Jakarta|PPMIndonexia.com — Nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas MH Thamrin, Jakarta, menjadi ruang refleksi kritis mengenai relasi negara dengan masyarakat adat Papua. Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 mahasiswa dan dosen itu menghadirkan Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, sebagai pembicara utama.
Dalam diskusi tersebut, Alip yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Peranserta Masyarakat menyoroti pendekatan pembangunan di Papua yang dinilai kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
“Negeri ini bisa kualat kalau menindas masyarakat adat. Hubungan Indonesia dengan masyarakat adat itu ibarat anak kepada orang tua. Kalau anak kurang ajar, menista, bahkan merampas hak orang tuanya sendiri, maka ia menjadi anak durhaka. Bangsa yang durhaka kepada masyarakat adat sedang berjalan menuju bencana,” ujar Alip dalam forum tersebut.
Menurut dia, masyarakat adat Papua selama ini justru menjadi penjaga utama hutan, tanah, air, dan keseimbangan ekologis Nusantara jauh sebelum negara hadir. Karena itu, pembangunan yang menggusur ruang hidup masyarakat adat dinilai sebagai bentuk krisis moral negara.
“Papua lebih butuh kasih sayang daripada food estate. Yang dibutuhkan masyarakat Papua bukan proyek-proyek besar yang menggusur ruang hidup mereka, tetapi penghormatan, keadilan, dan rasa kemanusiaan dari negara,” katanya.
Alip mengkritik berbagai proyek pembangunan yang dianggap terlalu berorientasi pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memahami karakter sosial dan budaya masyarakat Papua. Menurut dia, pendekatan seperti itu justru memperbesar konflik sosial dan mempercepat kerusakan ekologis.
“Papua tidak butuh sawit yang menggusur tanah adat. Papua tidak butuh padi dan tebu yang dipaksakan dengan mengorbankan hutan ulayat mereka. Yang dibutuhkan Papua adalah negara yang mau mendengar dan menghormati rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti posisi hutan dalam kehidupan masyarakat adat Papua yang tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas, budaya, dan spiritualitas masyarakat setempat.
“Hutan bagi orang Papua adalah ‘Mama’. Ketika hutan dihancurkan, yang rusak bukan hanya ekosistem, tetapi identitas, martabat, dan jiwa masyarakat Papua itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Alip, persoalan Papua tidak dapat diselesaikan semata melalui proyek ekonomi maupun pendekatan keamanan. Ia menilai, penyelesaian konflik dan ketegangan sosial di Papua harus dimulai dari penghormatan terhadap martabat manusia serta pengakuan atas hak masyarakat adat terhadap ruang hidup mereka.
“Kalau negara terus datang dengan pendekatan kekuasaan dan investasi semata, maka luka sosial di Papua akan terus diwariskan. Papua harus dipahami dengan hati,” pungkasnya. (acank)
