Scroll untuk baca artikel
Politik & Kebijakan Publik

UU Perampasan Aset: Senjata Pemberantasan Korupsi atau Macan Ompong?

3
×

UU Perampasan Aset: Senjata Pemberantasan Korupsi atau Macan Ompong?

Share this article

Redaksippmindonesia. Editor; asyary

Pengesahan Undang-Undang Tidak Cukup. Negara Harus Berani Mengembalikan Kekayaan Rakyat yang Dirampas melalui Korupsi.

PPMIndonesia.com|Politik dan Kebijakan Publik


PPMIndonesia|Po;itik dan Kebijakan Publik

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 seharusnya menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun, regulasi yang diharapkan menjadi instrumen baru untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana akhirnya disetujui menjadi undang-undang.

Namun, di balik capaian legislasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah undang-undang ini benar-benar menjadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi, atau justru hanya menghasilkan instrumen hukum yang tidak cukup kuat untuk menyentuh persoalan mendasar dalam praktik korupsi?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah kelompok masyarakat sipil, terutama Indonesia Corruption Watch (ICW), menyampaikan kritik terhadap beberapa ketentuan yang dinilai justru melemahkan tujuan awal pembentukan undang-undang tersebut.

Salah satu persoalan yang paling banyak disorot adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

Selain itu, muncul persoalan mengenai keterbatasan jangkauan terhadap tindak pidana masa lalu, desain kelembagaan pengelola aset, serta independensi pengawasan.

Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Indonesia tidak kekurangan peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi. Yang masih menjadi pertanyaan adalah sejauh mana negara memiliki keberanian politik dan komitmen kelembagaan untuk memastikan hukum benar-benar bekerja, termasuk ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Korupsi Bukan Sekadar Kejahatan, tetapi Perampasan Hak Rakyat

Korupsi selama ini terlalu sering dipahami sebatas tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri. Padahal, dampak korupsi jauh lebih luas daripada kerugian keuangan negara yang tercatat dalam laporan pemeriksaan.

Korupsi merupakan bentuk perampasan hak masyarakat.

Setiap anggaran pembangunan yang diselewengkan berarti ada sekolah yang tidak terbangun, fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, infrastruktur yang terbengkalai, kesempatan ekonomi yang hilang, dan pelayanan publik yang tidak sampai kepada masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan masyarakat, korupsi merupakan penghambat utama terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Negara mengumpulkan sumber daya melalui pajak, pengelolaan kekayaan alam, dan berbagai penerimaan publik untuk membiayai kepentingan bersama. Ketika sumber daya tersebut dialihkan menjadi kekayaan pribadi melalui praktik korupsi, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, melainkan seluruh masyarakat.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku. Negara harus memiliki kemampuan untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan.

Di sinilah UU Perampasan Aset seharusnya memainkan peran strategis.

Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah pejabat yang dipenjara. Lebih penting lagi, berapa banyak kekayaan hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Illicit Enrichment: Mengapa Kekayaan Tidak Wajar Menjadi Persoalan?

Salah satu kritik paling mendasar terhadap UU Perampasan Aset adalah hilangnya ketentuan illicit enrichment.

Konsep ini berkaitan dengan peningkatan kekayaan pejabat publik yang secara signifikan tidak dapat dijelaskan secara wajar jika dibandingkan dengan penghasilan sahnya.

Persoalan ini sangat relevan dengan kondisi penyelenggaraan negara di Indonesia.

Seorang pejabat dapat memiliki penghasilan resmi yang relatif terbatas, tetapi dalam perjalanan jabatannya mengalami peningkatan kekayaan yang sangat besar. Rumah mewah, kendaraan mahal, tanah, perusahaan, rekening, dan berbagai aset lainnya bisa saja bertambah secara tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang dilaporkan.

Lalu, bagaimana negara menjelaskan ketidakwajaran tersebut?

Selama ini, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu instrumen transparansi untuk memantau kekayaan pejabat. Namun, pelaporan kekayaan tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif. Harus ada mekanisme verifikasi, pemeriksaan, dan tindak lanjut ketika ditemukan ketidaksesuaian yang serius.

Konsep illicit enrichment sendiri tercantum dalam Pasal 20 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Memang, ketentuan tersebut bersifat rekomendatif dan penerapannya harus mempertimbangkan konstitusi serta prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.

Namun, tidak dimasukkannya ketentuan tersebut dalam UU Perampasan Aset menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan negara membangun instrumen hukum untuk menghadapi kekayaan pejabat yang tidak wajar.

DPR beralasan bahwa illicit enrichment merupakan persoalan hukum pidana materiil, sedangkan UU Perampasan Aset lebih berorientasi pada hukum acara atau prosedur perampasan aset. Selain itu, terdapat pertimbangan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

Argumentasi tersebut perlu dihormati sebagai bagian dari perdebatan hukum.

Namun, perlindungan HAM tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang pengembangan instrumen hukum yang dapat memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas asal-usul kekayaannya.

Yang dibutuhkan bukanlah perampasan kekayaan secara sewenang-wenang, melainkan mekanisme pemeriksaan yang adil, standar pembuktian yang jelas, dan pengawasan peradilan yang independen.

Jangan sampai prinsip perlindungan hak milik justru digunakan untuk mengabaikan pertanggungjawaban atas kekayaan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Kemajuan yang Belum Menjawab Semua Persoalan

Harus diakui, UU Perampasan Aset membawa sejumlah kemajuan penting.

Salah satunya adalah pengaturan mekanisme non-conviction-based forfeiture (NCBF), yaitu perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui maupun tidak diketahui keberadaannya.

Pengaturan ini penting karena dalam banyak kasus, proses penegakan hukum menghadapi hambatan ketika pelaku tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat ditelusuri.

Dengan demikian, negara tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan memenjarakan pelaku untuk melakukan pemulihan aset.

Namun, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat merampas kekayaan seseorang hanya berdasarkan kecurigaan.

Jaksa Pengacara Negara tetap harus mengajukan dasar dan bukti bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas berkaitan dengan tindak pidana. Pihak yang berkepentingan juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui proses pengadilan.

Dalam UU yang disahkan, mekanisme NCBF juga dibatasi pada kondisi tertentu dan aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar.

Persoalannya, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan tersebut tetap mensyaratkan adanya hubungan aset dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan.

Dengan demikian, persoalan kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar tetapi belum berhasil dikaitkan dengan tindak pidana tertentu belum sepenuhnya terjawab.

Artinya, undang-undang ini memang memberikan instrumen baru, tetapi belum tentu mampu menjangkau seluruh persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.

Mengapa Aset Hasil Kejahatan Masa Lalu Tidak Boleh Diabaikan?

Kritik berikutnya berkaitan dengan daya jangkau UU Perampasan Aset terhadap tindak pidana masa lalu.

Pasal 72 mengatur bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Sementara Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas dibentuk.

Ketentuan ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif pemulihan aset.

Indonesia memiliki sejarah panjang kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Sebagian kasus tersebut berlangsung jauh sebelum undang-undang ini disahkan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan kekayaan yang diduga berasal dari praktik korupsi masa lalu?

Apakah negara harus membiarkannya karena instrumen hukum baru tidak dapat digunakan untuk tindak pidana yang terjadi sebelumnya?

Tentu, prinsip non-retroaktif merupakan bagian penting dari negara hukum. Pemidanaan tidak boleh diberlakukan surut secara sewenang-wenang. Kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara harus dijaga.

Namun, prinsip tersebut juga harus dibahas secara cermat agar tidak disamakan dengan penutupan seluruh kemungkinan pemulihan aset melalui instrumen hukum lain yang memang masih tersedia.

Negara tetap harus mengoptimalkan mekanisme hukum yang berlaku untuk menelusuri dan memulihkan kekayaan hasil kejahatan masa lalu.

Jangan sampai pergantian rezim, perubahan undang-undang, atau berlalunya waktu justru membuat kekayaan hasil penyalahgunaan kekuasaan semakin sulit dipertanggungjawabkan.

Keadilan tidak boleh kehilangan daya ingat terhadap kerugian yang pernah dialami masyarakat.

Pengelolaan Aset: Jangan Sampai Menjadi Pusat Kekuasaan Baru

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah desain kelembagaan pengelolaan dan pengawasan aset.

UU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset juga dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden dengan mekanisme yang melibatkan persetujuan DPR.

Secara kelembagaan, pembentukan badan khusus dapat menjadi langkah positif untuk memastikan aset yang disita dan dirampas tidak terbengkalai, kehilangan nilai, atau justru disalahgunakan.

Namun, kewenangan yang besar harus selalu disertai pengawasan yang kuat.

Aset yang dirampas negara dapat berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, perusahaan, saham, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya. Nilainya bisa mencapai jumlah yang sangat besar.

Jika pengelolaannya tidak transparan, aset hasil kejahatan yang berhasil diambil negara justru berpotensi menjadi sumber persoalan baru.

Karena itu, pengelolaan aset harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat harus dapat mengetahui berapa nilai aset yang berhasil dirampas, bagaimana aset tersebut dikelola, berapa biaya pengelolaannya, dan ke mana hasil akhirnya dialokasikan sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai negara berhasil mengambil aset dari koruptor, tetapi gagal memastikan bahwa aset tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Jangan Jadikan UU Perampasan Aset sebagai Formalitas Politik

Pengesahan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional DPR bersama pemerintah. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak ditentukan oleh seberapa cepat undang-undang disahkan atau seberapa banyak rapat yang diselenggarakan.

Ukuran utamanya adalah kualitas kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.

DPR menyatakan pembahasan regulasi ini telah melalui berbagai kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan penyerapan aspirasi. Akan tetapi, kritik ICW dan koalisi masyarakat sipil mengenai keterbukaan pembahasan menunjukkan bahwa partisipasi publik tetap menjadi persoalan yang perlu dievaluasi.

Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat tidak boleh sekadar menjadi formalitas untuk memenuhi prosedur legislasi.

Masyarakat harus memperoleh akses terhadap dokumen, memiliki kesempatan memberikan masukan, dan mengetahui bagaimana aspirasi mereka dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Apalagi undang-undang ini berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan negara, kewenangan aparat penegak hukum, dan perlindungan hak milik warga negara.

Legislasi yang menyangkut kepentingan publik harus dibangun melalui keterbukaan, bukan sekadar kesepakatan politik di ruang parlemen.

Pengesahan UU Perampasan Aset seharusnya menjadi awal penguatan pemberantasan korupsi, bukan akhir dari perdebatan mengenai keberanian negara menghadapi koruptor.

Perspektif PPM: Mengembalikan Kekayaan Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bagi PPM, persoalan perampasan aset tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan teknis hukum atau pertarungan politik antara pemerintah dan parlemen.

Persoalan ini berkaitan langsung dengan keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, dan masa depan pembangunan masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya yang dikelola secara bertanggung jawab. Ketika kekayaan negara diselewengkan, kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ikut melemah.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi bagian dari agenda membangun masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

Kekayaan negara yang berhasil dipulihkan harus dikelola untuk kepentingan publik, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendukung pembangunan desa dan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan berbasis prakarsa, peranserta, dan swadaya masyarakat, negara yang bersih merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya kemandirian rakyat.

Tidak mungkin membangun masyarakat yang berdaya apabila sumber daya pembangunan terus-menerus bocor akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh sebab itu, keberhasilan UU Perampasan Aset harus diukur dari kontribusinya terhadap pemulihan hak masyarakat, bukan sekadar jumlah aset yang berhasil disita.

Penutup: Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Undang-Undang, tetapi Keberanian Negara

UU Perampasan Aset telah disahkan. Ini merupakan langkah yang patut dicatat dalam perjalanan panjang pembaruan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, sejumlah kelemahan substansial yang disorot masyarakat sipil tidak boleh diabaikan.

Hilangnya ketentuan illicit enrichment, terbatasnya jangkauan terhadap tindak pidana masa lalu, serta persoalan independensi pengelolaan dan pengawasan aset merupakan pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius.

Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa peraturan pelaksanaan tidak justru memperlemah tujuan undang-undang. Pengawasan publik harus diperkuat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara independen. Dan apabila ditemukan kekurangan mendasar dalam norma hukum, perbaikan melalui perubahan legislasi harus tetap terbuka.

Pada akhirnya, persoalan UU Perampasan Aset bukan sekadar apakah negara memiliki kewenangan untuk merampas aset, tetapi apakah negara sungguh-sungguh berani menggunakan kewenangan tersebut secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Jangan sampai undang-undang yang ditunggu selama 18 tahun hanya menjadi simbol keberhasilan politik, sementara kekayaan hasil penyalahgunaan kekuasaan tetap sulit dijangkau.

Sebab, pemberantasan korupsi bukan sekadar menghukum mereka yang mengambil uang negara. Pemberantasan korupsi adalah perjuangan mengembalikan hak rakyat, memulihkan keadilan, dan memastikan kekayaan bangsa digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang boleh telah disahkan. Tetapi keberanian negara memberantas korupsi masih harus dibuktikan.


 

Example 120x600