Bekasi, PPMIndonesia.com– Perbincangan tentang siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden berikutnya mulai ramai di seluruh Indonesia. Nama-nama bermunculan. Dari berbagai kalangan, kelompok politik, hingga para pengamat dadakan, semua seolah memiliki jagoan masing-masing.
Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Mahfud MD, Dedi Mulyadi (KDM), Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Pramono Anung, dan sederet nama lainnya ikut masuk dalam bursa spekulasi.
Masih ada waktu untuk mengusulkan nama. Dari mana pun, dari golongan mana pun, siapa pun boleh mengajukan. Namanya juga usulan. Belum tentu diterima, apalagi dikabulkan.
Menariknya, dalam situasi seperti ini, hampir semua orang merasa memiliki analisis politik terbaik. Ada yang mengandalkan kalkulasi elektoral, ada yang melihat rekam jejak, ada pula yang sekadar menggunakan imajinasi politik. Semua merasa punya kandidat yang paling tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda.
Panggung politik boleh ramai dengan usulan, tetapi pintu penentuan berada di tangan Presiden.
Secara konstitusional, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, ruang penentuan kandidat memang berada pada Presiden, sementara keputusan pemilihannya berada di tangan MPR.
Artinya, siapa pun boleh bermimpi, siapa pun boleh mengusulkan, tetapi Presidenlah yang memegang kunci untuk menentukan dua nama yang akan dibawa ke MPR.
Prabowo Tidak Sedang Mencari Sekadar Pendamping
Jika kita membaca politik dari perspektif kepentingan kekuasaan, Prabowo tentu tidak akan memilih Wakil Presiden hanya berdasarkan popularitas atau besarnya dukungan publik terhadap seseorang.
Ia akan mencari figur yang cocok dengan dirinya, dapat bekerja sama, memiliki loyalitas politik, dan tidak menciptakan pusat kekuasaan baru yang berpotensi menjadi pesaing di dalam pemerintahannya sendiri.
Di sinilah kalkulasi politik menjadi menarik.
Prabowo kemungkinan membutuhkan figur yang lebih muda. Bukan semata-mata karena faktor usia, tetapi karena kebutuhan membangun kesinambungan politik dan menjaga daya tarik terhadap pemilih muda menjelang Pilpres 2029.
Wakil Presiden berikutnya bukan hanya akan menjadi pendamping Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang.
Prabowo tentu berkepentingan agar regenerasi politik berjalan dalam kendali yang tetap bisa ia kelola.
Dengan kata lain, yang dicari bukan hanya orang yang bisa mendampingi, melainkan orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan agenda politik tanpa mengganggu keseimbangan kekuasaan yang sedang dibangunnya.
Tidak Memelihara Anak Harimau di Dalam Istana
Ada satu pertimbangan yang tidak boleh diabaikan: posisi Wakil Presiden sangat strategis.
Wakil Presiden bukan jabatan pelengkap. Konstitusi menempatkannya sebagai orang yang menggantikan Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan.
Karena itu, siapa yang menjadi Wakil Presiden bukan persoalan kecil.
Presiden tentu tidak ingin menciptakan dua pusat gravitasi kekuasaan di dalam satu pemerintahan. Apalagi jika Wakil Presiden memiliki kekuatan politik, jaringan partai, basis massa, dan ambisi kepemimpinan yang terlalu besar untuk dikelola.
Dalam bahasa politik yang lebih sederhana, Prabowo tentu tidak ingin memelihara anak harimau di dalam rumahnya sendiri.
Itulah sebabnya, figur dari luar lingkaran politik Prabowo mungkin akan menghadapi pertimbangan yang lebih berat. Bukan berarti mustahil, tetapi faktor kepercayaan dan kedekatan politik akan menjadi variabel penting.
Nama-nama dari lingkungan Gerindra, lingkaran Hambalang, atau figur yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Prabowo tentu berpotensi memiliki keunggulan tersendiri.
Bahkan, figur berlatar belakang militer yang memiliki kesamaan kultur dan orientasi kepemimpinan bisa saja masuk dalam perhitungan. Namun, jika kebutuhan regenerasi politik menjadi prioritas, figur muda dari lingkaran kepercayaannya bisa menjadi pilihan yang lebih strategis.
Prabowo Membaca Peta Politik 2029
Ada faktor lain yang membuat posisi Prabowo relatif kuat dalam menentukan calon pendampingnya.
Konstelasi partai-partai pendukung pemerintah saat ini memberikan ruang politik yang cukup besar bagi Presiden. Partai-partai koalisi tentu harus memperhitungkan keputusan dan kepentingan politik Prabowo.
Dalam situasi seperti itu, siapa pun dua nama yang diajukan Presiden berpotensi memperoleh dukungan politik yang memadai di MPR.
Tentu saja, dukungan tersebut bukan sesuatu yang otomatis dan mutlak. MPR tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih.
Namun, secara politik, apabila koalisi pemerintahan tetap solid, proses pemilihan bisa saja berlangsung relatif mulus.
Di sinilah Prabowo memiliki keuntungan politik. Ia tidak hanya sedang memikirkan siapa yang akan mendampinginya menyelesaikan sisa masa pemerintahan, tetapi juga sedang menghitung bagaimana konfigurasi kekuasaan menjelang 2029.
Menarik pula melihat perubahan peta politik setelah pengaruh kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo tidak lagi menjadi faktor dominan dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Prabowo memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah politiknya sendiri.
Publik Boleh Berdebat, Presiden yang Memegang Kunci
Pada akhirnya, perdebatan tentang siapa calon Wakil Presiden berikutnya akan terus berlangsung. Nama-nama akan terus dipromosikan. Para pendukung akan terus membangun argumentasi. Para pengamat akan terus membuat prediksi.
Tetapi, ada baiknya kita memahami bahwa politik tidak selalu bekerja berdasarkan siapa yang paling populer, paling pintar, paling berpengalaman, atau paling banyak didukung publik.
Politik kekuasaan sering kali bergerak berdasarkan kalkulasi kepercayaan, kepentingan, kesinambungan, dan keamanan kekuasaan.
Bisa jadi, nama yang paling sering disebut publik justru bukan nama yang sedang dipertimbangkan Presiden.
Sebab, dalam politik, orang yang paling banyak dibicarakan belum tentu orang yang paling diinginkan oleh pemegang kekuasaan.
Dan satu hal yang perlu diingat: Wakil Presiden bukan sekadar orang yang duduk di sebelah Presiden. Ia adalah orang yang secara konstitusional berpeluang menggantikan Presiden.
Maka, Prabowo tentu akan sangat berhati-hati.
Silakan saja publik mengusulkan Puan, Dasco, Mahfud, KDM, Ganjar, Anies, Pramono, atau siapa pun. Semua sah menjadi bahan perbincangan politik.
Tetapi, jangan lupa, ada satu forum yang jauh lebih bebas daripada forum politik resmi: parlemen kedai kopi!
Di sana, siapa pun bisa dicalonkan, siapa pun bisa dipilih, bahkan siapa pun bisa ditolak. Tidak perlu menunggu usulan Presiden, tidak perlu sidang MPR, dan tidak perlu lobi partai.
Cukup secangkir kopi, semua orang bisa menjadi king maker!
Karena di parlemen kedai kopi, kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat… setidaknya sampai kopinya habis. 🤣
Defri Cane Nasution adalah aktivis dan kader Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) yang aktif dalam dinamika pemikiran, gerakan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
