ppmindonesia.com.Jakarta,— Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Lima menteri diganti dan satu kementerian baru dilantik dalam reshuffle yang diumumkan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, keputusan reshuffle merupakan hasil evaluasi berkelanjutan Presiden terhadap kinerja para pembantunya.
“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus, Bapak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” ujar Prasetyo.
Lima Menteri Diganti
Lima kementerian yang mengalami perombakan meliputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umrah, menyusul perubahan nomenklatur Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi kementerian.
Beberapa posisi penting, seperti Menko Polhukam dan Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga kemarin masih dijabat secara sementara (interim).
Respon Politik dan Ekonomi
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr Sufyanto MSi, menilai reshuffle ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bentuk komunikasi politik yang strategis.
“Mengganti menteri itu prerogatif presiden. Langkah ini sah secara konstitusional dan wajar sebagai upaya percepatan kerja,” ujarnya.
Menurut Sufyanto, reshuffle erat kaitannya dengan problematika ekonomi yang dihadapi masyarakat, mulai dari tingginya beban pajak, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sorotan PPM Nasional
Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional melalui Sekretaris Jenderal Anwar Hariyono menilai reshuffle kabinet tidak bisa dilepaskan dari gelombang demonstrasi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Aksi tersebut digelar oleh mahasiswa, buruh, dan kalangan masyarakat sipil.
“Meskipun demonstrasi tidak diarahkan ke Istana melainkan ke DPR, suka atau tidak suka hal ini merupakan akibat dari sejumlah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Misalnya kenaikan pajak, munculnya PHK di berbagai daerah, hingga kasus penjarahan rumah anggota dewan dan kediaman Menteri Keuangan,” kata Anwar saat dihubungi ppmindonesia.
Ia menambahkan, peristiwa itu menandakan lemahnya aparat keamanan dalam melindungi pejabat negara sekaligus menunjukkan ketidakmampuan intelijen mendeteksi potensi kerusuhan secara dini.
Kepuasan Publik Menurun
Hasil riset The Republic Institute menunjukkan adanya penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Pada Januari lalu, tingkat kepuasan publik mencapai 82 persen. Kini, angkanya turun menjadi 71 persen, atau berkurang sekitar 11,8 persen.
“Protes publik lahir dari ketidakpuasan atas kinerja. Reshuffle bisa dipahami sebagai jawaban politik Presiden untuk meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Sufyanto.
Ujian 100 Hari
Meski dinilai strategis, reshuffle tidak serta-merta menjadi solusi instan. Publik masih menunggu pembuktian kinerja para menteri baru, terutama dalam 100 hari pertama masa kerja.
“Kalau tidak ada perubahan signifikan, gelombang protes dan ketidakpuasan publik bisa kembali muncul,” ujar Sufyanto.
Reshuffle kali ini tercatat sebagai yang kedua dalam pemerintahan Prabowo–Gibran, meskipun keduanya baru dilantik pada 20 Oktober tahun lalu.(acank)
