 2020, ia kembali berhadapan dengan proses hukum setelah terlibat dalam gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dua pengalaman tersebut membentuk citra dirinya sebagai figur pergerakan—tokoh yang terbiasa berada di luar struktur kekuasaan.
Kini, posisi itu berubah total. Jumhur tidak lagi sekadar pengkritik kebijakan negara, melainkan menjadi pembuat kebijakan itu sendiri.
Jejak Kaderisasi Gerakan PPM
Selain dikenal sebagai aktivis buruh nasional, Jumhur Hidayat juga merupakan kader penting Pusat Peranserta Masyarakat (PPM). Dalam perjalanan organisasi tersebut, ia pernah menjadi bagian dari Presidium PPM pada masa kepengurusan model kolektif-kolegial, sebuah periode yang menekankan kepemimpinan bersama dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah gerakan.
Jumhur juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PPM Nasional selama dua periode. Pengalaman kaderisasi ini membentuk corak kepemimpinannya yang kuat pada keberpihakan sosial—khususnya kepada masyarakat pinggiran, kelompok rentan, serta rakyat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem pembangunan.
Nilai-nilai gerakan PPM yang menekankan dakwah sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembelaan terhadap kelompok tertindas disebut banyak pihak sangat mempengaruhi pendekatan politik dan kebijakan Jumhur hingga hari ini.
Presidium PPM, Pupun Purwana, dalam pernyataannya di ppmindonesia.com menyampaikan keyakinan organisasi terhadap integritas Jumhur.
Menurutnya, PPM percaya Jumhur akan tetap konsisten menjaga keberpihakan kepada rakyat dan tidak tunduk pada oligarki yang merusak lingkungan maupun pihak-pihak yang berupaya melanggengkan kerusakan ekologis demi kepentingan sempit.
Idealisme di Dalam Sistem
Peralihan dari aktivis menjadi pejabat publik selalu membawa dilema klasik: mempertahankan idealisme atau beradaptasi dengan realitas politik.
Aktivisme lahir dari kebebasan moral untuk mengkritik. Kekuasaan, sebaliknya, menuntut kompromi, negosiasi, serta kalkulasi kepentingan yang kompleks.
Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur menempati posisi strategis sekaligus sensitif. Ia tidak hanya berhadapan dengan persoalan ekologi, tetapi juga dengan kepentingan industri besar, investasi nasional, dan tekanan ekonomi global.
Dalam banyak kasus, kementerian lingkungan hidup justru menjadi “rem” bagi pembangunan yang berpotensi merusak alam. Keputusan untuk menolak izin proyek sering kali berarti berhadapan langsung dengan kekuatan ekonomi yang besar.
Di sinilah idealisme diuji.
Godaan Sangkar Emas
Dalam sebuah pertemuan bersama rekan-rekan aktivis, Jumhur pernah menyampaikan refleksi personal yang kemudian banyak dikutip publik. Ia mengibaratkan kekuasaan sebagai sangkar emas bagi seekor rajawali.
Menurutnya, seorang pejuang bisa kehilangan jati diri bukan karena tekanan musuh, tetapi karena terlalu lama dipuji dan dimanjakan oleh kekuasaan.
Pernyataan tersebut menggambarkan kesadaran bahwa perubahan terbesar sering terjadi bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena transformasi internal seorang pemimpin.
Sejarah politik Indonesia mencatat banyak aktivis yang melebur dalam sistem setelah memperoleh jabatan publik. Namun ada pula yang tetap menjaga jarak moral dengan kekuasaan dan menjadi simbol integritas.
Pertanyaannya kini: di posisi manakah Jumhur akan berdiri?
Lingkaran Tekanan Politik dan Industri
Jabatan Menteri Lingkungan Hidup sering disebut sebagai salah satu posisi paling berat dalam kabinet. Setiap kebijakan menyangkut izin lingkungan memiliki implikasi ekonomi besar.
Pengawasan terhadap pertambangan, industri energi, perkebunan skala besar, hingga proyek strategis nasional menempatkan kementerian ini di persimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk terbuka. Ia bisa hadir melalui lobi politik, kepentingan investasi, hingga tekanan birokrasi internal.
Dalam situasi seperti ini, integritas pribadi menjadi faktor penentu.
Amanah Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Moral
Sejumlah pengamat menilai bahwa tantangan terbesar bagi seorang pejabat publik bukan sekadar menjalankan program kerja, tetapi menjaga kesadaran bahwa jabatan adalah amanah.
Kekuasaan memberi kewenangan besar, tetapi sekaligus memperbesar tanggung jawab—bukan hanya kepada negara dan rakyat, melainkan juga pada nilai moral dan etika yang diyakini.
Bagi figur berlatar belakang aktivisme seperti Jumhur, legitimasi publik justru bergantung pada konsistensi antara masa lalu perjuangan dan keputusan yang diambil saat berkuasa.
Menunggu Pembuktian
Publik kini menunggu arah kepemimpinan Jumhur Hidayat. Apakah ia akan tetap menjadi suara kritis di dalam pemerintahan? Ataukah realitas kekuasaan akan memaksanya berkompromi?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditentukan oleh pidato atau simbol politik, melainkan oleh kebijakan konkret yang diambil—terutama ketika kepentingan lingkungan hidup berbenturan dengan kepentingan ekonomi besar.
Seorang aktivis mungkin mudah berbicara tentang perubahan dari luar sistem. Namun perubahan sesungguhnya justru diuji ketika seseorang berada di pusat kekuasaan.
Di titik inilah perjalanan Jumhur Hidayat memasuki fase paling menentukan: menjaga idealisme tanpa kehilangan efektivitas kekuasaan.
Waktu yang akan menjawab, apakah ia mampu bertahan. (acank)
