JAKARTA, ppmindonesia.com — Sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang memegang tampuk kekuasaan hari ini, namun kebenaran sejarah selalu meninggalkan jejak di ingatan kolektif mereka yang merintisnya dari bawah. Bagi Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), ada sebuah utang sejarah yang belum tuntas dibayar, sebuah distorsi narasi yang jika dibiarkan akan mengaburkan salah satu mahakarya gerakan ekonomi rakyat terbesar di Indonesia: lahirnya gerakan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Hari-hari ini, jika kita menyebut Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), publik mungkin hanya melihatnya sebagai sebuah organisasi profesi sektoral yang mandiri. Namun, bagi rahim pergerakan PPM, APKLI adalah anak kandung ideologis yang lahir dari tetesan keringat, air mata, dan pertaruhan politik para aktivis mahasiswa di akhir dekade 1980-an.
Mengapa hari ini PPM harus bersuara nyaring? Mengapa merebut kembali hak sejarah atas APKLI bukan sekadar urusan ego organisasi, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menyelamatkan khitah pergerakan?
Rahim NKK-BKK dan Kelahiran PKL dari Sudut Jogja
Untuk memahami mengapa APKLI adalah “darah daging” PPM, kita harus memutar jarum jam ke tahun 1980-an. Ketika rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK) untuk mengebiri gerakan politik mahasiswa, para aktivis tidak memilih untuk tunduk. Mereka memindahkan episentrum gerakan keluar dari pagar-pagar kampus, langsung menusuk ke jantung persoalan masyarakat bawah.
Melalui strategi gerakan Dakwah Bil Hal (dakwah melalui aksi nyata), para tokoh seperti Adi Sasono, Dawam Rahardjo, hingga Ali Mustafa Trajutisna mulai merintis riset aksi partisipatif. Salah satu sektor paling rentan yang didampingi adalah para pedagang jalanan.
Puncaknya terjadi pada tahun 1989 di Yogyakarta. Aktivis PPM membidani lahirnya Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKY). Organisasi lokal inilah yang menjadi cetak biru, laboratorium, sekaligus embrio yang memicu kesadaran kolektif PKL di seluruh Indonesia. Gerakan yang bergulir bak bola salju ini kemudian bermuara pada Musyawarah Nasional (Munas) I APKLI pada Februari 1992 di bawah sokongan penuh jaringan PPM dan kementerian terkait saat itu.
2011: Titik Balik Pengaburan Sejarah
Namun, benteng sejarah itu retak pada Maret 2011. Dalam Munas IV APKLI di Semarang, kepemimpinan beralih ke tangan dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed (Ali Maksum). Sejak era inilah, APKLI dinilai mulai kehilangan “roh” aslinya.
Ada upaya sistematis yang terasa dingin dan sengaja: pengaburan silsilah. Sang nakhoda baru tidak lagi mengakui—atau mungkin sengaja melupakan—bahwa organisasi yang ia pimpin lahir dari “perut” PPM melalui proses dialektika pergerakan yang panjang.
Penambahan nomenklatur menjadi “APKLI Perjuangan” dan pembersihan secara perlahan terhadap para aktivis PPM dari jajaran kepengurusan menjadi indikasi kuat adanya upaya memutus trah historis. APKLI diisolasi dari akar masa lalunya, ditarik menjadi kendaraan baru yang steril dari ideologi kerakyatan ala PPM.
Mengapa Harus Direbut Kembali?
Merebut kembali hak sejarah APKLI bukanlah perkara perebutan legalitas formal di atas kertas, bukan pula soal perebutan pengaruh politik praktis. Ada tiga alasan fundamental mengapa Pengurus Nasional PPM dan para aktivis lintas generasi harus menuntut pengembalian hak sejarah ini:
Pertama Menjaga Khitah Gerakan Sektor Informal. APKLI didirikan bukan untuk menjadi organisasi elitis yang gemar berpolitik praktis di tingkat atas. Ia didirikan sebagai alat advokasi kaum marjinal yang digusur tata kota, yang kesulitan modal, dan yang terpinggirkan dari kebijakan negara. Tanpa “roh” PPM, APKLI rawan kehilangan sensitivitas kerakyatannya.
Ke dua, Meluruskan Etika Pergerakan. Dalam tradisi pergerakan, mengaburkan peran para perintis adalah pelanggaran etika yang berat. Menghargai sejarah adalah cara kita menghormati keringat tokoh-tokoh seperti Adi Sasono dan para aktivis senior yang mempertaruhkan reputasi demi tegaknya ekonomi rakyat bawah.
Ketiga, Konsolidasi Kelembagaan Masa Depan.PPM harus menjadikan momentum ini sebagai otorefleksi atas kelemahan tata kelola administrasi di masa lalu. Langkah taktis ke depan harus segera diambil: mengonsolidasikan kembali para aktivis APKLI yang masih setia pada garis perjuangan asli, melakukan rekonsiliasi sejarah, dan mendorong secara organisatoris agar APKLI dikembalikan pada posisi hakikinya sebagai **Badan Otonom di bawah naungan PPM**.
Menolak Lupa
Kita harus mengingatkan kembali jajaran kepengurusan APKLI hari ini, bahwa spanduk, bendera, dan legitimasi yang mereka gunakan hari ini berdiri di atas fondasi yang digali oleh para aktivis PPM puluhan tahun lalu.
PPM Nasional tidak boleh lagi diam dan membiarkan pembelokan sejarah ini berjalan mulus tanpa interupsi. Menggugat hilangnya sejarah APKLI adalah langkah awal untuk merapikan kembali rumah besar PPM. Gerakan lapangan memang penting, tetapi memastikan bahwa warisan ideologi itu tetap berada di tangan yang tepat adalah amanat yang jauh lebih suci.
Saatnya fungsionaris PPM bergerak. Jika tidak, kita sedang membiarkan sejarah menuliskan bahwa pergerakan ekonomi rakyat ini lahir dari ruang kosong, bukan dari rahim perjuangan kaum muda yang tulus menentang ketidakadilan. (emha)
