ppmindonesia.com. Jakarta — Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Nasional mendorong penguatan hilirisasi pertanian yang berpihak kepada rakyat, salah satunya melalui pembangunan industri kelapa berbasis petani di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Kalimantan Barat.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain utama dalam rantai nilai industri kelapa nasional.
Sekretaris Jenderal PPM Nasional, Anwar Hariyono, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang akan melarang ekspor kelapa utuh (gelondongan) dan mendorong pengolahan di dalam negeri.
Menurut Anwar, momentum hilirisasi ini harus diarahkan agar petani memperoleh manfaat ekonomi langsung, bukan sekadar menjadi penyedia bahan baku bagi industri besar.
“Selama ini petani hanya menjual kelapa utuh tanpa nilai tambah. Jangan sampai ekspor dilarang, tapi petani justru menjadi sapi perahan di negeri sendiri,” ujar Anwar di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Hilirisasi Berbasis Partisipasi
PPM berencana mengembangkan model industri kelapa berbasis partisipasi petani, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar tenaga kerja.
Model ini mengacu pada gagasan Imam Hidayat melalui lembaga REPINDO, yang telah lama mengembangkan pelatihan pengolahan kelapa menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) dan produk turunan seperti serabut kelapa untuk kerajinan dan bahan industri rumah tangga.
“Konsep ini menumbuhkan ekonomi lokal yang tumbuh dari bawah, bukan dari modal besar. Petani ikut memiliki, ikut mengelola, dan ikut menikmati hasilnya,” tutur Anwar.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan semangat hilirisasi yang diusung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yakni agar komoditas pertanian Indonesia tidak lagi dijual mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tinggi.
Amran sebelumnya menyebutkan, ekspor kelapa utuh mencapai 2,8 juta ton per tahun, dengan nilai sekitar Rp 24 triliun, namun jika diolah menjadi produk seperti santan dan VCO, nilainya bisa meningkat hingga Rp 2.400 triliun.
Menghidupkan Ekonomi Perbatasan
PPM Nasional bersama PPM Wilayah Kalimantan Barat telah menjajaki kerja sama dengan PPM Madani Malaysia untuk membangun pusat industri kelapa rakyat di kawasan perbatasan, khususnya di sekitar wilayah Kuching.
Kerja sama ini berawal dari kunjungan tim PPM Nasional ke Malaysia pada tahun 2023 dalam rangka pembentukan PPM Madani Malaysia dan penguatan jejaring ekonomi antarwilayah.
Anwar menjelaskan, wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengolahan kelapa terpadu, mengingat ketersediaan bahan baku melimpah dan kedekatan akses pasar ke Malaysia serta Asia Tenggara.
“Kerja sama ini bukan sekadar antarorganisasi, tapi antarwarga yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Ini bagian dari kemandirian ekonomi rakyat yang kita bangun lintas batas,” ujarnya.
Menghadapi Tantangan Kapitalisasi
PPM menilai, kebijakan larangan ekspor kelapa utuh hanya akan berdampak positif jika pemerintah memastikan akses industri pengolahan terbuka bagi masyarakat.
Tanpa itu, hilirisasi justru berisiko memperbesar dominasi industri besar dan menyingkirkan petani dari rantai nilai.
“Kita tidak anti-industrialisasi, tapi kita menolak industrialisasi yang menyingkirkan rakyat. Hilirisasi sejati harus menumbuhkan ekonomi rakyat, bukan mempersempit ruang hidup mereka,” kata Anwar menegaskan.
PPM berharap, pemerintah daerah di Kalimantan Barat dapat ikut terlibat dalam pengembangan proyek ini melalui dukungan kebijakan, pelatihan teknis, dan fasilitas pembiayaan mikro bagi kelompok tani dan koperasi kelapa.
Momentum Kemandirian Ekonomi
Langkah PPM membangun industri kelapa di perbatasan ini dinilai sebagai contoh konkret hilirisasi berbasis rakyat, di mana kekuatan ekonomi tumbuh dari desa dan wilayah perbatasan, bukan hanya dari kota besar atau kawasan industri nasional.
Dengan pendekatan partisipatif, hilirisasi kelapa tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat kedaulatan pangan serta energi berbasis rakyat.
“Saatnya rakyat menjadi pemain utama, bukan penonton di tanah sendiri,” pungkas Anwar. (acank)
